IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI
Verfassung: Jurnal Hukum Tata NegaraVerfassung: Jurnal Hukum Tata NegaraAnotasi ini menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) Nomor: 68/PUU-XXII/2024, 12 September 2024, terkait syarat usia minimum calon pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Anotasi ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundangan-undangan. Hasilnya, adanya batasan usia untuk pendaftaran calon pemimpin KPK tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM), khususnya prinsip kesetaraan (equality) dalam konteks hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Anotasi ini merekomendasikan penghapusan pembatasan usia dan penekanan seleksi pada pengalaman serta kompetensi sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip HAM.
68/PUU-XXII/2024, tanggal 12 September 2024, tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan dalam Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.Batasan usia untuk pendaftaran calon pimpinan KPK bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam konteks hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.Ke depan, menghapus batasan usia dan mengutamakan pengalaman kerja dalam seleksi calon pimpinan KPK dapat memperkuat prinsip kesetaraan dalam HAM.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak penghapusan batasan usia terhadap kualitas kepemimpinan di KPK, serta membandingkan efektivitas seleksi berdasarkan pengalaman versus usia. Selain itu, penelitian bisa mengeksplorasi alternatif kriteria seleksi yang lebih inklusif, seperti kompetensi teknis dan integritas, untuk memastikan keadilan dalam proses rekrutmen. Terakhir, studi tentang korelasi antara usia dan kapasitas kepemimpinan dalam konteks anti-korupsi juga relevan untuk melengkapi kerangka hukum yang lebih adil.
| File size | 248.5 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI Hasil analisis menunjukkan bahwa surat al-Hujurat ayat 13 menegaskan kesetaraan manusia dalam harkat dan martabat kemanusiaan tanpa diskriminasi berdasarkanHasil analisis menunjukkan bahwa surat al-Hujurat ayat 13 menegaskan kesetaraan manusia dalam harkat dan martabat kemanusiaan tanpa diskriminasi berdasarkan
IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI Salah satu strategi utama: memberdayakan mahasiswa sebagai mitra strategis dalam beberapa kegiatan, seperti talk show, sosialisasi, dan program magangSalah satu strategi utama: memberdayakan mahasiswa sebagai mitra strategis dalam beberapa kegiatan, seperti talk show, sosialisasi, dan program magang
IAIN MADURAIAIN MADURA Pada tahun 2024, Pasuruan mencatat beberapa angka pernikahan anak tertinggi. Desa Ngantungan di Pasrepan merupakan contoh mencolok bagaimana kepercayaanPada tahun 2024, Pasuruan mencatat beberapa angka pernikahan anak tertinggi. Desa Ngantungan di Pasrepan merupakan contoh mencolok bagaimana kepercayaan
IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI Tetapi, dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024, eksistensi dari prinsip tersebut perlu dipertanyakan. Hal ini disebabkan terdapat sejumlahTetapi, dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024, eksistensi dari prinsip tersebut perlu dipertanyakan. Hal ini disebabkan terdapat sejumlah
IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI Artikel ini menganalisis signifikansi pengawasan partisipatif dalam pencegahan kecurangan dalam pemilihan umum (pemilu). Secara khusus, fokusnya adalahArtikel ini menganalisis signifikansi pengawasan partisipatif dalam pencegahan kecurangan dalam pemilihan umum (pemilu). Secara khusus, fokusnya adalah
IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI Artikel ini membahas penanganan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) yang ditangani oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) KabupatenArtikel ini membahas penanganan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) yang ditangani oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten
UMMUMM Penulis berpendapat pemerintah perlu meninjau kembali penerapan pembelaan pembebasan bagi anak dan lebih selektif dalam menentukan sanksi yang sesuai denganPenulis berpendapat pemerintah perlu meninjau kembali penerapan pembelaan pembebasan bagi anak dan lebih selektif dalam menentukan sanksi yang sesuai dengan
UNSUNS Perlindungan hukum terhadap perkawinan anak di Indonesia tidak sepenuhnya efektif, meskipun telah diatur dalam undang-undang nasional seperti Undang-UndangPerlindungan hukum terhadap perkawinan anak di Indonesia tidak sepenuhnya efektif, meskipun telah diatur dalam undang-undang nasional seperti Undang-Undang
Useful /
POLTEKKESTASIKMALAYAPOLTEKKESTASIKMALAYA Namun, penggunaannya terbatas oleh toksisitas ginjal yang dapat menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Kadar kreatinin serum merupakan parameter laboratoriumNamun, penggunaannya terbatas oleh toksisitas ginjal yang dapat menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Kadar kreatinin serum merupakan parameter laboratorium
UNSUNS Penelitian ini bersifat normatif yuridis dan mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan yang mencakup berbagai publikasi. Hasil penelitian menunjukkanPenelitian ini bersifat normatif yuridis dan mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan yang mencakup berbagai publikasi. Hasil penelitian menunjukkan
UNSUNS Ketiga, berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Aturan Arbitrase, tribun dapat melaksanakan kewenangan reconsideration ketika menemukan fakta baru yang secara krusialKetiga, berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Aturan Arbitrase, tribun dapat melaksanakan kewenangan reconsideration ketika menemukan fakta baru yang secara krusial
UNSUNS pertama, tidak semua unit bisnis Islam memiliki dasar hukum kuat yang mendasari operasi Dewan Pengawas Syariah. kedua, keanggotaan Dewan Pengawas Syariahpertama, tidak semua unit bisnis Islam memiliki dasar hukum kuat yang mendasari operasi Dewan Pengawas Syariah. kedua, keanggotaan Dewan Pengawas Syariah