IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI
Verfassung: Jurnal Hukum Tata NegaraVerfassung: Jurnal Hukum Tata NegaraArtikel ini menganalisis signifikansi pengawasan partisipatif dalam pencegahan kecurangan dalam pemilihan umum (pemilu). Secara khusus, fokusnya adalah pada upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam memerangi kecurangan pemilu, tanggung jawab yang dihadapi Bawaslu dalam memenuhi tugasnya, dan efektivitas pengawasan partisipatif dalam menjaga integritas proses pemilu melalui aspek hukum pengawasan partisipatif dan pengaruhnya terhadap pencegahan kecurangan pemilu. Artikel ini menggunakan metode penelitian socio-legal studies dengan analisis secara deskriptif-kualitatif. Hasilnya, hadirnya pengawasan partisipatif pemilu sebagai bentuk upaya Bawaslu dalam menangani tantangan dan hambatan dalam melaksanakan tugasnya dengan memberikan sosialisasi. Ke depan, perlu ada evaluasi yang komprehensif, khususnya pada peningkatan sistem pemantauan pemilu di Indonesia, agar lebih efisien dan efektif.
7 Tahun 2017 telah menegaskan bahwa Bawaslu adalah badan negara yang memiliki tugas sebagai pengawas pemilu.Dalam pengawasan pemilu, Bawaslu juga melakukan berbagai bentuk upaya pengawasan, salah satunya melalui pengawasan partisipatif.Pengawasan partisipatif sebagaimana telah diatur dalam Perbawaslu No.2 Tahun 2023 dimaksudkan untuk mewujudkan pengawasan pemilu dengan melibatkan partisipasi masyarakat.Dalam pengawasan partisipatif, Bawaslu melibatkan masyarakat melalui pendidikan kepemiluan dan sosialisasi guna memberikan pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam kepemiluan.
Pertama, perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang efektivitas sistem pemantauan digital dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama di daerah terpencil. Kedua, studi lebih lanjut dapat fokus pada pengembangan pendidikan politik yang inklusif untuk kelompok marjinal seperti penyandang disabilitas, waria, dan pemilih pemula agar mereka lebih memahami hak dan proses pemilu. Ketiga, penelitian dapat mengkaji dampak budaya politik lokal terhadap partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif, termasuk faktor kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Ketiga saran ini dapat membantu memperkuat integritas pemilu melalui pendekatan yang lebih inklusif, teknologi, dan pemahaman budaya.
| File size | 201.97 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
USMUSM Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum dan kendala kearifan lokal dalam penanganan tindak pidana lingkungan pesisir di Kabupaten Lingga,Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum dan kendala kearifan lokal dalam penanganan tindak pidana lingkungan pesisir di Kabupaten Lingga,
ILOMATAILOMATA Studi ini berkontribusi dengan menyediakan integrasi sistematis pertama dari perspektif metodologis dan perilaku dalam penilaian properti, menawarkan wawasanStudi ini berkontribusi dengan menyediakan integrasi sistematis pertama dari perspektif metodologis dan perilaku dalam penilaian properti, menawarkan wawasan
IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI Artikel ini termasuk sebagai penelitian socio-legal yang analisisnya bersifat deskriptif-kualitatif berbasis pada prinsip kesetaraan dan nondiskriminasiArtikel ini termasuk sebagai penelitian socio-legal yang analisisnya bersifat deskriptif-kualitatif berbasis pada prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi
IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI Di satu sisi, MK ingin menegakkan keadilan substantif dan menjaga prinsip demokrasi. Di sisi lain, tindakan tersebut menimbulkan dilema kewenangan, karenaDi satu sisi, MK ingin menegakkan keadilan substantif dan menjaga prinsip demokrasi. Di sisi lain, tindakan tersebut menimbulkan dilema kewenangan, karena
HK PUBLISHINGHK PUBLISHING Model ini memposisikan teknologi digital sebagai medium pedagogis untuk membangun literasi politik, kesadaran kewargaan, dan kapasitas partisipatif pemilihModel ini memposisikan teknologi digital sebagai medium pedagogis untuk membangun literasi politik, kesadaran kewargaan, dan kapasitas partisipatif pemilih
IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI Perbedaan ini mencerminkan variasi dalam penekanan fungsi. Indonesia menitikberatkan pada checks and balances yang dinamis, sementara Prancis lebih menekankanPerbedaan ini mencerminkan variasi dalam penekanan fungsi. Indonesia menitikberatkan pada checks and balances yang dinamis, sementara Prancis lebih menekankan
ENSIKLOPEDIAKUENSIKLOPEDIAKU Deklarasi kampus pengawasan menjadi simbol komitmen mahasiswa untuk terlibat lebih aktif dalam pengawasan pemilihan. Kerja sama dengan Bawaslu juga menunjukkanDeklarasi kampus pengawasan menjadi simbol komitmen mahasiswa untuk terlibat lebih aktif dalam pengawasan pemilihan. Kerja sama dengan Bawaslu juga menunjukkan
IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI Rangkap jabatan menjadi hal yang masih hangat untuk diperdebatkan, terutama dalam hal ketatanegaraan. Meskipun masih belum banyak regulasi yang membahasRangkap jabatan menjadi hal yang masih hangat untuk diperdebatkan, terutama dalam hal ketatanegaraan. Meskipun masih belum banyak regulasi yang membahas
Useful /
IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI Unit ini bertugas mengelola tanah adat melalui identifikasi, inventarisasi, pemeriksaan lapangan, dan penyelesaian sengketa. Keberadaan unit ini memastikanUnit ini bertugas mengelola tanah adat melalui identifikasi, inventarisasi, pemeriksaan lapangan, dan penyelesaian sengketa. Keberadaan unit ini memastikan
STIEBALIKPAPANSTIEBALIKPAPAN pelatihan kerja 2,276 > 1,687) dan nilai signifikansi < 0,05. Secara simultan, ketiga variabel tersebut juga berpengaruh positif dan signifikan terhadappelatihan kerja 2,276 > 1,687) dan nilai signifikansi < 0,05. Secara simultan, ketiga variabel tersebut juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap
STIEBALIKPAPANSTIEBALIKPAPAN Return on assets secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap price earning ratio. Ln total aset secara parsial tidak berpengaruh positifReturn on assets secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap price earning ratio. Ln total aset secara parsial tidak berpengaruh positif
IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI Artikel ini menggunakan socio-legal research dengan menghimpun data primer dan sekunder. Hasilnya, kewenangan Bawaslu Kabupaten Kediri dalam menanganiArtikel ini menggunakan socio-legal research dengan menghimpun data primer dan sekunder. Hasilnya, kewenangan Bawaslu Kabupaten Kediri dalam menangani