IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI
Verfassung: Jurnal Hukum Tata NegaraVerfassung: Jurnal Hukum Tata NegaraArtikel ini membahas kosmopolitanisme New York dalam perspektif hak asasi manusia (HAM), yang fokus pada kesenjangan antara keberagaman dengan kesetaraan rasial. Artikel ini termasuk sebagai penelitian socio-legal yang analisisnya bersifat deskriptif-kualitatif berbasis pada prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi sebagaimana tertuang dalam Universal Declaration of Human Rights dan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. Hasilnya, kosmopolitanisme di New York hanya bersifat simbolik, yaitu keberagamannya tidak disertai dengan pemenuhan hak yang merata. Oleh karena itu, kosmopolitanisme perlu direkonstruksi sebagai kerangka yang berbasis HAM agar dapat mewujudkan keadilan sosial di kota global.
Secara empiris, New York memiliki tingkat keberagaman ras, etnis, dan budaya yang sangat tinggi.Namun, ketika dilihat secara substantif, belum terwujud, khususnya dalam pada prinsip-prinsip HAM.Keberagaman yang menjadi ciri utama kota tersebut hanya merepresentasikan kosmopolitanisme secara simbolik.Hal ini disebabkan karena kasus ketimpangan rasial masih berlangsung secara struktural dalam berbagai sektor hingga layanan publik serta dalam sistem hukum dan peradilan yang seharusnya menjadi pelindung bagi setiap orang.Dalam perspektif HAM, kondisi ini sangat bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi sebagaimana yang sudah diatur dalam Universal Declaration of Human Rights dan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.Oleh karena itu, keberagamannya tidak secara otomatis dan nyata menghasilkan keadilan sosial.
Berdasarkan hasil penelitian, kosmopolitanisme di New York hanya bersifat simbolik dan belum terwujud secara substantif. Untuk mewujudkan kosmopolitanisme yang sesungguhnya, negara perlu mengambil peran aktif dalam melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak warga negaranya. Penelitian selanjutnya dapat fokus pada strategi-strategi konkret yang dapat diterapkan oleh negara untuk mengatasi ketimpangan rasial dan mewujudkan keadilan sosial di New York. Selain itu, penelitian juga dapat mengeksplorasi peran masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah dalam mendorong inklusivitas dan kesetaraan di kota tersebut.
| File size | 402.69 KB |
| Pages | 28 |
| DMCA | Report |
Related /
UM MetroUM Metro Di Indonesia, perlindungan dan penegakan HAM telah dijamin secara konstitusional melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagaiDi Indonesia, perlindungan dan penegakan HAM telah dijamin secara konstitusional melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai
ULBIULBI Telah dibuat sistem informasi pengumpulan laporan dan buku kegiatan TA yang memiliki fitur pengumpulan dan pengarsipan dokumen lebih mudah dan efektif.Telah dibuat sistem informasi pengumpulan laporan dan buku kegiatan TA yang memiliki fitur pengumpulan dan pengarsipan dokumen lebih mudah dan efektif.
IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI Artikel ini termasuk sebagai penelitian socio-legal yang bersifat deskriptif-kualitatif. Hasilnya, kepemimpinan perempuan di Jawa Timur mencerminkan prinsipArtikel ini termasuk sebagai penelitian socio-legal yang bersifat deskriptif-kualitatif. Hasilnya, kepemimpinan perempuan di Jawa Timur mencerminkan prinsip
GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER Hasil dan temuan penelitian ini menyoroti masalah yang dihadapi oleh sekolah, termasuk tantangan seperti kekurangan tenaga pengajar akibat kebijakan politikHasil dan temuan penelitian ini menyoroti masalah yang dihadapi oleh sekolah, termasuk tantangan seperti kekurangan tenaga pengajar akibat kebijakan politik
JOLASTICJOLASTIC Ketidaksempurnaan kerangka hukum internasional terutama terkait keterbatasan yurisdiksi, hambatan politik, dan kurangnya kerja sama negara. DiperlukanKetidaksempurnaan kerangka hukum internasional terutama terkait keterbatasan yurisdiksi, hambatan politik, dan kurangnya kerja sama negara. Diperlukan
IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI Artikel ini menggunakan penelitian hukum dengan pendekatan perbandingan. Hasilnya, Indonesia, melalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) menerapkanArtikel ini menggunakan penelitian hukum dengan pendekatan perbandingan. Hasilnya, Indonesia, melalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) menerapkan
IAIN PONOROGOIAIN PONOROGO Data dianalisis menggunakan tiga indikator teknikal, yaitu Moving Average Convergence Divergence (MACD), Relative Strength Index (RSI), dan StochasticData dianalisis menggunakan tiga indikator teknikal, yaitu Moving Average Convergence Divergence (MACD), Relative Strength Index (RSI), dan Stochastic
BALIPROVBALIPROV Pemerintah dapat mendorong pembentukan kemitraan dan koperasi di antara pedagang, produsen, dan masyarakat.melalui kemitraan dan koperasi, pihak-pihakPemerintah dapat mendorong pembentukan kemitraan dan koperasi di antara pedagang, produsen, dan masyarakat.melalui kemitraan dan koperasi, pihak-pihak
Useful /
POLTEKKESTASIKMALAYAPOLTEKKESTASIKMALAYA Buku saku ini dibuat menggunakan Canva dengan visual yang jelas dan bahasa yang mudah dipahami. Hasil menunjukkan bahwa buku saku ini cocok digunakan sebagaiBuku saku ini dibuat menggunakan Canva dengan visual yang jelas dan bahasa yang mudah dipahami. Hasil menunjukkan bahwa buku saku ini cocok digunakan sebagai
GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER Dengan demikian, kombinasi reformasi regulasi, pemanfaatan teknologi, dan kerjasama internasional yang lebih komprehensif diharapkan dapat meningkatkanDengan demikian, kombinasi reformasi regulasi, pemanfaatan teknologi, dan kerjasama internasional yang lebih komprehensif diharapkan dapat meningkatkan
IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI Di sisi yang lain, menurut hadis, seorang pemimpin hendaknya menjalankan tugas tanpa berambisi mencari jabatan dan kekuasaan. Berbagai hukum positif terkaitDi sisi yang lain, menurut hadis, seorang pemimpin hendaknya menjalankan tugas tanpa berambisi mencari jabatan dan kekuasaan. Berbagai hukum positif terkait
IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI Hasilnya, kewenangan Bawaslu Kabupaten Kediri dalam menangani pelanggaran netralitas ASN sebatas pada ruang lingkup pengawasan, pemeriksaan, dan pengkajianHasilnya, kewenangan Bawaslu Kabupaten Kediri dalam menangani pelanggaran netralitas ASN sebatas pada ruang lingkup pengawasan, pemeriksaan, dan pengkajian