IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI
Verfassung: Jurnal Hukum Tata NegaraVerfassung: Jurnal Hukum Tata NegaraArtikel ini menganalisis perbandingan model pengujian konstitusionalitas undang-undang di Indonesia dan Prancis dengan fokus pada perbedaan kelembagaan, mekanisme, dan dampaknya terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara. Artikel ini menggunakan penelitian hukum dengan pendekatan perbandingan. Hasilnya, Indonesia, melalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) menerapkan sistem a posteriori, yaitu berwenang menguji undang-undang setelah berlaku, sedangkan di Prancis menggunakan sistem a priori melalui Conseil Constitutionnel untuk menguji rancangan undang-undang sebelum diundangkan. Sistem yang berlaku di Indonesia memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengajukan pengujian, namun berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum akibat pembatalan undang-undang yang telah berlaku. Di sisi yang lain, sistem yang berlaku di Prancis dinilai lebih efisien dalam mencegah kerugian konstitusional, namun kurang melibatkan partisipasi publik.
Kedua negara menerapkan model yang berbeda secara filosofis, kelembagaan, dan akibat hukum.Pertama, dari segi filosofis, MK mengadopsi sistem a posteriori, yang memungkinkan pengujian undang-undang setelah berlaku.Hal ini memberikan ruang bagi partisipasi publik, namun berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum, seperti pada kasus pembatalan UU No.7 Tahun 2004 yang berlaku selama 11 tahun sebelum dinyatakan inkonstitusional.Sementara itu, Prancis menggunakan sistem a priori melalui Conseil Constitutionnel, yang menguji rancangan undang-undang sebelum diundangkan.Model ini lebih efisien dalam mencegah pelanggaran konstitusi sejak dini, namun membatasi peran masyarakat dalam proses pengujian.Secara kelembagaan, MK memiliki kewenangan yang lebih luas, termasuk menyelesaikan sengketa pemilu dan antarlembaga negara, sedangkan Conseil Constitutionnel di Prancis fokus pada pengujian konstitusionalitas dan pengawasan proses elektoral.Perbedaan ini mencerminkan variasi dalam penekanan fungsi.Indonesia menitikberatkan pada checks and balances yang dinamis, sementara Prancis lebih menekankan stabilitas legislatif.Pada perspektif akibat hukum, putusan MK bersifat erga omnes dan dapat membatalkan undang-undang secara retrospektif, yang berpotensi menimbulkan kekosongan hukum.Sebaliknya, putusan Conseil Constitutionnel bersifat preventif, sehingga tidak mengganggu kepastian hukum, namun kurang responsif terhadap perubahan sosial pasca-pengundangan.
Beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan meliputi: pertama, mengkaji dampak implementasi sistem pengujian konstitusional hybrid (a priori dan a posteriori) di Indonesia untuk menyeimbangkan efisiensi dan partisipasi publik. Kedua, mengevaluasi efektivitas batas waktu maksimal 3 bulan untuk proses pengujian a posteriori dalam meminimalkan ketidakpastian hukum. Ketiga, menganalisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pengujian konstitusional melalui survei atau studi kasus untuk memperkuat partisipasi substantif dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia. Penelitian-penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang optimalisasi fungsi lembaga konstitusional dan peningkatan keterlibatan publik dalam proses penyusunan dan pengawasan peraturan perundang-undangan.
| File size | 266.02 KB |
| Pages | 24 |
| DMCA | Report |
Related /
IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI Profesionalisme guru (β = 0,54) adalah prediktor langsung yang lebih kuat dari literasi digital siswa dibandingkan manajemen sumber daya ICT (β = 0,46)Profesionalisme guru (β = 0,54) adalah prediktor langsung yang lebih kuat dari literasi digital siswa dibandingkan manajemen sumber daya ICT (β = 0,46)
AHMADDAHLANAHMADDAHLAN This study acknowledges limitations, primarily its reliance solely on the Scopus database and the descriptive nature of bibliometric methodology, whichThis study acknowledges limitations, primarily its reliance solely on the Scopus database and the descriptive nature of bibliometric methodology, which
HARAPANHARAPAN 135/PUU-XXII/2024 mengandung konflik tajam antara legalitas formal dan keadilan substantif. Konsekuensi normatifnya berupa perpanjangan masa jabatan atau135/PUU-XXII/2024 mengandung konflik tajam antara legalitas formal dan keadilan substantif. Konsekuensi normatifnya berupa perpanjangan masa jabatan atau
INSURIPONOROGOINSURIPONOROGO Hasilnya menunjukkan dua sisi: satu sisi membuka peluang partisipasi politik bagi pemimpin muda berpengalaman, sedangkan sisi lain menimbulkan kekhawatiranHasilnya menunjukkan dua sisi: satu sisi membuka peluang partisipasi politik bagi pemimpin muda berpengalaman, sedangkan sisi lain menimbulkan kekhawatiran
UMSJUMSJ Paradoks legalitas dalam praktik pemblokiran rekening oleh negara, suatu isu yang berada di persimpangan antara kepentingan publik dan perlindungan hakParadoks legalitas dalam praktik pemblokiran rekening oleh negara, suatu isu yang berada di persimpangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak
IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI Batasan usia untuk pendaftaran calon pimpinan KPK bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam konteks hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. KeBatasan usia untuk pendaftaran calon pimpinan KPK bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam konteks hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Ke
IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI Selain itu, kerja sama tersebut juga berkontribusi dalam membangun rasa tanggung jawab (responsibility) dan rasa hormat (respect) mahasiswa terhadap perkembanganSelain itu, kerja sama tersebut juga berkontribusi dalam membangun rasa tanggung jawab (responsibility) dan rasa hormat (respect) mahasiswa terhadap perkembangan
IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI Hasilnya, Maroko, yang tidak dapat lepas dari zaman ekspansi sampai Maroko era modern, sistem peradilannya menggunakan hukum Islam dengan berlakunya fiqihHasilnya, Maroko, yang tidak dapat lepas dari zaman ekspansi sampai Maroko era modern, sistem peradilannya menggunakan hukum Islam dengan berlakunya fiqih
Useful /
UNIDHAUNIDHA Kualitatif deskriptif dijadikan metode penelitian ini yang merupakan pencarian fakta dengan mengumpulkan data-data berupa kata-kata, gambar, bukan angka.Kualitatif deskriptif dijadikan metode penelitian ini yang merupakan pencarian fakta dengan mengumpulkan data-data berupa kata-kata, gambar, bukan angka.
UNIDHAUNIDHA Metode penelitian meliputi preprocessing data menggunakan normalisasi Z-score, perhitungan jarak Euclidean, serta proses clustering menggunakan metodeMetode penelitian meliputi preprocessing data menggunakan normalisasi Z-score, perhitungan jarak Euclidean, serta proses clustering menggunakan metode
UNIDHAUNIDHA Hasil dari pengembangan sistem ini diharapkan dapat membantu Artta Photo & Printing dalam meningkatkan efisiensi kerja, meminimalisir kesalahan dalam pencatatan,Hasil dari pengembangan sistem ini diharapkan dapat membantu Artta Photo & Printing dalam meningkatkan efisiensi kerja, meminimalisir kesalahan dalam pencatatan,
IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI Sikap amanah tidak hanya ada dalam al-Quran, tetapi juga dijalankan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ada banyak peraturan perundang-undangan yangSikap amanah tidak hanya ada dalam al-Quran, tetapi juga dijalankan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ada banyak peraturan perundang-undangan yang