IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI
Verfassung: Jurnal Hukum Tata NegaraVerfassung: Jurnal Hukum Tata NegaraRangkap jabatan menjadi hal yang masih hangat untuk diperdebatkan, terutama dalam hal ketatanegaraan. Meskipun masih belum banyak regulasi yang membahas terkait rangkap jabatan, namun hal tersebut menyangkut moral, etika, dan kultur birokrasi seorang penyelenggara pemerintah negara. Artikel ini menganalisis batas hukum dan etika rangkap jabatan kepala daerah berdasarkan perspektif hukum positif dan hadis tentang larangan berambisi jabatan. Metode penelitian yang dipilih adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan menelaah peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan, berdasarkan undang-undang, kepala daerah dilarang merangkap jabatan dan akan dikenai sanksi apabila melanggar. Di sisi yang lain, menurut hadis, seorang pemimpin hendaknya menjalankan tugas tanpa berambisi mencari jabatan dan kekuasaan.
Berbagai hukum positif terkait larangan rangkap jabatan kepala daerah memberikan dasar hukum kepada menteri, gubernur, dan bupati atau walikota untuk memberlakukan sanksi administratif terhadap pelanggaran di wilayah yang menjadi kewenangan mereka.Namun, perlu dipastikan bahwa pemberian sanksi administratif bukan bertujuan sebagai hukuman, melainkan sebagai upaya pendidikan dan pembinaan.Kepala daerah memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masyarakatnya.Alangkah buruknya apabila kepala daerah melakukan rangkap jabatan hingga menyebabkan menurunnya kualitas kinerja, terlebih lagi hingga berpotensi penyalahgunaan kekuasaan.Padahal, sudah dijelaskan bahwa ketamakan dalam menjabat menurut beberapa hadirs akan membawa penyesalan pada hari kiamat.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, berikut adalah saran penelitian lanjutan: Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam tentang dampak rangkap jabatan pada kinerja dan pelayanan publik di daerah. Penelitian ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan pelayanan publik, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik di daerah. Kedua, penelitian lanjutan dapat fokus pada aspek etika dalam rangkap jabatan. Penelitian ini dapat mengkaji nilai-nilai etika yang relevan dengan rangkap jabatan, serta memberikan rekomendasi tentang cara-cara persuasif untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Ketiga, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih lanjut tentang hubungan antara rangkap jabatan dan potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penelitian ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang meningkatkan risiko korupsi, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk mencegah dan mengurangi praktik-praktik korupsi di pemerintahan daerah.
| File size | 269.21 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI Penanganan tindak pidana pemilihan menuntut sistem pembuktian yang efektif, terutama pada level daerah yang menjadi garda terdepan dalam menilai kecukupanPenanganan tindak pidana pemilihan menuntut sistem pembuktian yang efektif, terutama pada level daerah yang menjadi garda terdepan dalam menilai kecukupan
IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI Sementara itu, Prancis menggunakan sistem a priori melalui Conseil Constitutionnel, yang menguji rancangan undang-undang sebelum diundangkan. Model iniSementara itu, Prancis menggunakan sistem a priori melalui Conseil Constitutionnel, yang menguji rancangan undang-undang sebelum diundangkan. Model ini
STIE TDNSTIE TDN Kebijakan investasi Pemerintah Kabupaten Sigi memiliki signifikansi strategis dalam penguatan kapasitas fiskal daerah dan pencapaian kemandirian keuanganKebijakan investasi Pemerintah Kabupaten Sigi memiliki signifikansi strategis dalam penguatan kapasitas fiskal daerah dan pencapaian kemandirian keuangan
UMMUMM Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan reformasi hukum, khususnya revisi Undang‑Undang No. 23 Tahun 2014, serta peningkatan kapasitas kelembagaan melaluiUntuk mengatasi hal tersebut diperlukan reformasi hukum, khususnya revisi Undang‑Undang No. 23 Tahun 2014, serta peningkatan kapasitas kelembagaan melalui
IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI 14 Tahun 2008. Selain itu, Bawaslu juga menggunakan berbagai cara untuk menarik perhatian masyarakat agar melihat postingan di media sosialnya, seperti14 Tahun 2008. Selain itu, Bawaslu juga menggunakan berbagai cara untuk menarik perhatian masyarakat agar melihat postingan di media sosialnya, seperti
TIGA MUTIARATIGA MUTIARA Hasil analisis menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah memiliki peran signifikan dalam memediasi hubungan antara aksesibilitas laporanHasil analisis menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah memiliki peran signifikan dalam memediasi hubungan antara aksesibilitas laporan
IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI Hadis-hadis yang menggarisbawahi keharusan taat kepada pemimpin menyoroti pentingnya memelihara ketertiban sosial dan stabilitas masyarakat. Dengan merujukHadis-hadis yang menggarisbawahi keharusan taat kepada pemimpin menyoroti pentingnya memelihara ketertiban sosial dan stabilitas masyarakat. Dengan merujuk
IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI Hasilnya, kewenangan Bawaslu Kabupaten Kediri dalam menangani pelanggaran netralitas ASN sebatas pada ruang lingkup pengawasan, pemeriksaan, dan pengkajianHasilnya, kewenangan Bawaslu Kabupaten Kediri dalam menangani pelanggaran netralitas ASN sebatas pada ruang lingkup pengawasan, pemeriksaan, dan pengkajian
Useful /
POLTEKKESTASIKMALAYAPOLTEKKESTASIKMALAYA Kadar kreatinin serum merupakan parameter laboratorium penting yang digunakan untuk menilai fungsi ginjal selama kemoterapi. Tujuan: Studi ini bertujuanKadar kreatinin serum merupakan parameter laboratorium penting yang digunakan untuk menilai fungsi ginjal selama kemoterapi. Tujuan: Studi ini bertujuan
POLTEKKESTASIKMALAYAPOLTEKKESTASIKMALAYA Penelitian menggunakan metode R&D dengan model 4D (Define, Design, Develop, Disseminate), tetapi terbatas pada tahap Develop. Validasi dari ahli materiPenelitian menggunakan metode R&D dengan model 4D (Define, Design, Develop, Disseminate), tetapi terbatas pada tahap Develop. Validasi dari ahli materi
TIGA MUTIARATIGA MUTIARA 0 memerlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam teknologi pembelajaran, penggunaan buku digital dan media pembelajaran berbasis teknologi.0 memerlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam teknologi pembelajaran, penggunaan buku digital dan media pembelajaran berbasis teknologi.
IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI Sikap amanah tidak hanya ada dalam al-Quran, tetapi juga dijalankan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ada banyak peraturan perundang-undangan yangSikap amanah tidak hanya ada dalam al-Quran, tetapi juga dijalankan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ada banyak peraturan perundang-undangan yang