IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI

Verfassung: Jurnal Hukum Tata NegaraVerfassung: Jurnal Hukum Tata Negara

Penanganan tindak pidana pemilihan menuntut sistem pembuktian yang efektif, terutama pada level daerah yang menjadi garda terdepan dalam menilai kecukupan unsur formil dan materiil suatu perkara. Artikel ini menganalisis mekanisme pembuktian tindak pidana pemilihan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Kediri serta mengidentifikasi hambatan yang mengakibatkan banyak laporan tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Artikel ini menggunakan metode penelitian socio-legal. Hasilnya, sebagian besar dugaan tindak pidana pemilihan tidak memenuhi standar minimal pembuktian, karena keterbatasan waktu penanganan, sempitnya kewenangan investigatif Bawaslu Kota Kediri, dan kesulitan memperoleh alat bukti, terutama dalam kasus perusakan alat peraga kampanye. Selain itu, perbedaan interpretasi antar-unsur sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu) turut menghambat proses penanganan tindak pidana pemilihan.

Kendala utama dalam penanganan tindak pidana pemilihan di Kota Kediri meliputi keterbatasan waktu, kewenangan investigatif yang sempit, serta kesulitan memperoleh bukti, terutama pada kasus perusakan alat peraga kampanye.Perbedaan interpretasi antarinstansi dalam Sentra Gakkumdu juga menjadi hambatan.Solusi yang diperlukan mencakup revisi regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan koordinasi antarlembaga untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Pertama, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi dampak keterbatasan waktu penanganan perkara terhadap kualitas pembuktian dalam kasus pemilihan. Kedua, studi tentang efektivitas koordinasi antarlembaga dalam Sentra Gakkumdu dapat memberikan wawasan baru untuk memperbaiki proses penegakan hukum. Ketiga, analisis peran bukti digital dalam menangani pelanggaran pemilihan, khususnya perusakan alat peraga kampanye, menjadi arah penelitian yang penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

  1. Mekanisme Pembuktian dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilihan oleh Bawaslu Kota Kediri | Verfassung:... doi.org/10.30762/vjhtn.v4i2.761Mekanisme Pembuktian dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilihan oleh Bawaslu Kota Kediri Verfassung doi 10 30762 vjhtn v4i2 761
Read online
File size234.15 KB
Pages20
DMCAReport

Related /

ads-block-test