JOLASTICJOLASTIC
Journal of Law and Social PoliticsJournal of Law and Social PoliticsTantangan utama dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM) terkait dengan ketidaksempurnaan penerapan kerangka hukum internasional, terutama dalam konteks konflik bersenjata, pemerintahan otoriter, dan ketidakstabilan sosial-politik. Meskipun telah ada instrumen hukum internasional seperti Deklarasi Universal HAM, Konvensi Geneva, dan Statuta Roma, implementasi dan pemberlakuan tetap menghadapi hambatan signifikan akibat keterbatasan kerja sama negara, kepentingan politik, dan kurangnya mekanisme sanksi efektif. Studi ini menganalisis keefektifan kerangka hukum internasional dalam menangani pelanggaran HAM melalui pendekatan kualitatif dan studi kasus di Ukraina, Myanmar, Ethiopia, dan Venezuela. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun instrumen hukum internasional menyediakan dasar normatif, penerapannya seringkali tidak konsisten, terutama karena hambatan politik dan ketidakmampuan institusi internasional dalam memaksa negara-negara untuk bekerja sama. Kesimpulan menekankan kebutuhan peningkatan kerja sama internasional, kemandirian lembaga peradilan, dan mekanisme sanksi yang lebih efektif untuk memastikan akuntabilitas global dalam perlindungan HAM.
Studi ini menyimpulkan bahwa memperkuat respons hukum internasional terhadap pelanggaran HAM memerlukan peningkatan kerja sama internasional, kemandirian lembaga peradilan, dan mekanisme sanksi yang lebih efektif untuk memastikan akuntabilitas global dalam perlindungan HAM.Ketidaksempurnaan kerangka hukum internasional terutama terkait keterbatasan yurisdiksi, hambatan politik, dan kurangnya kerja sama negara.Diperlukan reformasi hukum dan politik untuk memperkuat efektivitas lembaga internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan badan HAM regional.
Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi dampak ekonomi sanksi terhadap kepatuhan negara terhadap hukum internasional, dengan membandingkan kasus Venezuela dan Myanmar. Selain itu, studi tentang pembentukan tribunal campuran (hybrid tribunals) yang menggabungkan sistem hukum nasional dan internasional bisa menjadi alternatif untuk meningkatkan akuntabilitas. Penelitian juga dapat fokus pada peran masyarakat sipil dalam memantau dan melaporkan pelanggaran HAM, terutama di wilayah dengan akses terbatas ke lembaga internasional.
| File size | 330.89 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
POLTEKKESTASIKMALAYAPOLTEKKESTASIKMALAYA Penelitian ini menggunakan desain survei analitis dengan pendekatan cross-sectional. Populasi penelitian terdiri dari seluruh 37 pekerja di PT Moratelindo,Penelitian ini menggunakan desain survei analitis dengan pendekatan cross-sectional. Populasi penelitian terdiri dari seluruh 37 pekerja di PT Moratelindo,
POLTEKKESTASIKMALAYAPOLTEKKESTASIKMALAYA Namun, dalam implementasinya, masih banyak kendala yang menghambat efektivitas strategi MSDM. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas strategiNamun, dalam implementasinya, masih banyak kendala yang menghambat efektivitas strategi MSDM. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas strategi
POLTEKKESTASIKMALAYAPOLTEKKESTASIKMALAYA Buku saku ini dibuat menggunakan Canva dengan visual yang jelas dan bahasa yang mudah dipahami. Hasil menunjukkan bahwa buku saku ini cocok digunakan sebagaiBuku saku ini dibuat menggunakan Canva dengan visual yang jelas dan bahasa yang mudah dipahami. Hasil menunjukkan bahwa buku saku ini cocok digunakan sebagai
IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI Hasil penelitian menunjukkan bahwa IMLA berkembang melampaui fungsi organisasi profesi melalui tiga peran yang saling berkaitan, yaitu sebagai komunitasHasil penelitian menunjukkan bahwa IMLA berkembang melampaui fungsi organisasi profesi melalui tiga peran yang saling berkaitan, yaitu sebagai komunitas
IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI Hasilnya, kosmopolitanisme di New York hanya bersifat simbolik, yaitu keberagamannya tidak disertai dengan pemenuhan hak yang merata. Oleh karena itu,Hasilnya, kosmopolitanisme di New York hanya bersifat simbolik, yaitu keberagamannya tidak disertai dengan pemenuhan hak yang merata. Oleh karena itu,
UNRIYOUNRIYO Latar belakang: Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) adalah infeksi akut yang dapat mempengaruhi sistem pernapasan, mulai dari hidung hingga alveoliLatar belakang: Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) adalah infeksi akut yang dapat mempengaruhi sistem pernapasan, mulai dari hidung hingga alveoli
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dianalisis secara kualitatif dariPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dianalisis secara kualitatif dari
APPIHIAPPIHI Namun, perbedaan dalam penafsiran konsep-konsep ini dapat memengaruhi pelaksanaan pendekatan kewarganegaraan di beberapa negara. Pemikiran tersebut jugaNamun, perbedaan dalam penafsiran konsep-konsep ini dapat memengaruhi pelaksanaan pendekatan kewarganegaraan di beberapa negara. Pemikiran tersebut juga
Useful /
IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI Namun, perlu dipastikan bahwa pemberian sanksi administratif bukan bertujuan sebagai hukuman, melainkan sebagai upaya pendidikan dan pembinaan. KepalaNamun, perlu dipastikan bahwa pemberian sanksi administratif bukan bertujuan sebagai hukuman, melainkan sebagai upaya pendidikan dan pembinaan. Kepala
IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menjawab isu hukum dirumuskan. Ke depan, perlu adanya rekonstruksi terkait kinerja dariArtikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menjawab isu hukum dirumuskan. Ke depan, perlu adanya rekonstruksi terkait kinerja dari
APPIHIAPPIHI Dengan cara ini diharapkan penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Peran kewarganegaraanDengan cara ini diharapkan penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Peran kewarganegaraan
IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI Bawaslu Kabupaten Kediri menangani pelanggaran netralitas ASN dengan kewenangan terbatas pada pengawasan, pemeriksaan, dan pengkajian.mereka merekomendasikanBawaslu Kabupaten Kediri menangani pelanggaran netralitas ASN dengan kewenangan terbatas pada pengawasan, pemeriksaan, dan pengkajian.mereka merekomendasikan