IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI
Verfassung: Jurnal Hukum Tata NegaraVerfassung: Jurnal Hukum Tata NegaraProses pemilihan umum (pemilu) di Indonesia memiliki prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tetapi, dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024, eksistensi dari prinsip tersebut perlu dipertanyakan. Hal ini disebabkan terdapat sejumlah polemik yang mewarnainya. Di antaranya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia relatif mendiamkan pelanggaran prinsip dalam pemilu, ketidaknetralan negara, dan pengabaian rule of ethics. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menjawab isu hukum dirumuskan. Ke depan, perlu adanya rekonstruksi terkait kinerja dari MK.
90/PUU-XXI/2023 mengandung banyak masalah, termasuk pelanggaran conflict of interest oleh Ketua MK saat itu, Anwar Usman, yang menurunkan independensi kehakiman.MK perlu mempertimbangkan secara prosedural dan substansial dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu untuk mencapai prinsip luber jurdil.Penelitian lanjutan diperlukan untuk memperkuat mekanisme pengawasan etika dan keseimbangan kekuasaan dalam pemilu.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi dampak pelanggaran etika oleh pejabat negara terhadap kepercayaan publik dalam pemilu. Selanjutnya, studi tentang peran lembaga legislatif dalam memperkuat batasan usia kandidat presiden melalui revisi undang-undang pemilu. Terakhir, analisis efektivitas mekanisme checks and balances antar-lembaga penyelenggara pemilu untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam proses pemilu.
| File size | 289.63 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
USMUSM Dapat disimpulkan bahwa kekuatan kelembagaan semacam ini tidak terletak pada banyaknya regulasi formal, melainkan pada keselarasan antara aturan resmiDapat disimpulkan bahwa kekuatan kelembagaan semacam ini tidak terletak pada banyaknya regulasi formal, melainkan pada keselarasan antara aturan resmi
AHMADDAHLANAHMADDAHLAN This study acknowledges limitations, primarily its reliance solely on the Scopus database and the descriptive nature of bibliometric methodology, whichThis study acknowledges limitations, primarily its reliance solely on the Scopus database and the descriptive nature of bibliometric methodology, which
IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI Di satu sisi, MK ingin menegakkan keadilan substantif dan menjaga prinsip demokrasi. Di sisi lain, tindakan tersebut menimbulkan dilema kewenangan, karenaDi satu sisi, MK ingin menegakkan keadilan substantif dan menjaga prinsip demokrasi. Di sisi lain, tindakan tersebut menimbulkan dilema kewenangan, karena
UNRIYOUNRIYO Tujuan: Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian ISPA pada balita di Puskesmas Ciledug, Tangerang seperti pendidikan, pekerjaan,Tujuan: Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian ISPA pada balita di Puskesmas Ciledug, Tangerang seperti pendidikan, pekerjaan,
IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI Hasilnya, eksistensi unit khusus pengelola tanah adat sangat dibutuhkan dalam menciptakan pembebasan tanah yang berkeadilan bagi masyarakat adat. KedudukanHasilnya, eksistensi unit khusus pengelola tanah adat sangat dibutuhkan dalam menciptakan pembebasan tanah yang berkeadilan bagi masyarakat adat. Kedudukan
UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian, objektivitas, dan argumentasi hukum yang kuat dalam setiap putusan Mahkamah Konstitusi agar tetap sejalan denganOleh karena itu, diperlukan kehati-hatian, objektivitas, dan argumentasi hukum yang kuat dalam setiap putusan Mahkamah Konstitusi agar tetap sejalan dengan
IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI Artikel ini membahas penanganan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) yang ditangani oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) KabupatenArtikel ini membahas penanganan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) yang ditangani oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten
DINASTIREVDINASTIREV Rumusan kebijakan publik untuk masyarakat hukum adat memerlukan pemahaman komprehensif dan formulasi yang optimal melibatkan partisipasi publik bermaknaRumusan kebijakan publik untuk masyarakat hukum adat memerlukan pemahaman komprehensif dan formulasi yang optimal melibatkan partisipasi publik bermakna
Useful /
UNRIYOUNRIYO Setelah proses penyaringan dan seleksi kelayakan, sebanyak 417 artikel jurnal peer-review dimasukkan dalam dataset akhir. Analisis dilakukan menggunakanSetelah proses penyaringan dan seleksi kelayakan, sebanyak 417 artikel jurnal peer-review dimasukkan dalam dataset akhir. Analisis dilakukan menggunakan
IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI Perbedaan interpretasi antarinstansi dalam Sentra Gakkumdu juga menjadi hambatan. Solusi yang diperlukan mencakup revisi regulasi, peningkatan kapasitasPerbedaan interpretasi antarinstansi dalam Sentra Gakkumdu juga menjadi hambatan. Solusi yang diperlukan mencakup revisi regulasi, peningkatan kapasitas
DINASTIREVDINASTIREV Maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli sex toys di marketplace, untuk mengetahui peraturan jual beli di marketplace, danMaka tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli sex toys di marketplace, untuk mengetahui peraturan jual beli di marketplace, dan
DINASTIREVDINASTIREV G/2023/PA. Stb. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut putusan hakim tersebut melalui perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2004 dan KompilasiG/2023/PA. Stb. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut putusan hakim tersebut melalui perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2004 dan Kompilasi