UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI
AMARAMARMahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden. Salah satu hakim, Saldi Isra, berpendapat bahwa perkara tersebut merupakan ranah open legal policy legislatif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konstitusional dan teori positive legislature. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut dinilai melebihi fungsi negative legislator, karena turut mengubah norma hukum yang semestinya menjadi kewenangan legislatif. Menurut hakim Arif Hidayat, putusan tersebut memiliki kelemahan formil dan tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Akibatnya, timbul ketidakpastian hukum mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislature dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 090/PUU-XXI/2023 menunjukkan pergeseran peran lembaga tersebut dari negative legislator menjadi positive legislator yang lebih aktif dalam menafsirkan dan bahkan menambahkan norma baru dalam Undang-Undang.Meskipun langkah ini dapat dipahami sebagai penerapan konsep konstitusi yang hidup, hal tersebut menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi.Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian, objektivitas, dan argumentasi hukum yang kuat dalam setiap putusan Mahkamah Konstitusi agar tetap sejalan dengan prinsip konstitusional, menjamin kepastian hukum, dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.
Berdasarkan analisis terhadap judul, abstrak, dan kesimpulan, serta mempertimbangkan bagian latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan dalam paper ini, beberapa ide penelitian baru dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai batasan yang jelas antara peran Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator dan positive legislator, dengan mempertimbangkan prinsip pemisahan kekuasaan dan kedaulatan rakyat. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada analisis dampak putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat terhadap sistem hukum dan stabilitas politik di Indonesia. Ketiga, penting untuk mengkaji efektivitas mekanisme kontrol dan pengawasan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk peran DPR dan pemerintah dalam menindaklanjuti putusan tersebut. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat supremasi hukum, menjaga keseimbangan kekuasaan, dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu menjawab tantangan-tantangan hukum yang terus berkembang di masyarakat.
| File size | 432.62 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
UNBARIUNBARI RUU Cipta Kerja yang diciptakan oleh pemerintah sebenarnya mempunyai dampak positif yang banyak daripada dampak negatifnya. Tetapi masyarakat masih kurangRUU Cipta Kerja yang diciptakan oleh pemerintah sebenarnya mempunyai dampak positif yang banyak daripada dampak negatifnya. Tetapi masyarakat masih kurang
DAARULHUDADAARULHUDA Penetapan batas usia minimal dalam proses rekrutmen tenaga kerja merupakan praktik yang umum diterapkan oleh perusahaan di Indonesia. Kebijakan ini seringPenetapan batas usia minimal dalam proses rekrutmen tenaga kerja merupakan praktik yang umum diterapkan oleh perusahaan di Indonesia. Kebijakan ini sering
UNIGRESUNIGRES Perkawinan lari (Pakondang) yang terjadi di Sumba Barat Nusa Tenggara Timur merupakan kekaburan norma hukum karena pasangan yang melakukan perkawin lariPerkawinan lari (Pakondang) yang terjadi di Sumba Barat Nusa Tenggara Timur merupakan kekaburan norma hukum karena pasangan yang melakukan perkawin lari
AKRABJUARAAKRABJUARA Fragmentasi regulasi usia pensiun menciptakan ketimpangan kesempatan dan perlindungan sosial antarpekerja yang tidak dapat dibenarkan secara moral dalamFragmentasi regulasi usia pensiun menciptakan ketimpangan kesempatan dan perlindungan sosial antarpekerja yang tidak dapat dibenarkan secara moral dalam
UNKRISWINAUNKRISWINA Menggunakan metode normatif, penelitian ini menganalisis urgensi perlindungan hukum dan mengidentifikasi upaya pencegahan. Temuan menunjukkan tingginyaMenggunakan metode normatif, penelitian ini menganalisis urgensi perlindungan hukum dan mengidentifikasi upaya pencegahan. Temuan menunjukkan tingginya
BALIDWIPABALIDWIPA Ada pula yang mempertahankan kehamilan dengan alasan bahwa aborsi merupakan dosa. Apapun alasannya, jika aborsi tidak didasarkan pada alasan medis, ibuAda pula yang mempertahankan kehamilan dengan alasan bahwa aborsi merupakan dosa. Apapun alasannya, jika aborsi tidak didasarkan pada alasan medis, ibu
UNHASUNHAS Namun, potensi besar tersebut tidak terlepas dari permasalahan hukum, khususnya perkebunan kelapa sawit ilegal, yang diperparah oleh tumpang tindihnyaNamun, potensi besar tersebut tidak terlepas dari permasalahan hukum, khususnya perkebunan kelapa sawit ilegal, yang diperparah oleh tumpang tindihnya
UNIGRESUNIGRES Bagi pekerja/buruh yang memasuki masa pensiun, perhitungan uang pesangon diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat (2), (3), dan (4), serta uangBagi pekerja/buruh yang memasuki masa pensiun, perhitungan uang pesangon diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat (2), (3), dan (4), serta uang
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Konstruksi normatif qisas sebagai sanksi retributif setimpal dan diyat sebagai kompensasi finansial menunjukkan keselarasan filosofis dengan tujuan pemidanaanKonstruksi normatif qisas sebagai sanksi retributif setimpal dan diyat sebagai kompensasi finansial menunjukkan keselarasan filosofis dengan tujuan pemidanaan
DAARULHUDADAARULHUDA Integrasi kedua pendekatan ini terbukti relevan dalam merespons tantangan kontemporer, seperti digitalisasi, perkembangan teknologi blockchain, perlindunganIntegrasi kedua pendekatan ini terbukti relevan dalam merespons tantangan kontemporer, seperti digitalisasi, perkembangan teknologi blockchain, perlindungan
UPIUPI Identifikasi perubahan tutupan hutan dilakukan melalui citra satelit dengan metode Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) untuk mendapatkan distribusiIdentifikasi perubahan tutupan hutan dilakukan melalui citra satelit dengan metode Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) untuk mendapatkan distribusi
UPIUPI Studi ini menunjukkan bahwa nilai Vs yang diperoleh dari kedua metode konsisten dengan teknik array microtremor. Teknik ini dapat dianggap sebagai alatStudi ini menunjukkan bahwa nilai Vs yang diperoleh dari kedua metode konsisten dengan teknik array microtremor. Teknik ini dapat dianggap sebagai alat