UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI
AMARAMARMahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden. Salah satu hakim, Saldi Isra, berpendapat bahwa perkara tersebut merupakan ranah open legal policy legislatif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konstitusional dan teori positive legislature. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut dinilai melebihi fungsi negative legislator, karena turut mengubah norma hukum yang semestinya menjadi kewenangan legislatif. Menurut hakim Arif Hidayat, putusan tersebut memiliki kelemahan formil dan tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Akibatnya, timbul ketidakpastian hukum mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislature dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 090/PUU-XXI/2023 menunjukkan pergeseran peran lembaga tersebut dari negative legislator menjadi positive legislator yang lebih aktif dalam menafsirkan dan bahkan menambahkan norma baru dalam Undang-Undang.Meskipun langkah ini dapat dipahami sebagai penerapan konsep konstitusi yang hidup, hal tersebut menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi.Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian, objektivitas, dan argumentasi hukum yang kuat dalam setiap putusan Mahkamah Konstitusi agar tetap sejalan dengan prinsip konstitusional, menjamin kepastian hukum, dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.
Berdasarkan analisis terhadap judul, abstrak, dan kesimpulan, serta mempertimbangkan bagian latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan dalam paper ini, beberapa ide penelitian baru dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai batasan yang jelas antara peran Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator dan positive legislator, dengan mempertimbangkan prinsip pemisahan kekuasaan dan kedaulatan rakyat. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada analisis dampak putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat terhadap sistem hukum dan stabilitas politik di Indonesia. Ketiga, penting untuk mengkaji efektivitas mekanisme kontrol dan pengawasan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk peran DPR dan pemerintah dalam menindaklanjuti putusan tersebut. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat supremasi hukum, menjaga keseimbangan kekuasaan, dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu menjawab tantangan-tantangan hukum yang terus berkembang di masyarakat.
| File size | 432.62 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
FEB UMIFEB UMI Temuan ini mengindikasikan perlunya peninjauan ulang kebijakan berbasis usia agar lebih adaptif terhadap kondisi aktual tenaga kerja. Penelitian selanjutnyaTemuan ini mengindikasikan perlunya peninjauan ulang kebijakan berbasis usia agar lebih adaptif terhadap kondisi aktual tenaga kerja. Penelitian selanjutnya
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kajian artikel ini memperlihatkan kebijakan regulasi pertambangan di Indonesia hingga saat ini yang banyak mengalami pasang surut di beberapa wilayah Indonesia.Kajian artikel ini memperlihatkan kebijakan regulasi pertambangan di Indonesia hingga saat ini yang banyak mengalami pasang surut di beberapa wilayah Indonesia.
STIE PENASTIE PENA Peningkatan agilitas organisasi mendorong kolaborasi lintas fungsi dan memperkuat inklusivitas di tempat kerja, yang pada akhirnya meningkatkan keragamanPeningkatan agilitas organisasi mendorong kolaborasi lintas fungsi dan memperkuat inklusivitas di tempat kerja, yang pada akhirnya meningkatkan keragaman
AKRABJUARAAKRABJUARA Pengaturan batas usia pensiun pekerja merupakan komponen strategis dalam kebijakan ketenagakerjaan dan sistem perlindungan sosial karena berpengaruh langsungPengaturan batas usia pensiun pekerja merupakan komponen strategis dalam kebijakan ketenagakerjaan dan sistem perlindungan sosial karena berpengaruh langsung
UntikaUntika Perjanjian ini dianggap batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif, yaitu sebab yang halal, dan bertujuan untuk menyelundupkan hukum. TanahPerjanjian ini dianggap batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif, yaitu sebab yang halal, dan bertujuan untuk menyelundupkan hukum. Tanah
STIHALBANNASTIHALBANNA Qanun Jinayat Aceh dan fikih Syafiiyah menekankan kehati-hatian dalam pembuktian zina dan tidak menjadikan kehamilan sebagai bukti mutlak tanpa pengakuanQanun Jinayat Aceh dan fikih Syafiiyah menekankan kehati-hatian dalam pembuktian zina dan tidak menjadikan kehamilan sebagai bukti mutlak tanpa pengakuan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terkait kebijakan batas usia di Indonesia,Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terkait kebijakan batas usia di Indonesia,
AMSIRAMSIR Mahkamah Konstitusi juga menekankan pentingnya fleksibilitas dalam pengaturan ini, agar menghindari diskriminasi usia yang dapat merugikan kelompok tertentu,Mahkamah Konstitusi juga menekankan pentingnya fleksibilitas dalam pengaturan ini, agar menghindari diskriminasi usia yang dapat merugikan kelompok tertentu,
Useful /
UINSAIDUINSAID Nilai rata‑rata perencanaan naik dari 55 (cukup) menjadi 79 (tinggi), sedangkan nilai pelaksanaan meningkat dari 56 (cukup) menjadi 84 (sangat tinggi).Nilai rata‑rata perencanaan naik dari 55 (cukup) menjadi 79 (tinggi), sedangkan nilai pelaksanaan meningkat dari 56 (cukup) menjadi 84 (sangat tinggi).
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Sehingga penting untuk membahas isu ini. Mengenai metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan dataSehingga penting untuk membahas isu ini. Mengenai metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Merger adalah suatu penggabungan satu atau beberapa badan usaha sehingga dari sudut ekonomi merupakan satu kesatuan, tanpa melebur badan usaha yang bergabung.Merger adalah suatu penggabungan satu atau beberapa badan usaha sehingga dari sudut ekonomi merupakan satu kesatuan, tanpa melebur badan usaha yang bergabung.
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Acara Galih Tulang adalah ritual adat yang dilakukan oleh masyarakat Sumba Barat Daya untuk memindahkan tulang para leluhur dari kuburan lama ke kuburanAcara Galih Tulang adalah ritual adat yang dilakukan oleh masyarakat Sumba Barat Daya untuk memindahkan tulang para leluhur dari kuburan lama ke kuburan