UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI
AMARAMARMahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden. Salah satu hakim, Saldi Isra, berpendapat bahwa perkara tersebut merupakan ranah open legal policy legislatif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konstitusional dan teori positive legislature. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut dinilai melebihi fungsi negative legislator, karena turut mengubah norma hukum yang semestinya menjadi kewenangan legislatif. Menurut hakim Arif Hidayat, putusan tersebut memiliki kelemahan formil dan tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Akibatnya, timbul ketidakpastian hukum mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislature dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 090/PUU-XXI/2023 menunjukkan pergeseran peran lembaga tersebut dari negative legislator menjadi positive legislator yang lebih aktif dalam menafsirkan dan bahkan menambahkan norma baru dalam Undang-Undang.Meskipun langkah ini dapat dipahami sebagai penerapan konsep konstitusi yang hidup, hal tersebut menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi.Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian, objektivitas, dan argumentasi hukum yang kuat dalam setiap putusan Mahkamah Konstitusi agar tetap sejalan dengan prinsip konstitusional, menjamin kepastian hukum, dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.
Berdasarkan analisis terhadap judul, abstrak, dan kesimpulan, serta mempertimbangkan bagian latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan dalam paper ini, beberapa ide penelitian baru dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai batasan yang jelas antara peran Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator dan positive legislator, dengan mempertimbangkan prinsip pemisahan kekuasaan dan kedaulatan rakyat. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada analisis dampak putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat terhadap sistem hukum dan stabilitas politik di Indonesia. Ketiga, penting untuk mengkaji efektivitas mekanisme kontrol dan pengawasan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk peran DPR dan pemerintah dalam menindaklanjuti putusan tersebut. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat supremasi hukum, menjaga keseimbangan kekuasaan, dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu menjawab tantangan-tantangan hukum yang terus berkembang di masyarakat.
| File size | 432.62 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
E SIBERE SIBER Dari perspektif keadilan, hal ini dipandang sebagai perlindungan hak konstitusional; namun, masih diperlukan parameter yang jelas dan objektif untuk menghindariDari perspektif keadilan, hal ini dipandang sebagai perlindungan hak konstitusional; namun, masih diperlukan parameter yang jelas dan objektif untuk menghindari
UNKRISWINAUNKRISWINA Pada tahun 2024, pihak kepolisian mencoba menerapkan UU TPKS pada kasus pencabulan, tetapi belum diterapkan pada perkosaan. Pihak kepolisian dan kejaksaanPada tahun 2024, pihak kepolisian mencoba menerapkan UU TPKS pada kasus pencabulan, tetapi belum diterapkan pada perkosaan. Pihak kepolisian dan kejaksaan
BALIDWIPABALIDWIPA Namun, tidak semua faktor pemicu seperti banyaknya anak, kehamilan di luar nikah, atau menjadi korban perkosaan selalu membuat wanita memilih aborsi. AdaNamun, tidak semua faktor pemicu seperti banyaknya anak, kehamilan di luar nikah, atau menjadi korban perkosaan selalu membuat wanita memilih aborsi. Ada
DINASTIREVDINASTIREV Anomali tersebut terjadi karena belum adanya kepastian hukum yang mengikat para penjual perlengkapan sirine dan lampu isyarat di Indonesia. Sebuah permasalahanAnomali tersebut terjadi karena belum adanya kepastian hukum yang mengikat para penjual perlengkapan sirine dan lampu isyarat di Indonesia. Sebuah permasalahan
DINASTIREVDINASTIREV Hal itu memberikan dampak negatif bagi anak, karena memberikan jalan untuk pergaulan bebas. Selain itu, sex toys juga menjadi sarana seseorang untuk melakukanHal itu memberikan dampak negatif bagi anak, karena memberikan jalan untuk pergaulan bebas. Selain itu, sex toys juga menjadi sarana seseorang untuk melakukan
DINASTIREVDINASTIREV Saat ini RUU MHA sedang berada dalam proyek legislasi nasional dan menunggu jadwal pembahasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses legislasi RUUSaat ini RUU MHA sedang berada dalam proyek legislasi nasional dan menunggu jadwal pembahasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses legislasi RUU
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah diberikan setelah timbul dan diselesaikan terkait putusan gugatan sederhanaHasil penelitian menyimpulkan bahwa penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah diberikan setelah timbul dan diselesaikan terkait putusan gugatan sederhana
DINASTIREVDINASTIREV Banyak perkara perceraian yang tidak dikabulkan oleh majelis hakim salah satunya adalah Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 2119/Pdt. G/2023/PA. Stb.Banyak perkara perceraian yang tidak dikabulkan oleh majelis hakim salah satunya adalah Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 2119/Pdt. G/2023/PA. Stb.
Useful /
JURNALKUJURNALKU Kedua, pendapatan pajak daerah belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Namun, hasil ini menekankan pentingnyaKedua, pendapatan pajak daerah belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Namun, hasil ini menekankan pentingnya
JURNALKUJURNALKU Meskipun terdapat penelitian yang menyimpulkan tidak ada pengaruh signifikan antara pengungkapan CSR dan penghindaran pajak, hasil tinjauan literatur menunjukkanMeskipun terdapat penelitian yang menyimpulkan tidak ada pengaruh signifikan antara pengungkapan CSR dan penghindaran pajak, hasil tinjauan literatur menunjukkan
JURNALKUJURNALKU Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Likuiditas, Leverage, dan Profitabilitas memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak. LikuiditasHasil penelitian ini menunjukkan bahwa Likuiditas, Leverage, dan Profitabilitas memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Likuiditas
MARANATHAMARANATHA Pendidikan, usia gestasi, IMT, kebiasaan merokok, jumlah kunjungan Antenatal Care (ANC), preeklamsia, infeksi pada ibu hamil memengaruhi kejadian BBLR.Pendidikan, usia gestasi, IMT, kebiasaan merokok, jumlah kunjungan Antenatal Care (ANC), preeklamsia, infeksi pada ibu hamil memengaruhi kejadian BBLR.