UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI
AMARAMARDiberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengubah konsep Perseroan Terbatas dengan memperkenalkan Perseroan Perorangan, yang dapat didirikan oleh satu orang melalui Surat Pernyataan Pendirian secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Penelitian ini membahas dua permasalahan utama: (1) keabsahan pendirian Perseroan Perorangan menurut UU No. 6 Tahun 2023 dikaitkan dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan asas pendiriannya; serta (2) implementasi pelaksanaan operasional Perseroan Perorangan berdasarkan Permenkumham No. 21 Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perbandingan normatif dan praktik lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara materiil, Perseroan Perorangan belum sepenuhnya memenuhi kriteria perseroan, namun secara formiil telah sah karena memperoleh pengesahan negara melalui sistem administrasi badan hukum.
Berdasarkan hasil analisis, Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, khususnya Bab V, memberikan dasar hukum yang jelas bagi Perseroan Perorangan sebagai bentuk badan hukum baru yang berbeda dari Perseroan Terbatas.Perbedaan tersebut diatur secara tegas dalam Permenkumham No 21 Tahun 2021, yang menetapkan syarat, tata cara, serta prosedur pendirian, perubahan, dan pembubaran yang berbeda, termasuk penerapan hukum materil.Namun praktik di lapangan masih menunjukkan ketidaksesuaian norma dan pelaksanaan akibat definisi yang belum jelas, sehingga diperlukan penyempurnaan regulasi agar implementasi Perseroan Perorangan efektif, konsisten, dan sesuai prinsip hukum perusahaan.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris tingkat kepatuhan Perseroan Perorangan terhadap persyaratan materiil dan formil yang ditetapkan oleh UU Cipta Kerja serta Permenkumham di berbagai provinsi, sehingga dapat mengidentifikasi faktor‑faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pendirian. Selanjutnya, studi komparatif mengenai struktur tata kelola perusahaan antara Perseroan Perorangan dan Perseroan Terbatas perlu dilakukan, khususnya meneliti dampak peran ganda direktur‑pemegang saham terhadap efektivitas pengawasan dan pengambilan keputusan. Terakhir, penelitian mengenai dampak ketidakjelasan regulasi terhadap praktik perbankan dalam pembukaan rekening bagi Perseroan Perorangan dapat memberikan insight bagi regulator dan lembaga keuangan untuk menyusun prosedur yang lebih konsisten dan mengurangi risiko penyalahgunaan.
| File size | 370.41 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
IBRAHIMYIBRAHIMY 31/1999) sehingga mereka harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya telah menjatuhkan hukuman31/1999) sehingga mereka harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya telah menjatuhkan hukuman
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara memberikan dampak positif dan negatif terhadap ekonomi, lingkungan, serta sosialPengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara memberikan dampak positif dan negatif terhadap ekonomi, lingkungan, serta sosial
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Persepsi keadilan, kepercayaan pada sistem perpajakan, dan efektivitas pengawasan juga menjadi elemen kunci dalam membentuk sikap terhadap kepatuhan. Faktor-faktorPersepsi keadilan, kepercayaan pada sistem perpajakan, dan efektivitas pengawasan juga menjadi elemen kunci dalam membentuk sikap terhadap kepatuhan. Faktor-faktor
DINASTIRESDINASTIRES Tujuan studi ini adalah menganalisis, mengidentifikasi, dan merekomendasikan implementasi hukum untuk meningkatkan perlindungan hak pemilik sertifikatTujuan studi ini adalah menganalisis, mengidentifikasi, dan merekomendasikan implementasi hukum untuk meningkatkan perlindungan hak pemilik sertifikat
IBRAHIMYIBRAHIMY Data diperoleh melalui tinjauan pustaka, analisis dokumen hukum, dan wawancara dengan para ahli. Hasil penelitian menunjukkan adanya celah signifikan dalamData diperoleh melalui tinjauan pustaka, analisis dokumen hukum, dan wawancara dengan para ahli. Hasil penelitian menunjukkan adanya celah signifikan dalam
IBRAHIMYIBRAHIMY Hukum berperan krusial sebagai instrumen perubahan sosial untuk menyelesaikan konflik pengadaan tanah. Sosialisasi penggunaan tanah untuk kepentingan umumHukum berperan krusial sebagai instrumen perubahan sosial untuk menyelesaikan konflik pengadaan tanah. Sosialisasi penggunaan tanah untuk kepentingan umum
IBRAHIMYIBRAHIMY Penelitian ini menyoroti pentingnya akuntabilitas dan keadilan bagi korban, serta perlunya kerja sama internasional untuk memastikan bahwa pelanggaranPenelitian ini menyoroti pentingnya akuntabilitas dan keadilan bagi korban, serta perlunya kerja sama internasional untuk memastikan bahwa pelanggaran
UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI Berdasarkan hasil penelitian ini diversi sudah diterapkan di Kejaksaan Negeri Banyuwangi, prosedur pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan sudah diaturBerdasarkan hasil penelitian ini diversi sudah diterapkan di Kejaksaan Negeri Banyuwangi, prosedur pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan sudah diatur
Useful /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Syarat untuk mencapai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah. Pendaftaran tanah selain berfungsi untuk melindungi si pemilik,jugaSyarat untuk mencapai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah. Pendaftaran tanah selain berfungsi untuk melindungi si pemilik,juga
IBRAHIMYIBRAHIMY Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pengawasan, saluran pengaduan yang responsif, serta penelitian lanjutan tentang efektivitas sanksi untukOleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pengawasan, saluran pengaduan yang responsif, serta penelitian lanjutan tentang efektivitas sanksi untuk
UNIDAUNIDA Partisipasi aktif dari LSM yaitu LSM Cikal berperan penting dalam mengelola kawasan konservasi teluk Kiluan. Beberapa strategi CBM yang dapat dilakukanPartisipasi aktif dari LSM yaitu LSM Cikal berperan penting dalam mengelola kawasan konservasi teluk Kiluan. Beberapa strategi CBM yang dapat dilakukan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Namun meningkatnya perkembangan masyarakat dan perdagangan, terdapat kebutuhan untuk memiliki aturan hukum yang lebih formal untuk mengatur perikatan danNamun meningkatnya perkembangan masyarakat dan perdagangan, terdapat kebutuhan untuk memiliki aturan hukum yang lebih formal untuk mengatur perikatan dan