UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI
AMARAMARDiberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengubah konsep Perseroan Terbatas dengan memperkenalkan Perseroan Perorangan, yang dapat didirikan oleh satu orang melalui Surat Pernyataan Pendirian secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Penelitian ini membahas dua permasalahan utama: (1) keabsahan pendirian Perseroan Perorangan menurut UU No. 6 Tahun 2023 dikaitkan dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan asas pendiriannya; serta (2) implementasi pelaksanaan operasional Perseroan Perorangan berdasarkan Permenkumham No. 21 Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perbandingan normatif dan praktik lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara materiil, Perseroan Perorangan belum sepenuhnya memenuhi kriteria perseroan, namun secara formiil telah sah karena memperoleh pengesahan negara melalui sistem administrasi badan hukum.
Berdasarkan hasil analisis, Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, khususnya Bab V, memberikan dasar hukum yang jelas bagi Perseroan Perorangan sebagai bentuk badan hukum baru yang berbeda dari Perseroan Terbatas.Perbedaan tersebut diatur secara tegas dalam Permenkumham No 21 Tahun 2021, yang menetapkan syarat, tata cara, serta prosedur pendirian, perubahan, dan pembubaran yang berbeda, termasuk penerapan hukum materil.Namun praktik di lapangan masih menunjukkan ketidaksesuaian norma dan pelaksanaan akibat definisi yang belum jelas, sehingga diperlukan penyempurnaan regulasi agar implementasi Perseroan Perorangan efektif, konsisten, dan sesuai prinsip hukum perusahaan.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris tingkat kepatuhan Perseroan Perorangan terhadap persyaratan materiil dan formil yang ditetapkan oleh UU Cipta Kerja serta Permenkumham di berbagai provinsi, sehingga dapat mengidentifikasi faktor‑faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pendirian. Selanjutnya, studi komparatif mengenai struktur tata kelola perusahaan antara Perseroan Perorangan dan Perseroan Terbatas perlu dilakukan, khususnya meneliti dampak peran ganda direktur‑pemegang saham terhadap efektivitas pengawasan dan pengambilan keputusan. Terakhir, penelitian mengenai dampak ketidakjelasan regulasi terhadap praktik perbankan dalam pembukaan rekening bagi Perseroan Perorangan dapat memberikan insight bagi regulator dan lembaga keuangan untuk menyusun prosedur yang lebih konsisten dan mengurangi risiko penyalahgunaan.
| File size | 370.41 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dinilai lebih berfokus pada pemanfaatan sumber daya dengan muatan pro-ekologis yang minim, sehingga belumUndang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dinilai lebih berfokus pada pemanfaatan sumber daya dengan muatan pro-ekologis yang minim, sehingga belum
UntikaUntika Eksistensi Hak Pengelolaan (HPL) di Kota Palu dan Kabupaten Donggala mengalami perubahan signifikan setelah diberlakukannya Undang‑Undang Cipta Kerja,Eksistensi Hak Pengelolaan (HPL) di Kota Palu dan Kabupaten Donggala mengalami perubahan signifikan setelah diberlakukannya Undang‑Undang Cipta Kerja,
UntikaUntika Sebab dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi tidak dikenal di dalamnya, melainkan melalui UU Pidana diluarSebab dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi tidak dikenal di dalamnya, melainkan melalui UU Pidana diluar
UntikaUntika (2) Pemberian sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 seperti pemotongan tunjangan dan teguran. (3) Pelaksanaan sanksi kedisiplinan oleh(2) Pemberian sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 seperti pemotongan tunjangan dan teguran. (3) Pelaksanaan sanksi kedisiplinan oleh
UntikaUntika Berdasarkan analisis, perjanjian nominee terkait kepemilikan hak atas tanah oleh WNA di Indonesia tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan PasalBerdasarkan analisis, perjanjian nominee terkait kepemilikan hak atas tanah oleh WNA di Indonesia tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal
UntikaUntika Kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah menciptakan tantangan baru di area hukum pidana, terutama mengenai kejahatan siber yang menargetkan perempuanKemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah menciptakan tantangan baru di area hukum pidana, terutama mengenai kejahatan siber yang menargetkan perempuan
UNSURIUNSURI Putusan ini dipandang sebagai kemenangan bagi masyarakat sipil. Namun, artikel ini berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak akan berdampak signifikanPutusan ini dipandang sebagai kemenangan bagi masyarakat sipil. Namun, artikel ini berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak akan berdampak signifikan
UBBGUBBG Penelitian ini menyarankan masyarakat untuk secara kritis mendengarkan, membaca, dan memahami bahasa pemerintah. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensiPenelitian ini menyarankan masyarakat untuk secara kritis mendengarkan, membaca, dan memahami bahasa pemerintah. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Meski demikian, masih terdapat tantangan seperti rendahnya pemahaman tamu tentang aturan syariah, keterbatasan fasilitas pendukung, dan beberapa isu keamanan.Meski demikian, masih terdapat tantangan seperti rendahnya pemahaman tamu tentang aturan syariah, keterbatasan fasilitas pendukung, dan beberapa isu keamanan.
APPIHIAPPIHI Hasil kajian menunjukkan bahwa keputusan pengesahan perdamaian kedua ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip dasar hukum yang ada, tetapi juga berpotensiHasil kajian menunjukkan bahwa keputusan pengesahan perdamaian kedua ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip dasar hukum yang ada, tetapi juga berpotensi
UIN SUSKAUIN SUSKA Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui riset pustaka, penelitian ini mengevaluasi literatur yang relevan untuk menjelaskan konsep dan aplikasiDengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui riset pustaka, penelitian ini mengevaluasi literatur yang relevan untuk menjelaskan konsep dan aplikasi
UIN SUSKAUIN SUSKA Pendidikan agama Islam memiliki peran krusial dalam membentuk karakter dan moral mereka. Untuk itu, diperlukan kurikulum yang relevan, guru yang berkualitas,Pendidikan agama Islam memiliki peran krusial dalam membentuk karakter dan moral mereka. Untuk itu, diperlukan kurikulum yang relevan, guru yang berkualitas,