UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI
AMARAMARDiberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengubah konsep Perseroan Terbatas dengan memperkenalkan Perseroan Perorangan, yang dapat didirikan oleh satu orang melalui Surat Pernyataan Pendirian secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Penelitian ini membahas dua permasalahan utama: (1) keabsahan pendirian Perseroan Perorangan menurut UU No. 6 Tahun 2023 dikaitkan dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan asas pendiriannya; serta (2) implementasi pelaksanaan operasional Perseroan Perorangan berdasarkan Permenkumham No. 21 Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perbandingan normatif dan praktik lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara materiil, Perseroan Perorangan belum sepenuhnya memenuhi kriteria perseroan, namun secara formiil telah sah karena memperoleh pengesahan negara melalui sistem administrasi badan hukum.
Berdasarkan hasil analisis, Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, khususnya Bab V, memberikan dasar hukum yang jelas bagi Perseroan Perorangan sebagai bentuk badan hukum baru yang berbeda dari Perseroan Terbatas.Perbedaan tersebut diatur secara tegas dalam Permenkumham No 21 Tahun 2021, yang menetapkan syarat, tata cara, serta prosedur pendirian, perubahan, dan pembubaran yang berbeda, termasuk penerapan hukum materil.Namun praktik di lapangan masih menunjukkan ketidaksesuaian norma dan pelaksanaan akibat definisi yang belum jelas, sehingga diperlukan penyempurnaan regulasi agar implementasi Perseroan Perorangan efektif, konsisten, dan sesuai prinsip hukum perusahaan.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris tingkat kepatuhan Perseroan Perorangan terhadap persyaratan materiil dan formil yang ditetapkan oleh UU Cipta Kerja serta Permenkumham di berbagai provinsi, sehingga dapat mengidentifikasi faktor‑faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pendirian. Selanjutnya, studi komparatif mengenai struktur tata kelola perusahaan antara Perseroan Perorangan dan Perseroan Terbatas perlu dilakukan, khususnya meneliti dampak peran ganda direktur‑pemegang saham terhadap efektivitas pengawasan dan pengambilan keputusan. Terakhir, penelitian mengenai dampak ketidakjelasan regulasi terhadap praktik perbankan dalam pembukaan rekening bagi Perseroan Perorangan dapat memberikan insight bagi regulator dan lembaga keuangan untuk menyusun prosedur yang lebih konsisten dan mengurangi risiko penyalahgunaan.
| File size | 370.41 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
STIECENDEKIAKUSTIECENDEKIAKU Pemisahan antara pemilik dan pengelola tersebut, dalam praktiknya kerap menimbulkan berbagai tantangan dan dinamika terutama dalam hal tata kelola yangPemisahan antara pemilik dan pengelola tersebut, dalam praktiknya kerap menimbulkan berbagai tantangan dan dinamika terutama dalam hal tata kelola yang
DINASTIRESDINASTIRES Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah memulai implementasi kebijakan sertifikat elektronikPemerintah Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah memulai implementasi kebijakan sertifikat elektronik
DINASTIREVDINASTIREV Notaris bertanggung jawab untuk menyusun akta otentik, memverifikasi modal perusahaan, saham, dan struktur organisasi, mengajukan permohonan pengesahan,Notaris bertanggung jawab untuk menyusun akta otentik, memverifikasi modal perusahaan, saham, dan struktur organisasi, mengajukan permohonan pengesahan,
DINASTIREVDINASTIREV Pertambangan ilegal di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius berupa deforestasi, ancaman longsor, dan terganggunyaPertambangan ilegal di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius berupa deforestasi, ancaman longsor, dan terganggunya
UntikaUntika Pembatasan dimaksud adalah periodisasi kekuasaan yang memungkinkan terjadinya peralihan kekuasaan dari pemangkunya. Penentuan lama waktu menjabat suatuPembatasan dimaksud adalah periodisasi kekuasaan yang memungkinkan terjadinya peralihan kekuasaan dari pemangkunya. Penentuan lama waktu menjabat suatu
DINASTIREVDINASTIREV Brt. , pengadilan menemukan bahwa tindak pidana pemalsuan dokumen sah yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan orang lain telah terbukti secaraBrt. , pengadilan menemukan bahwa tindak pidana pemalsuan dokumen sah yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan orang lain telah terbukti secara
UntikaUntika Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem HKI modern yang berlandaskan prinsip individualistik belum mampu mengakomodasi sifat kolektif dan spiritualitasHasil penelitian menunjukkan bahwa sistem HKI modern yang berlandaskan prinsip individualistik belum mampu mengakomodasi sifat kolektif dan spiritualitas
UINSIUINSI Hasil penelitian menyarankan perlunya regulasi yang lebih jelas, peningkatan edukasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi yang lebih efektif untuk meningkatkanHasil penelitian menyarankan perlunya regulasi yang lebih jelas, peningkatan edukasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi yang lebih efektif untuk meningkatkan
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Arisan falls into the category of anonymous agreements. Therefore, when conducting an arisan, the requirements stipulated in Article 1320 of the CivilArisan falls into the category of anonymous agreements. Therefore, when conducting an arisan, the requirements stipulated in Article 1320 of the Civil
DINASTIRESDINASTIRES To address this matter, the local government enacted Regional Regulation Number 10 of 2021 concerning the Control, Supervision, and Restriction of UnlicensedTo address this matter, the local government enacted Regional Regulation Number 10 of 2021 concerning the Control, Supervision, and Restriction of Unlicensed
DINASTIRESDINASTIRES Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi perbandingan melalui analisis kebijakan perbandingan dan teknik perbandingan antarnegara.Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi perbandingan melalui analisis kebijakan perbandingan dan teknik perbandingan antarnegara.
UMBUMB Temuan menunjukkan bahwa lereng batu di Malaysia sangat rentan terhadap keruntuhan akibat curah hujan lebat, aktivitas manusia, dan peristiwa alam sepertiTemuan menunjukkan bahwa lereng batu di Malaysia sangat rentan terhadap keruntuhan akibat curah hujan lebat, aktivitas manusia, dan peristiwa alam seperti