IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI
Verfassung: Jurnal Hukum Tata NegaraVerfassung: Jurnal Hukum Tata NegaraTidak dapat dipungkiri bahwa praktik pembebasan tanah adat di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) berpotensi terjadinya konflik kepentingan antara masyarakat adat dengan pihak pemerintah dan pengembang. Oleh karena itu, perlu digagas suatu pembaharuan sistem dalam melindungi hak komunal masyarakat adat mengenai pembebasan tanah melalui pembentukan unit khusus. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasilnya, eksistensi unit khusus pengelola tanah adat sangat dibutuhkan dalam menciptakan pembebasan tanah yang berkeadilan bagi masyarakat adat. Kedudukan unit tersebut berada di bawah naungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang dalam susunan keanggotaannya melibatkan unsur pemerintah, masyarakat adat, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat.
Pembentukan Unit Khusus Pengelola Tanah Adat menjadi solusi tepat untuk melindungi hak komunal masyarakat adat di wilayah Ibu Kota Nusantara.Unit ini bertugas mengelola tanah adat melalui identifikasi, inventarisasi, pemeriksaan lapangan, dan penyelesaian sengketa.Keberadaan unit ini memastikan perlindungan hukum tanah adat sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak masyarakat adat.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi efektivitas Unit Khusus Pengelola Tanah Adat dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di IKN. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan tanah adat. Penelitian juga bisa membandingkan mekanisme perlindungan tanah adat di IKN dengan pendekatan negara lain yang memiliki sistem hukum agraria serupa. Dengan demikian, studi-studi ini dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang optimalisasi perlindungan hukum tanah adat dan keberlanjutan pengelolaannya di masa depan. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengkaji dampak sosial dan ekonomi pembentukan unit khusus ini terhadap masyarakat adat. Penelitian tentang keterlibatan akademisi dan lembaga swadaya masyarakat dalam pengawasan kebijakan tanah adat juga relevan. Penelitian dapat menggali lebih jauh tentang tantangan teknis dan administratif dalam pendaftaran hak ulayat masyarakat adat. Selain itu, studi tentang integrasi teknologi informasi geografis dalam pengelolaan tanah adat bisa menjadi arah penelitian lanjutan. Penelitian juga perlu mempertimbangkan pengaruh perubahan iklim terhadap pengelolaan tanah adat di wilayah IKN. Akhirnya, penelitian lanjutan dapat mengkaji peran media dalam menyuarakan hak-hak masyarakat adat terkait pengelolaan tanah selama proses pembangunan IKN.
| File size | 316.16 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
AHMADDAHLANAHMADDAHLAN To bridge the gap between theoretical propositions and practical realities, future research recommendations must become highly specific. (1) empiricalTo bridge the gap between theoretical propositions and practical realities, future research recommendations must become highly specific. (1) empirical
APPIHIAPPIHI Hasil positif ini bertumpu pada tiga faktor utama. peran mediator yang aktif dan kompeten, keterlibatan kuasa hukum yang mendampingi para pihak, sertaHasil positif ini bertumpu pada tiga faktor utama. peran mediator yang aktif dan kompeten, keterlibatan kuasa hukum yang mendampingi para pihak, serta
UNRIYOUNRIYO Balita yang diasuh oleh ibu dengan pendidikan rendah, pendapatan rendah, pengetahuan kurang, serta perilaku PHBS yang buruk lebih berisiko mengalami ISPA.Balita yang diasuh oleh ibu dengan pendidikan rendah, pendapatan rendah, pengetahuan kurang, serta perilaku PHBS yang buruk lebih berisiko mengalami ISPA.
JOLASTICJOLASTIC Studi ini menyimpulkan bahwa perlindungan efektif hak minoritas memerlukan perlindungan konstitusional yang lebih kuat, interpretasi yudisial proaktif,Studi ini menyimpulkan bahwa perlindungan efektif hak minoritas memerlukan perlindungan konstitusional yang lebih kuat, interpretasi yudisial proaktif,
UNRIYOUNRIYO Latar belakang: Penyandang disabilitas terbagi menjadi 5 jenis yaitu fisik, mental, sensorik, intelektual, dan ganda (multi). Berdasarkan Undang-UndangLatar belakang: Penyandang disabilitas terbagi menjadi 5 jenis yaitu fisik, mental, sensorik, intelektual, dan ganda (multi). Berdasarkan Undang-Undang
IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI Hasilnya, peran Bawaslu untuk memberikan informasi dimulai dari pengawasan hingga pemilihan sesuai dengan tujuan UU No. 14 Tahun 2008. Selain itu, BawasluHasilnya, peran Bawaslu untuk memberikan informasi dimulai dari pengawasan hingga pemilihan sesuai dengan tujuan UU No. 14 Tahun 2008. Selain itu, Bawaslu
IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dalam konteks ini hadis Nabi Muhammad SAW menjadi sumber utama pemahaman prinsip dan kewajibanArtikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dalam konteks ini hadis Nabi Muhammad SAW menjadi sumber utama pemahaman prinsip dan kewajiban
IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI Sementara itu, dalam hukum pidana dan perdata, mengikuti hukum modern, tetapi tidak lepas dari pengaruh mahzab tersebut. Di samping itu, terdapat 4 (empat)Sementara itu, dalam hukum pidana dan perdata, mengikuti hukum modern, tetapi tidak lepas dari pengaruh mahzab tersebut. Di samping itu, terdapat 4 (empat)
Useful /
APPIHIAPPIHI Temuan kajian memperlihatkan bahwa pengaturan kewenangan antara regulasi tingkat nasional dan regulasi otonomi khusus Aceh berjalan secara paralel tanpaTemuan kajian memperlihatkan bahwa pengaturan kewenangan antara regulasi tingkat nasional dan regulasi otonomi khusus Aceh berjalan secara paralel tanpa
JOLASTICJOLASTIC Ketidaksempurnaan kerangka hukum internasional terutama terkait keterbatasan yurisdiksi, hambatan politik, dan kurangnya kerja sama negara. DiperlukanKetidaksempurnaan kerangka hukum internasional terutama terkait keterbatasan yurisdiksi, hambatan politik, dan kurangnya kerja sama negara. Diperlukan
IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI Dalam pengawasan partisipatif, Bawaslu melibatkan masyarakat melalui pendidikan kepemiluan dan sosialisasi guna memberikan pemahaman kepada masyarakatDalam pengawasan partisipatif, Bawaslu melibatkan masyarakat melalui pendidikan kepemiluan dan sosialisasi guna memberikan pemahaman kepada masyarakat
IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI Setiap pemimpin pada dasarnya memiliki perilaku dan batasan-batasan kewenangan. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan hadis yang berisi tentang batas-batasSetiap pemimpin pada dasarnya memiliki perilaku dan batasan-batasan kewenangan. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan hadis yang berisi tentang batas-batas