Publisher

APPIHIAPPIHI

Journal Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial IndonesiaAktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Abstract

Persoalan kewenangan yang rumit kerap muncul ketika bencana ekologis terjadi di wilayah dengan status otonomi khusus, sebagaimana terlihat pada peristiwa banjir bandang yang menerjang Provinsi Aceh sejak akhir November hingga Desember 2025. Bencana tersebut tidak hanya menelan korban jiwa dan merusak infrastruktur dalam skala luas, tetapi juga menyingkap adanya ketidakselarasan kewenangan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Aceh dalam menangani situasi tersebut. Kajian ini dimaksudkan untuk mengurai pengaturan kewenangan penanggulangan bencana ekologis antara kedua level pemerintahan tersebut melalui perspektif Hukum Administrasi Negara, memetakan wujud-wujud ketidakselarasan kewenangan yang timbul dalam penanganan banjir Aceh 2025, sekaligus menyusun gagasan rekonstruksi pengaturan kewenangan yang lebih ideal dalam bingkai otonomi khusus. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif berdesain preskriptif-analitis, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, di mana bahan hukum primer maupun sekunder ditelaah secara kualitatif melalui penalaran preskriptif. Temuan kajian memperlihatkan bahwa pengaturan kewenangan antara regulasi tingkat nasional dan regulasi otonomi khusus Aceh berjalan secara paralel tanpa disertai jembatan normatif yang memadai, sehingga melahirkan cacat kewenangan yang tampil dalam empat bentuk ketidakselarasan: kekosongan prosedur penetapan status darurat, terpecahnya komando operasi, konflik dalam distribusi pendanaan darurat, serta ketidakjelasan kewenanan pengelolaan ekosistem. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa persoalan ketidakselarasan kewenangan bersifat struktural dan sistemik, bukan sekadar kendala teknis semata. Kajian ini mengusulkan gagasan kewenangan bencana asimetris sebagai kerangka pemikiran baru dalam doktrin Hukum Administrasi Negara, serta merekomendasikan langkah rekonstruksi normatif melalui penyusunan peraturan koordinasi khusus, revisi qanun kebencanaan, dan formalisasi protokol komando terpadu guna mengharmonisasikan regulasi kebencanaan di wilayah berotonomi khusus.

Conclusion

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan kewenangan penanggulangan bencana ekologis antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh berjalan paralel tanpa jembatan normatif yang memadai, sehingga menimbulkan cacat kewenangan (bevoegdheidsgebrek) yang mengurangi akuntabilitas dan efektivitas tata kelola bencana.Disharmoni tersebut termanifestasi dalam empat bentuk utama.prosedural kosong pada penetapan status darurat, fragmentasi komando operasi, konflik pendanaan darurat, dan ketidakjelasan pengelolaan ekosistem.Temuan ini mengkonfirmasi bahwa disharmoni kewenangan bersifat sistemik, bukan sekadar insiden teknis.

Future Research

Penelitian lanjutan pertama dapat menyelidiki efektivitas model kewenangan bencana asimetris yang diusulkan dengan melakukan studi lapangan di Aceh, menguji koordinasi antara BNPB dan BPBA selama respons bencana terbaru, serta mengidentifikasi hambatan operasional yang muncul; kedua, sebuah studi perbandingan hukum dapat menganalisis mekanisme penanggulangan bencana di wilayah otonom seperti Bangsamoro di Filipina dan Catalonia di Spanyol untuk menilai penerapan prinsip subsidiaritas dan harmonisasi regulasi, sehingga memberikan rekomendasi adaptif bagi konteks Indonesia; ketiga, penelitian interdisipliner dapat merancang dan menguji sistem pendukung keputusan multi‑kriteria berbasis GIS serta masukan pemangku kepentingan untuk penetapan cepat status darurat dan alokasi dana darurat di daerah otonomi khusus, guna mempercepat respons dan meningkatkan akuntabilitas. Ide‑ide ini memperluas temuan normatif dengan pendekatan empiris, komparatif, dan teknologis, serta menanggapi keterbatasan studi sebelumnya yang belum menguji implementasi praktis, tidak membandingkan dengan contoh internasional, dan belum mengembangkan alat bantu operasional.

References

1. Implementasi Otomoni Khusus Pada Pemerintahan Aceh Dan Papua Dalam Perspektif Perbandingan | JOURNAL... doi.org/10.55606/jass.v5i1.803Implementasi Otomoni Khusus Pada Pemerintahan Aceh Dan Papua Dalam Perspektif Perbandingan JOURNAL doi 10 55606 jass v5i1 803
2. Vol. 9 No. 3 (2024) | Jurnal Pemerintahan dan Politik. vol jurnal pemerintahan politik book jpp nomor... doi.org/10.36982/jpg.v9i3Vol 9 No 3 2024 Jurnal Pemerintahan dan Politik vol jurnal pemerintahan politik book jpp nomor doi 10 36982 jpg v9i3
3. Desentralisasi Dan Harmonisasi Kebijakan: Rekonstruksi Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan... ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/qanuniya/article/view/1819Desentralisasi Dan Harmonisasi Kebijakan Rekonstruksi Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan ejournal uinsgd ac index php qanuniya article view 1819
4. Otonomi Daerah Khusus Aceh: Jembatan menuju Rekonsiliasi atau Sumber Ketegangan Baru | Jurnal Pemerintahan... doi.org/10.36982/jpg.v9i3.4459Otonomi Daerah Khusus Aceh Jembatan menuju Rekonsiliasi atau Sumber Ketegangan Baru Jurnal Pemerintahan doi 10 36982 jpg v9i3 4459

Metadata

File size	404.53 KB
Pages	17
DMCA	Report