Publisher

DAARULHUDADAARULHUDA

Journal Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu SosialSocius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Abstract

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pola penyelenggaraan pemerintahan serta pembentukan kampung adat dilakukan dengan menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan Kampung Adat adalah adanya kebutuhan masyarakat di Provinsi Papua terhadap pembentukan kampung adat, terutama terkait dengan pemberian pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat yang selama ini terabaikan didasari oleh beberapa fakta, sebagai berikut: pertama: adat dan budaya masyarakat asli Papua memiliki diversitas yang besar antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa lainnya, antara lain pada aspek kebahasaan, sistem politik, agama dan kepercayaan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu memperhatikan pengaturan yang jelas tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai motor penggerak otonomi daerah dengan menggunakan asas-asas desentrasliasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi.

Conclusion

Pola penyelenggaraan pemerintahan serta pembentukan kampung adat dilakukan dengan menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat.Hal tersebut sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.Keberadaan Kampung Adat adalah adanya kebutuhan masyarakat di Provinsi Papua terhadap pembentukan kampung adat, terutama terkait dengan pemberian pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat yang selama ini terabaikan.

Future Research

Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Provinsi Papua dengan membandingkan kebijakan pemerintah daerah dan masyarakat lokal untuk mengidentifikasi kesenjangan hukum. Selanjutnya, penelitian bisa mengeksplorasi dampak dualisme pemerintahan kampung terhadap partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lokal, terutama dalam konteks konflik antar-suku. Terakhir, studi lanjutan dapat mengevaluasi peran lembaga adat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di kampung adat, dengan mempertimbangkan kerangka hukum nasional dan kebijakan daerah.

Metadata

File size	547.06 KB
Pages	8
DMCA	Report