UNRUNR

Jurnal Aktual JusticeJurnal Aktual Justice

Bullying di sekolah merupakan bentuk kekerasan yang tidak hanya merugikan secara fisik, tetapi juga berdampak serius terhadap kondisi psikologis anak, bahkan hingga mengganggu proses tumbuh kembangnya. Fenomena ini menjadi isu serius dalam perlindungan hak anak, mengingat anak memiliki hak atas rasa aman, pendidikan, dan perlakuan tanpa kekerasan sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak (KHA) dan peraturan perundang-undangan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban bullying di sekolah berdasarkan ketentuan Konvensi Hak Anak serta ketentuan dalam sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh dari studi pustaka, termasuk regulasi internasional dan nasional, dokumen resmi pemerintah, jurnal ilmiah, serta laporan lembaga terkait. Penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan memiliki berbagai instrumen hukum nasional seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015. Namun, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban bullying belum maksimal, terutama dalam aspek pelaporan, rehabilitasi korban, dan sanksi terhadap pelaku maupun institusi yang lalai.

Konvensi Hak Anak (CRC) memberikan landasan normatif internasional yang kuat dalam perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk bullying di lingkungan sekolah.Meskipun tidak secara eksplisit menyebut istilah bullying, CRC melalui ketentuan Pasal 19, Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 39 menegaskan kewajiban negara untuk melindungi anak dari kekerasan fisik dan mental, menjamin lingkungan pendidikan yang menghormati martabat anak, serta menyediakan mekanisme pemulihan bagi anak korban kekerasan.Dalam perspektif hukum nasional Indonesia, perlindungan anak korban bullying telah diatur secara komprehensif melalui jaminan konstitusional Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan pelaksananya.Perlindungan tersebut mencakup pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif yang melibatkan tanggung jawab negara, satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat.Dengan demikian, sistem hukum nasional Indonesia pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip-prinsip CRC, namun efektivitas perlindungan anak korban bullying sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan pengawasan dalam praktik penyelenggaraan pendidikan.

Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi efektivitas program rehabilitasi psikososial untuk korban bullying di sekolah, khususnya dengan melibatkan psikolog dan pendidik. Selain itu, perlu dilakukan studi tentang peran teknologi digital dalam pencegahan bullying, seperti penggunaan aplikasi pelaporan kekerasan yang aman dan anonim. Terakhir, penelitian juga bisa mengkaji keterlibatan masyarakat lokal dalam memperkuat mekanisme pengawasan sekolah, misalnya melalui pengembangan sistem pengaduan berbasis komunitas yang lebih transparan.

Read online
File size178.54 KB
Pages13
DMCAReport

Related /

JURIS Kedudukan Hukum Pekerja Freelance dalam Kondisi Perusahaan Pailit 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan hukum kepailitan di Indonesia, khususnya terkait dengan perlindunganDengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan hukum kepailitan di Indonesia, khususnya terkait dengan perlindungan

JURIS Analisis Perlindungan Hukum terhadap Hak Milik dalam Hukum Perdata Indonesia Perspektif Kepastian dan Keadilan 2026More at 2026

STAIDDIMAKASSARSTAIDDIMAKASSAR Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak milik secara normatif telah diatur secara komprehensif, namun implementasinya masihHasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak milik secara normatif telah diatur secara komprehensif, namun implementasinya masih

JURIS Urgensi Constitutional Complaint dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Mekanisme Perlindungan Hak Konstitusional Terhadap Tindakan Pemerintah yang Melampaui Wewenang 2025More at 2025

PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Namun, dalam praktiknya, banyak pelanggaran hak konstitusional warga negara yang bersumber bukan dari norma undang-undang, melainkan dari tindakan pemerintahNamun, dalam praktiknya, banyak pelanggaran hak konstitusional warga negara yang bersumber bukan dari norma undang-undang, melainkan dari tindakan pemerintah

JURIS Kekuatan Hukum Akta Kuasa Substitusi Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli 2025More at 2025

OJS INDONESIAOJS INDONESIA Seharusnya, setelah PPJB dan kuasa menjual dibuat, langkah selanjutnya adalah segera membuat AJB dan mendaftarkan peralihan hak di Kantor Pertanahan. HalSeharusnya, setelah PPJB dan kuasa menjual dibuat, langkah selanjutnya adalah segera membuat AJB dan mendaftarkan peralihan hak di Kantor Pertanahan. Hal

JURIS Franchise Agreement And Islamic Franchise Concept 2021More at 2021

UNISSULAUNISSULA Konsep waralaba menurut hukum Islam termasuk dalam konsep musyarakah (syirkah) dalam muamalah fiqh. Dalam konsep waralaba menurut hukum Islam, terdapatKonsep waralaba menurut hukum Islam termasuk dalam konsep musyarakah (syirkah) dalam muamalah fiqh. Dalam konsep waralaba menurut hukum Islam, terdapat

JURIS Unsur Persamaan Pada Pokoknya Dalam Pendaftaran Merek Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dan Penerapannya Dalam Praktik Dihubungkan Dengan Pelanggaran Terha 2019More at 2019

UNISBAUNISBA Majelis hakim harus menyadari bahwa kasus ini merupakan persaingan tidak jujur yang dilakukan oleh PT Ratania Khatulistiwa terhadap Inter Ikea System B.Majelis hakim harus menyadari bahwa kasus ini merupakan persaingan tidak jujur yang dilakukan oleh PT Ratania Khatulistiwa terhadap Inter Ikea System B.

JURIS Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak atas Neighbouring Right Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 2019More at 2019

UNISBAUNISBA Hak ini merupakan bentuk penghargaan atas suatu karya yang telah dihasilkan yang mempunyai nilai komersial bagi pemegang hak tersebut. Salah satu hak dalamHak ini merupakan bentuk penghargaan atas suatu karya yang telah dihasilkan yang mempunyai nilai komersial bagi pemegang hak tersebut. Salah satu hak dalam

JURIS Konsep Perlindungan Hak Cipta Novel Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan 2019More at 2019

UNISBAUNISBA Penulis menyimpulkan bahwa kebijakan perlindungan hak cipta novel harus mencakup aspek intelektual serta kebijakan anti‑pembajakan yang komprehensif.Penulis menyimpulkan bahwa kebijakan perlindungan hak cipta novel harus mencakup aspek intelektual serta kebijakan anti‑pembajakan yang komprehensif.

Useful /

JURIS Dinamika Konflik Tenurial Dalam Politik Agraria 2026More at 2026

UNRUNR Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan antara hutan negara dan hutan masyarakat terletak pada pengelolaan dan fungsinya, dan diperlukan pengoreksianHasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan antara hutan negara dan hutan masyarakat terletak pada pengelolaan dan fungsinya, dan diperlukan pengoreksian

JURIS Penguatan Manajemen Bisnis dalam Menghadapi Persaingan di Era Globalisasi 2026More at 2026

UNRUNR Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis SWOT (Strength, Weakness,Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis SWOT (Strength, Weakness,

JURIS Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Terlibat Korupsi 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Kerangka hukum mengenai sanksi terhadap PNS korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta peraturan turunannya, yang menetapkanKerangka hukum mengenai sanksi terhadap PNS korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta peraturan turunannya, yang menetapkan

JURIS Disharmonisasi Antara Pasal 610 Kitab Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP Baru dan Pasal 12 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tidak Pidana Korupsi 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, penafsiran ganda, dan melemahkan efektivitas pemberantasan korupsi. Kedua, penyelesaian disharmonisasiKondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, penafsiran ganda, dan melemahkan efektivitas pemberantasan korupsi. Kedua, penyelesaian disharmonisasi

ads-block-test