UNRAMUNRAM

Jurnal Kompilasi HukumJurnal Kompilasi Hukum

Penelitian ini menganalisis secara yuridis pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan dalam perkara wanprestasi dengan objek sertifikat hak milik atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara wanprestasi penyerahan sertifikat pada Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Mad jo. Putusan Nomor 470/PDT/2025/PT SBY, serta mekanisme eksekusi yang dapat ditempuh Para Pihak dalam perkara. Metode yang digunakan dalam penelitian yakni menggunakan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amar condemnatoir yang dijatuhkan hakim telah tepat, namun keabsahan objek perjanjian tidak dianalisis secara mendalam sehingga mempengaruhi eksekutabilitas putusan. Fakta bahwa sertifikat sedang dijadikan jaminan hak tanggungan pada pihak ketiga membuka potensi derden verzet berdasarkan Psl. 195 ayat (6) HIR, sementara penolakan dwangsom menghilangkan tekanan finansial bagi tergugat. Apabila eksekusi melalui aanmaning (Psl. 195 jo. 196 HIR) tidak terlaksana, para penggugat dapat menempuh Psl. 225 HIR sebagai alternatif konversi kewajiban penyerahan menjadi sejumlah uang yang setara.

Landasan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mendasari Putusan No.G/2025/PN Mad yang dikuatkan melalui Putusan Nomor 470/PDT/2025/PT SBY telah tepat dalam menyatakan wanprestasi dan menjatuhkan amar condemnatoir, namun menyisakan permasalahan lanjutan.Penilaian terhadap syarat suatu pokok persoalan tertentu sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata tidak dilakukan secara mendalam karena klausul perjanjian tertanggal 25 Desember 2009 tidak menjelaskan alas hak maupun tujuan hukum penyerahan sertifikat sehingga objek perjanjian bersifat multitafsir.Fakta bahwa sertifikat sedang dibebani hak tanggungan yang telah terungkap dalam persidangan juga tidak dianalisis dalam kaitannya dengan eksekutabilitas amar.Hal tersebut tidak dikoreksi oleh Pengadilan Tinggi yang hanya bergerak dalam logika konfirmasi tanpa memanfaatkan kewenangan judex facti secara optimal.Putusan yang benar secara hukum materiil belum tentu bermakna apabila tidak disertai pertimbangan yang memastikan amar tersebut dapat dilaksanakan secara nyata.

Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi kerangka hukum yang mengatur hak pihak ketiga dalam proses eksekusi putusan, khususnya dalam konteks jaminan hak tanggungan. Selanjutnya, perlu diteliti efektivitas penggunaan dwangsom sebagai instrumen tekanan finansial dalam kasus wanprestasi serupa, termasuk analisis dampaknya terhadap keadilan proses hukum. Terakhir, studi tentang peran diskresi hakim dalam mengubah amar putusan agar lebih praktis dalam pelaksanaan, misalnya dengan mengkonversi kewajiban non-moneter menjadi kewajiban moneter, dapat memberikan solusi untuk putusan yang berpotensi non-executable.

  1. DASAR PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN | JURNAL HUKUM DAS SOLLEN. penerapan asas pacta... ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/2988DASAR PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN JURNAL HUKUM DAS SOLLEN penerapan asas pacta ejournal unisi ac index php das sollen article view 2988
  2. A Legal Review of The Issues Surrounding The Enforcement of Judgments For Breach of Contract | Journal... doi.org/10.29303/jkh.v11i1.359A Legal Review of The Issues Surrounding The Enforcement of Judgments For Breach of Contract Journal doi 10 29303 jkh v11i1 359
Read online
File size175.16 KB
Pages11
DMCAReport

Related /

JURIS Juridical Implications of Forced Marriage As A Form of Violence Against Women 2026More at 2026

UNRAMUNRAM Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk budaya belis yang memerlukan biaya tinggi, kemiskinan struktural di Nusa Tenggara Timur,Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk budaya belis yang memerlukan biaya tinggi, kemiskinan struktural di Nusa Tenggara Timur,

JURIS Persimpangan Etika Materialisme dan Branding dalam Iklan Televisi Produk Konsumen 2026More at 2026

JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Namun demikian, praktik periklanan sering kali mengabaikan prinsip etika seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial, terutama terhadap kelompokNamun demikian, praktik periklanan sering kali mengabaikan prinsip etika seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial, terutama terhadap kelompok

JURIS Faktor Penghambat Penanganan Pencemaran Lingkungan Dalam Pengolahan Limbah Di Pt Royal Coconut Gorontalo 2025More at 2025

IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan yang memicu tindak pidana di Provinsi Gorontalo belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan beberapaPenegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan yang memicu tindak pidana di Provinsi Gorontalo belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan beberapa

JURIS Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Infrastruktur Jalan di Kutai Timur 2024More at 2024

UNTAG SMDUNTAG SMD Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi infrastruktur jalan diantaranya ada niat dan keinginan serta kesempatan untuk menerimaFaktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi infrastruktur jalan diantaranya ada niat dan keinginan serta kesempatan untuk menerima

JURIS Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Nasabah Perbankan 2024More at 2024

IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting dalam mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta melindungiOtoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting dalam mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta melindungi

JURIS Pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat Nias Study Putusan Mahkamah Agung Nomor 172 K Sip 1974 2023More at 2023

UNIRAYAUNIRAYA Maka di dalam masyarakat Nias untuk melakukan pembagian harta warisan harus berpedoman pada norma agama yang ada dalam masyarakat Nias terutama norma agamaMaka di dalam masyarakat Nias untuk melakukan pembagian harta warisan harus berpedoman pada norma agama yang ada dalam masyarakat Nias terutama norma agama

JURIS Unsur Persamaan Pada Pokoknya Dalam Pendaftaran Merek Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dan Penerapannya Dalam Praktik Dihubungkan Dengan Pelanggaran Terha 2019More at 2019

UNISBAUNISBA Untuk mendapatkan perlindungan dan hak atas merek, merek harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Sub‑Direktorat Merek. Sistem pendaftaranUntuk mendapatkan perlindungan dan hak atas merek, merek harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Sub‑Direktorat Merek. Sistem pendaftaran

JURIS Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 2019More at 2019

UNISBAUNISBA Namun ciptaan lagu yang dapat dijadikan objek jaminan adalah ciptaan lagu yang memiliki nilai ekonomis. Nilai ekonomis dari suatu ciptaan itu dapat dilihatNamun ciptaan lagu yang dapat dijadikan objek jaminan adalah ciptaan lagu yang memiliki nilai ekonomis. Nilai ekonomis dari suatu ciptaan itu dapat dilihat

Useful /

JURIS Kedudukan Hak Waris Bagi Wanita Yang Telah Pindah Agama Dalam Sistem Hukum Waris Adat Bali Studi Putusan Nomor 2826 K Pdt 2017 2025More at 2025

IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kedudukan hak mewaris bagi para wanita Bali yang telah pindah Agama berdasarkan studi Kasus PutusanPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kedudukan hak mewaris bagi para wanita Bali yang telah pindah Agama berdasarkan studi Kasus Putusan

JURIS Analisis Hukum Bisnis Tentang Kerugian Keuangan Pada Badan Usaha Milik Negara BUMN 2025More at 2025

IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kedua kriteria tersebut menandakan adanya kekayaan negara pada perusahaan BUMN sehingga tunduk sepenuhnya pada ketentuan hukum BUMN menurut Undang-UndangKedua kriteria tersebut menandakan adanya kekayaan negara pada perusahaan BUMN sehingga tunduk sepenuhnya pada ketentuan hukum BUMN menurut Undang-Undang

JURIS Dinamika Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Pendekatan Kualitatif Dalam Mengeksplorasi Persepsi Dan Sikap Wajib Pajak 2025More at 2025

IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Faktor-faktor ini, terintegrasi dengan aspek psikologis, memberikan pemahaman mendalam tentang perilaku kepatuhan wajib pajak. Meskipun mengidentifikasiFaktor-faktor ini, terintegrasi dengan aspek psikologis, memberikan pemahaman mendalam tentang perilaku kepatuhan wajib pajak. Meskipun mengidentifikasi

JURIS Utilization of Rice Husk Waste and Wood Powder as Filler in AC WC Asphalt 2024More at 2024

UNISSULAUNISSULA Berdasarkan hasil analisis terkait penggunaan abu sekam padi dan abu serbuk kayu sebagai pengisi, dapat disimpulkan bahwa kandungan kimia dominan dalamBerdasarkan hasil analisis terkait penggunaan abu sekam padi dan abu serbuk kayu sebagai pengisi, dapat disimpulkan bahwa kandungan kimia dominan dalam

ads-block-test