IAIN LANGSAIAIN LANGSA

Al-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi SyariahAl-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembayaran lebih tambahan dalam hutang piutang, menganalisis dasar penetapan pembayaran, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum perdata pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Desa Sidodadi, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme hutang piutang dilaksanakan melalui sistem pinjaman berkelompok yang disertai tambahan pembayaran sebesar 20% dari pokok pinjaman. Tambahan tersebut terdiri atas 13% yang dikelola oleh UPK untuk mendukung keberlanjutan dana bergulir dan 7% yang digunakan untuk kebutuhan operasional kelompok berdasarkan hasil musyawarah antar desa. Dari perspektif hukum perdata, praktik tersebut pada prinsipnya memiliki dasar legalitas karena memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan sejalan dengan Pasal 1765 KUH Perdata yang memperbolehkan diperjanjikannya tambahan pembayaran atas pinjaman. Namun demikian, masih ditemukan persoalan terkait transparansi pengelolaan tambahan pembayaran, kejelasan pengaturannya dalam perjanjian, serta perlindungan terhadap kepentingan para pihak. Oleh karena itu, penguatan aspek keterbukaan dan kepastian hukum diperlukan untuk mewujudkan hubungan kontraktual yang lebih adil dan seimbang.

Praktik pembayaran lebih dalam hutang piutang di UPK Desa Sidodadi dilaksanakan melalui sistem pinjaman berkelompok yang mewajibkan peminjam menjadi anggota kelompok dan terikat dalam Surat Perjanjian Kredit (SPK).Tambahan pembayaran sebesar 20% dari pokok pinjaman terdiri atas 13% untuk keberlanjutan dana bergulir dan 7% untuk operasional kelompok.Dari perspektif hukum perdata, praktik ini memiliki dasar legalitas karena memenuhi syarat sah perjanjian, namun masih terdapat masalah transparansi, kejelasan, dan perlindungan kepentingan pihak.Diperlukan penguatan kepastian hukum dan transparansi untuk menciptakan hubungan kontraktual yang lebih adil.

1. Penelitian lebih lanjut tentang dampak transparansi pengelolaan dana bergulir terhadap kepercayaan masyarakat dalam sistem pinjaman berkelompok. 2. Analisis kerangka hukum yang mengatur tambahan pembayaran dalam perjanjian hutang piutang untuk memastikan keseimbangan hak dan kewajiban pihak. 3. Evaluasi efektivitas sistem tanggung renteng dalam menjamin pengembalian dana bergulir dan perlindungan kepentingan anggota kelompok yang mengalami kesulitan.

  1. Legal Protection For Cessionaris Of Fiduciary Collateral Objects In The Form Of Receivables Through Cessie... doi.org/10.33474/hukeno.v8i2.21664Legal Protection For Cessionaris Of Fiduciary Collateral Objects In The Form Of Receivables Through Cessie doi 10 33474 hukeno v8i2 21664
  2. Urgensi Pelaksanaan Kebebasan Berkontrak dalam Merumuskan Perjanjian Guna Mewujudkan Keadilan Bagi Para... doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1246Urgensi Pelaksanaan Kebebasan Berkontrak dalam Merumuskan Perjanjian Guna Mewujudkan Keadilan Bagi Para doi 10 31933 unesrev v6i2 1246
  3. Perlindungan Hukum atas Tidak Berfungsinya Proses Transaksi melalui Smart Contract pada Sistem Blockchain... doi.org/10.32505/muamalat.v11i2.13231Perlindungan Hukum atas Tidak Berfungsinya Proses Transaksi melalui Smart Contract pada Sistem Blockchain doi 10 32505 muamalat v11i2 13231
Read online
File size376.15 KB
Pages16
DMCAReport

Related /

JURIS Dampak Globalisasi dan Modernisasi Terhadap Tata Norma Masyarakat Dan Sistem Religi di Lereng Gunung Kelud Kabupaten Kediri 2026More at 2026

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Setelah data terkumpul kemudian dilakukan uji keabsahan data melalui triangulasi data, yang kemudian dilakukan analisis interaktif dari Milles dan Huberman.Setelah data terkumpul kemudian dilakukan uji keabsahan data melalui triangulasi data, yang kemudian dilakukan analisis interaktif dari Milles dan Huberman.

JURIS Distribution of Inheritance Based on Inheritance Laws That Apply in Indonesia a Study of the Existence of a Substitute Inheritance Plaatsvervulling 2026More at 2026

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Warisan merupakan peralihan hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris, diatur oleh hukum waris yang berlaku di Indonesia. Negara Indonesia menganutWarisan merupakan peralihan hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris, diatur oleh hukum waris yang berlaku di Indonesia. Negara Indonesia menganut

JURIS Active Learning Query by Committee Labeling Method to Increase Accuracy and Efficiency of Sentiment Analysis Classification 2025More at 2025

KRESNA MEDIAKRESNA MEDIA Hasil menunjukkan bahwa pendekatan QBC triplet (menggabungkan pelabelan Rating, VADER, dan Pseudo) mengungguli semua metode lain, mencapai akurasi 91,4%,Hasil menunjukkan bahwa pendekatan QBC triplet (menggabungkan pelabelan Rating, VADER, dan Pseudo) mengungguli semua metode lain, mencapai akurasi 91,4%,

JURIS Legalisasi Usaha dan Kesadaran Hukum Pelaku UMK Binaan UMKM Juara di Kecamatan Cisalak Tanjungsiang 2025More at 2025

IAIN LANGSAIAIN LANGSA Selain itu, keterbatasan akses informasi dan minimnya dukungan pemerintah turut memengaruhi rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku UMKM. Banyak pelakuSelain itu, keterbatasan akses informasi dan minimnya dukungan pemerintah turut memengaruhi rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku UMKM. Banyak pelaku

JURIS Hak Berserikat dan Berkumpul Menurut UUD Pasal 28E Ayat 3 dan Pasal 21 Ayat 1 DUHAM Tinjauan Aktivitas Ekonomi Islam 2025More at 2025

IAIN LANGSAIAIN LANGSA Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran hak berserikat dan berkumpul dalam penguatan aktivitas ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian iniTujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran hak berserikat dan berkumpul dalam penguatan aktivitas ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian ini

JURIS Analisis Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pandeglang Kelas 1B Tahun 2020 2022 2024More at 2024

UNMAUNMA Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif bersifat yuridis‑empiris dengan pendekatan kasus (Case Approach). Metode pengumpulan data yangPenelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif bersifat yuridis‑empiris dengan pendekatan kasus (Case Approach). Metode pengumpulan data yang

JURIS Strategi Pembelajaran PAI Berbasis Inkuiri dan Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa 2023More at 2023

UNMAUNMA Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti yang kuat dan akurat mengenai efektivitas strategi pembelajaran berbasis inkuiri dalam meningkatkan kemampuanPenelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti yang kuat dan akurat mengenai efektivitas strategi pembelajaran berbasis inkuiri dalam meningkatkan kemampuan

JURIS Kegiatan Rohani Islami Melalui Pembelajaran PAI Untuk Meningkatkan Akhlak Siswa di SMAN 1 Rangkasbitung Kabupaten Lebak 2023More at 2023

UNMAUNMA Pendekatan individual yang bersifat simpatik, lemah lembut, dan memudahkan serta pelatihan rutin dalam ibadah (solat duha, solat zuhur, membaca Al‑Quran,Pendekatan individual yang bersifat simpatik, lemah lembut, dan memudahkan serta pelatihan rutin dalam ibadah (solat duha, solat zuhur, membaca Al‑Quran,

Useful /

JURIS Bunga Bank dalam Hukum Islam Komparasi Pemikiran Imam Ali Jum ah dan Imam Jadul Haq Ali 2026More at 2026

IAIN LANGSAIAIN LANGSA Sebaliknya, Syekh Jadul Haq Ali menegaskan bahwa bunga bank termasuk riba qardh yang dilarang syariah, menekankan pentingnya menjaga kemurnian hukum IslamSebaliknya, Syekh Jadul Haq Ali menegaskan bahwa bunga bank termasuk riba qardh yang dilarang syariah, menekankan pentingnya menjaga kemurnian hukum Islam

JURIS Perlindungan Hukum atas Tidak Berfungsinya Proses Transaksi melalui Smart Contract pada Sistem Blockchain 2026More at 2026

IAIN LANGSAIAIN LANGSA Dalam perspektif hukum Indonesia, smart contract pada prinsipnya dapat dikualifikasikan sebagai kontrak elektronik berdasarkan Undang-Undang InformasiDalam perspektif hukum Indonesia, smart contract pada prinsipnya dapat dikualifikasikan sebagai kontrak elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi

JURIS Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Hukum Internasional 2026More at 2026

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan analisis dalam pada konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan mengenai perdaganganMetode yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan analisis dalam pada konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan mengenai perdagangan

JURIS Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan dan Perlindungan Hukum Pegawai Honorer Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 2026More at 2026

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Dengan demikian dari pemaparan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 maupun berlakunya PP Nomor 49Dengan demikian dari pemaparan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 maupun berlakunya PP Nomor 49

ads-block-test