UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI
Transparansi HukumTransparansi HukumHukum waris mengatur akibat-akibat kebendaan dari meninggalnya seseorang, yaitu peralihan harta warisan kepada ahli waris. Sistem hukum waris di Indonesia memiliki pluralitas pengaturan, yaitu hukum waris adat bagi warga negara Indonesia asli, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan analisis undang-undang sebagai bahan hukum primer, didukung oleh buku-buku, pendapat ahli, dan media massa sebagai bahan hukum sekunder. Pembagian warisan harus tetap dalam koridor hukum masing-masing, dengan menggunakan Permendagri No. 52 Tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan Hukum Perdata.
Warisan merupakan peralihan hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris, diatur oleh hukum waris yang berlaku di Indonesia.Negara Indonesia menganut hukum positif, sehingga pembagian warisan harus sesuai dengan koridor hukum masing-masing, yaitu Hukum Adat, Hukum Islam, dan KUHPerdata.Penetapan hukum yang dianut oleh ahli waris penting untuk menghindari persengketaan terkait warisan.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai implementasi hukum waris adat di berbagai daerah di Indonesia, dengan mempertimbangkan keberagaman budaya dan kearifan lokal. Penelitian ini dapat mengkaji bagaimana praktik waris adat berinteraksi dengan hukum waris nasional dan dampaknya terhadap keadilan bagi ahli waris. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada analisis komparatif antara hukum waris Islam dan hukum waris perdata dalam menyelesaikan sengketa waris di pengadilan. Penelitian ini dapat mengidentifikasi titik-titik persinggungan dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut, serta efektivitasnya dalam memberikan solusi yang adil dan pasti bagi para pihak. Ketiga, penelitian dapat dilakukan untuk mengeksplorasi potensi pengembangan model penyelesaian sengketa waris di luar pengadilan, seperti melalui mediasi atau arbitrase, dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan ahli hukum. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa waris, mengurangi biaya litigasi, dan memulihkan hubungan kekeluargaan yang harmonis.
| File size | 278.5 KB |
| Pages | 31 |
| DMCA | Report |
Related /
STAIARROSYIDSTAIARROSYID Studi ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang digunakan oleh guru dalam menerapkan P5 guna membentuk karakter peserta didik. Analisis dilakukanStudi ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang digunakan oleh guru dalam menerapkan P5 guna membentuk karakter peserta didik. Analisis dilakukan
STAIARROSYIDSTAIARROSYID Era Society 5. 0 membawa perubahan terhadap paradigma pendidikan yang menuntut guru memiliki profesionalisme dan kompetensi digital dalam mengelola pembelajaran.Era Society 5. 0 membawa perubahan terhadap paradigma pendidikan yang menuntut guru memiliki profesionalisme dan kompetensi digital dalam mengelola pembelajaran.
STAIARROSYIDSTAIARROSYID Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan guru dan siswa, serta analisis dokumen proyek siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaranData dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan guru dan siswa, serta analisis dokumen proyek siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran
UnnasUnnas Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) adalah manifestasi arsitektur yang memadukan nilai religius Islam dengan identitas budaya lokal Jawa, sekaligus mengintegrasikanMasjid Agung Jawa Tengah (MAJT) adalah manifestasi arsitektur yang memadukan nilai religius Islam dengan identitas budaya lokal Jawa, sekaligus mengintegrasikan
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Implementasi regulasi ini juga berfungsi sebagai instrumen manajemen risiko untuk melindungi otonomi Gereja dan mencegah tanggung jawab pribadi pengurus.Implementasi regulasi ini juga berfungsi sebagai instrumen manajemen risiko untuk melindungi otonomi Gereja dan mencegah tanggung jawab pribadi pengurus.
UNIRAYAUNIRAYA Peran lembaga adat adalah untuk membina dan mengendalikan perilaku warga masyarakat agar sesuai dengan ketentuan adat. Bentuk pengendalian sosial ini antaraPeran lembaga adat adalah untuk membina dan mengendalikan perilaku warga masyarakat agar sesuai dengan ketentuan adat. Bentuk pengendalian sosial ini antara
STIT BUNTETPESANTRENSTIT BUNTETPESANTREN Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran pendidikan pesantren K. H. Hasyim Asyari dan relevansinya dalam pengembangan Islam berbasis multikulturalPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran pendidikan pesantren K. H. Hasyim Asyari dan relevansinya dalam pengembangan Islam berbasis multikultural
STIT ALKIFAYAHRIAUSTIT ALKIFAYAHRIAU Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman awal anak terhadap perilaku peduli lingkungan yang biasa mereka lakukan secara rutin. Tujuan utama penelitianHal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman awal anak terhadap perilaku peduli lingkungan yang biasa mereka lakukan secara rutin. Tujuan utama penelitian
Useful /
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Pendidikan kewarganegaraan yang dilaksanakan di SMAN 7 Kediri efektif meningkatkan kesadaran hukum dan demokrasi serta membentuk karakter siswa yang baik.Pendidikan kewarganegaraan yang dilaksanakan di SMAN 7 Kediri efektif meningkatkan kesadaran hukum dan demokrasi serta membentuk karakter siswa yang baik.
STIAPEMBANGUNANPALUSTIAPEMBANGUNANPALU Penulis mengambil kesimpulan bahwa disiplin aparatur sipil negara Di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu. yang dinilai dari ketiga indikator/dimensiPenulis mengambil kesimpulan bahwa disiplin aparatur sipil negara Di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu. yang dinilai dari ketiga indikator/dimensi
IPBIPB Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi curah hujan di suatu wilayah maka semakin rendah jumlah titik panas (hotspot) dan sebaliknya semakin rendahHal tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi curah hujan di suatu wilayah maka semakin rendah jumlah titik panas (hotspot) dan sebaliknya semakin rendah
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Setelah sidang dan putusan, seperti peradilan pada umumnya adanya upaya hukum baik itu diajukannya banding maupun Kasasi. Keputusan Panglima Tentara NasionalSetelah sidang dan putusan, seperti peradilan pada umumnya adanya upaya hukum baik itu diajukannya banding maupun Kasasi. Keputusan Panglima Tentara Nasional