UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI
Transparansi HukumTransparansi HukumHukum waris mengatur akibat-akibat kebendaan dari meninggalnya seseorang, yaitu peralihan harta warisan kepada ahli waris. Sistem hukum waris di Indonesia memiliki pluralitas pengaturan, yaitu hukum waris adat bagi warga negara Indonesia asli, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan analisis undang-undang sebagai bahan hukum primer, didukung oleh buku-buku, pendapat ahli, dan media massa sebagai bahan hukum sekunder. Pembagian warisan harus tetap dalam koridor hukum masing-masing, dengan menggunakan Permendagri No. 52 Tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan Hukum Perdata.
Warisan merupakan peralihan hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris, diatur oleh hukum waris yang berlaku di Indonesia.Negara Indonesia menganut hukum positif, sehingga pembagian warisan harus sesuai dengan koridor hukum masing-masing, yaitu Hukum Adat, Hukum Islam, dan KUHPerdata.Penetapan hukum yang dianut oleh ahli waris penting untuk menghindari persengketaan terkait warisan.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai implementasi hukum waris adat di berbagai daerah di Indonesia, dengan mempertimbangkan keberagaman budaya dan kearifan lokal. Penelitian ini dapat mengkaji bagaimana praktik waris adat berinteraksi dengan hukum waris nasional dan dampaknya terhadap keadilan bagi ahli waris. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada analisis komparatif antara hukum waris Islam dan hukum waris perdata dalam menyelesaikan sengketa waris di pengadilan. Penelitian ini dapat mengidentifikasi titik-titik persinggungan dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut, serta efektivitasnya dalam memberikan solusi yang adil dan pasti bagi para pihak. Ketiga, penelitian dapat dilakukan untuk mengeksplorasi potensi pengembangan model penyelesaian sengketa waris di luar pengadilan, seperti melalui mediasi atau arbitrase, dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan ahli hukum. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa waris, mengurangi biaya litigasi, dan memulihkan hubungan kekeluargaan yang harmonis.
| File size | 278.5 KB |
| Pages | 31 |
| DMCA | Report |
Related /
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Wali dipercayakan untuk bertindak dengan integritas, menghindari penyalahgunaan, dan memastikan bahwa harta anak dijaga dan digunakan untuk kepentinganWali dipercayakan untuk bertindak dengan integritas, menghindari penyalahgunaan, dan memastikan bahwa harta anak dijaga dan digunakan untuk kepentingan
PENERBITPENERBIT Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa revisi awig-awig merupakan wujud responsif hukum adat Bali dalam mengadaptasi perkembangan nilai sosial, sekaligusKesimpulan penelitian menegaskan bahwa revisi awig-awig merupakan wujud responsif hukum adat Bali dalam mengadaptasi perkembangan nilai sosial, sekaligus
UHBUHB Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitime portie merupakan hak mutlak yang dilindungi oleh hukum, dan setiap penyimpangan dari ketentuan hukum dapatHasil penelitian menunjukkan bahwa legitime portie merupakan hak mutlak yang dilindungi oleh hukum, dan setiap penyimpangan dari ketentuan hukum dapat
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) variabel kepuasan pasien secara empiris menjadi variabel intervening yang mampu memediasi kualitas pelayanan, citraHasil penelitian menunjukkan bahwa (1) variabel kepuasan pasien secara empiris menjadi variabel intervening yang mampu memediasi kualitas pelayanan, citra
UNIPASUNIPAS Data dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Buleleng. Proses perlindungan hukum dan penyelesaian terhadap korban kekerasanData dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Buleleng. Proses perlindungan hukum dan penyelesaian terhadap korban kekerasan
UNIPASUNIPAS Pengenaan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang menggunakan tarif pajak 0,5% belum berjalan efektif, karena peranPengenaan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang menggunakan tarif pajak 0,5% belum berjalan efektif, karena peran
ISI DPSISI DPS Setelah penelitian, dapat disimpulkan bahwa Rumah Tradisional Lamban Pesagi merupakan rumah adat masyarakat lampung yang menjadi ciri khas perwujudan fisikSetelah penelitian, dapat disimpulkan bahwa Rumah Tradisional Lamban Pesagi merupakan rumah adat masyarakat lampung yang menjadi ciri khas perwujudan fisik
UM SURABAYAUM SURABAYA yang ilmiah dan sistematis berupa jawaban atas permasalahan berdasarkan hasil penelitian. Adapun hasil penelitian menjelaskan bahwa Pasal 174 Ayat 1 Lampiranyang ilmiah dan sistematis berupa jawaban atas permasalahan berdasarkan hasil penelitian. Adapun hasil penelitian menjelaskan bahwa Pasal 174 Ayat 1 Lampiran
Useful /
YPIDATHUYPIDATHU Subsequently, laboratory experiments are performed to validate the effectiveness of the proposed concepts. The findings indicate various potential innovationsSubsequently, laboratory experiments are performed to validate the effectiveness of the proposed concepts. The findings indicate various potential innovations
UM SURABAYAUM SURABAYA Dari penjelasan di atas daapat disimpulkan bahwa anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris sehingga ia tidak berhak mendapat harta warisan. Untuk mengalihkanDari penjelasan di atas daapat disimpulkan bahwa anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris sehingga ia tidak berhak mendapat harta warisan. Untuk mengalihkan
UM SURABAYAUM SURABAYA Sebelumnya sudah ada beberapa contoh putusan pengadilan dalam pemberian wasiat wajibah, salah satunya putusan Mahkamah Agung Nomor 368. K/AG/1995. PasalSebelumnya sudah ada beberapa contoh putusan pengadilan dalam pemberian wasiat wajibah, salah satunya putusan Mahkamah Agung Nomor 368. K/AG/1995. Pasal
UM SURABAYAUM SURABAYA Hasil penelitian ini adalah usulan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan adanya 4 aspek yang harus digunakanHasil penelitian ini adalah usulan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan adanya 4 aspek yang harus digunakan