APPISIAPPISI
Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan NegaraJurnal Hukum, Administrasi Publik dan NegaraPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pada bidang kesekretariatan dan kepaniteraan dalam mewujudkan akuntabilitas publik di Pengadilan Negeri Sukoharjo serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen terkait pelayanan administrasi peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SOP pada bidang kesekretariatan dan kepaniteraan telah berjalan cukup efektif melalui penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pelayanan administrasi berbasis elektronik, serta pembagian tugas kerja yang terstruktur. Implementasi SOP tersebut mendukung terciptanya pelayanan administrasi yang lebih transparan, tertib, dan akuntabel. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, gangguan sistem teknologi informasi, tingginya volume pelayanan administrasi, serta rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap layanan digital pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi sarana teknologi informasi, serta penguatan pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat guna mendukung efektivitas implementasi SOP dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan peradilan.
Implementasi SOP di bidang kesekretariatan dan kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo telah berjalan cukup efektif dalam mendukung akuntabilitas publik melalui pelayanan yang lebih transparan dan terstruktur.Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, gangguan sistem teknologi informasi, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap layanan digital.Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, optimisasi infrastruktur teknologi, dan penguatan sosialisasi pelayanan publik.
1. Penelitian lanjutan dapat mengevaluasi dampak program pelatihan karyawan terhadap peningkatan efektivitas implementasi SOP di lingkungan peradilan. 2. Studi tentang peran infrastruktur teknologi informasi dalam mengurangi hambatan administratif dan meningkatkan kecepatan pelayanan publik di pengadilan. 3. Analisis efektivitas kampanye sosialisasi digital yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan peradilan berbasis elektronik, terutama di kalangan kelompok rentan.
- Analisis Implementasi SOP Kesekretariatan dan Kepaniteraan dalam Mewujudkan Akuntabilitas Publik di Pengadilan... ejournal.appisi.or.id/index.php/hukum/article/view/1119Analisis Implementasi SOP Kesekretariatan dan Kepaniteraan dalam Mewujudkan Akuntabilitas Publik di Pengadilan ejournal appisi index php hukum article view 1119
- The Policy Implementation Process - Donald S. Van Meter, Carl E. Van Horn, 1975. policy process donald... doi.org/10.1177/009539977500600404The Policy Implementation Process Donald S Van Meter Carl E Van Horn 1975 policy process donald doi 10 1177 009539977500600404
| File size | 1001.23 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
KEMENDAGRIKEMENDAGRI Komoditas rekreasi dan olahraga mengindikasikan persistensi inflasi yang tinggi sedangkan persistensi inflasi terendah adalah komoditas rumah tangga, perawatanKomoditas rekreasi dan olahraga mengindikasikan persistensi inflasi yang tinggi sedangkan persistensi inflasi terendah adalah komoditas rumah tangga, perawatan
PERADABANPUBLISHINGPERADABANPUBLISHING Kerangka tersebut memperkuat regulasi moral internal peserta didik melalui muraqabah, pengendalian diri, dan komunikasi digital yang beretika. PenelitianKerangka tersebut memperkuat regulasi moral internal peserta didik melalui muraqabah, pengendalian diri, dan komunikasi digital yang beretika. Penelitian
APPISIAPPISI Selain itu, mereka juga menghadapi dampak sosial yang meliputi rasa malu, berkurangnya interaksi sosial, dan stigma dari lingkungan sekitar. Dalam perspektifSelain itu, mereka juga menghadapi dampak sosial yang meliputi rasa malu, berkurangnya interaksi sosial, dan stigma dari lingkungan sekitar. Dalam perspektif
PERADABANPUBLISHINGPERADABANPUBLISHING Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosio-legal melalui wawancara, observasi lapangan, dan analisis terhadap kerangka hukumPenelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosio-legal melalui wawancara, observasi lapangan, dan analisis terhadap kerangka hukum
PERADABANPUBLISHINGPERADABANPUBLISHING Dari perspektif konseptual dan antropologis, perkosaan tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap tubuh, tetapi juga merupakan serangan terhadap martabat,Dari perspektif konseptual dan antropologis, perkosaan tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap tubuh, tetapi juga merupakan serangan terhadap martabat,
LLDIKTI12LLDIKTI12 Oleh karena itu, diperlukan revisi standar garis kemiskinan, regulasi realokasi PNBP untuk pembiayaan layanan publik, dan audit konstitusional berkalaOleh karena itu, diperlukan revisi standar garis kemiskinan, regulasi realokasi PNBP untuk pembiayaan layanan publik, dan audit konstitusional berkala
KEMENDAGRIKEMENDAGRI Pulau Jawa dan Sumatera merupakan pulau dengan jumlah KEK terbanyak di Indonesia dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cenderung mendominasi struktur perekonomianPulau Jawa dan Sumatera merupakan pulau dengan jumlah KEK terbanyak di Indonesia dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cenderung mendominasi struktur perekonomian
KEMENDAGRIKEMENDAGRI 4) tidak ada dampak suku bunga dan inflasi pada pertumbuhan ekonomi. 5) ada dampak kurs, uang beredar, suku bunga dan inflasi pada pertumbuhan ekonomi.4) tidak ada dampak suku bunga dan inflasi pada pertumbuhan ekonomi. 5) ada dampak kurs, uang beredar, suku bunga dan inflasi pada pertumbuhan ekonomi.
Useful /
UMSRAPPANGUMSRAPPANG Pemerintahan desa merupakan lingkup pemerintahan terkecil dan terdekat dalam melayani masyarakat. Pelayanan yang diberikan menjadi sangat krusial karenaPemerintahan desa merupakan lingkup pemerintahan terkecil dan terdekat dalam melayani masyarakat. Pelayanan yang diberikan menjadi sangat krusial karena
PERADABANPUBLISHINGPERADABANPUBLISHING Setelah proses penyaringan dan penilaian kelayakan, sebanyak 40 studi disintesis menggunakan kerangka Population–Concept–Context (PCC). Meskipun buktiSetelah proses penyaringan dan penilaian kelayakan, sebanyak 40 studi disintesis menggunakan kerangka Population–Concept–Context (PCC). Meskipun bukti
UMSRAPPANGUMSRAPPANG Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kemampuan membaca Al-Quran anak sebesar 57 persen, kemajuan level membaca 70 persen, dan peningkatan hafalan 133Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kemampuan membaca Al-Quran anak sebesar 57 persen, kemajuan level membaca 70 persen, dan peningkatan hafalan 133
UMSRAPPANGUMSRAPPANG Untuk kegiatan selanjutnya, disarankan untuk dilakukan bantuan yang lebih intensif dan berkelanjutan dalam pengembangan skala usaha, serta penguatan aspekUntuk kegiatan selanjutnya, disarankan untuk dilakukan bantuan yang lebih intensif dan berkelanjutan dalam pengembangan skala usaha, serta penguatan aspek