Publisher

KAMPUSMELAYUKAMPUSMELAYU

Journal Dusturuna: Jurnal Syariah dan Siyasah Syar'iyyahDusturuna: Jurnal Syariah dan Siyasah Syar'iyyah Abstract

Penelitian ini mengkaji integrasi isu perubahan iklim dalam kebijakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui pendekatan studi literatur sistematis. Latar belakang penelitian berangkat dari tingginya emisi gas rumah kaca di Provinsi Riau akibat deforestasi, kebakaran hutan dan lahan, serta degradasi gambut yang menjadikan wilayah ini salah satu episentrum krisis iklim di Indonesia. Pemerintah pusat dan Provinsi Riau telah menetapkan berbagai kerangka kebijakan, termasuk agenda pembangunan rendah karbon Riau Hijau dan penandaan anggaran perubahan iklim, namun implementasinya di tingkat kabupaten masih menghadapi tantangan koordinasi, pendanaan, dan kelembagaan. Melalui Systematic Literature Review, artikel ini menelaah regulasi, dokumen perencanaan, serta studi-studi terdahulu terkait tata kelola iklim dan lingkungan di Rokan Hulu dan Riau, untuk memetakan sejauh mana isu mitigasi dan adaptasi telah diarusutamakan dalam kebijakan daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai program pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan limbah sawit untuk energi, integrasi eksplisit isu perubahan iklim dalam dokumen kebijakan masih terbatas dan cenderung sektoral. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan strategi iklim daerah yang lebih terintegrasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penajaman indikator dan penganggaran agar kontribusi Rokan Hulu terhadap target iklim nasional dan provinsi menjadi lebih terukur dan efektif.

Conclusion

Kajian ini menyimpulkan bahwa integrasi isu perubahan iklim dalam kebijakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu masih berada pada tahap berkembang dan belum sepenuhnya menjadi arus utama dalam perencanaan, penganggaran, maupun kelembagaan daerah.Kerangka normatif di tingkat nasional dan provinsi sebenarnya sudah relatif maju, tetapi pada level kabupaten isu perubahan iklim cenderung muncul secara tersirat melalui program lingkungan, penanggulangan bencana, dan pengelolaan sumber daya alam, tanpa indikator dan label kebijakan iklim yang jelas.Analisis tematik memperlihatkan adanya kelemahan pada aspek regulasi yang spesifik tentang iklim, koordinasi lintas perangkat daerah, penandaan anggaran, serta partisipasi pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan, yang secara bersama-sama menciptakan kesenjangan antara komitmen makro dan praktik di lapangan.Dalam perspektif tata kelola multi-level, posisi Rokan Hulu sangat dipengaruhi oleh desain kebijakan pusat dan provinsi, namun tetap memiliki ruang untuk menjadi lebih proaktif melalui penguatan dokumen perencanaan yang eksplisit memuat agenda mitigasi dan adaptasi, pembentukan atau penguatan forum koordinasi iklim daerah, dan pengembangan mekanisme pembiayaan yang mampu melacak kontribusi program terhadap penurunan emisi dan peningkatan ketahanan iklim.Dengan demikian, penelitian ini menegaskan urgensi penyusunan strategi iklim daerah yang terintegrasi dan berbasis bukti, agar Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dapat bergerak dari pendekatan sektoral yang parsial menuju tata kelola iklim yang lebih sistematis, kolaboratif, dan selaras dengan target pembangunan rendah karbon nasional dan Provinsi Riau.

Future Research

Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah saran penelitian lanjutan:. . 1. Mengembangkan strategi iklim daerah yang terintegrasi dan berbasis bukti, dengan fokus pada penguatan dokumen perencanaan yang secara eksplisit memuat agenda mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Strategi ini dapat menjadi panduan bagi pemerintah kabupaten dalam merumuskan kebijakan dan program yang selaras dengan target nasional dan provinsi.. . 2. Memperkuat kelembagaan dan koordinasi lintas sektor dalam tata kelola iklim. Pembentukan atau penguatan forum koordinasi iklim daerah dapat menjadi platform untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, dan akademisi.. . 3. Mengembangkan sistem penandaan anggaran iklim di level kabupaten. Dengan sistem ini, pemerintah kabupaten dapat melacak dan mengukur kontribusi program-program terkait perubahan iklim terhadap penurunan emisi dan peningkatan ketahanan iklim. Hal ini akan membantu dalam pengalokasian sumber daya yang lebih efektif dan terarah.

Metadata

File size	522.92 KB
Pages	13
DMCA	Report