IAIN PONTIANAKIAIN PONTIANAK

RaheemaRaheema

Kepemimpinan perempuan dalam bidang politik masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Di satu sisi, sebagian besar ulama menolak atau mengharamkan perempuan menjadi pemimpin politik, dengan mengacu pada Al-Quran Surat An-Nisa ayat 34 dan hadis riwayat Abi Bakrah. Namun, di sisi lain, ada sekelompok Muslim pembaharu yang memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin politik, dengan alasan bahwa terdapat perubahan sosial dan kemajuan yang signifikan sehingga perempuan dianggap setara dengan laki-laki pada zaman sekarang. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan kedua pandangan ulama tersebut, menganalisis pemikiran mereka secara historis dan kontekstual, serta memberikan penilaian dengan merekonstruksi pemikiran lama agar sesuai dengan konteks zaman sekarang.

Dalam konteks kepemimpinan negara atau pemerintahan, terdapat banyak istilah dalam bahasa Arab yang lebih mengacu kepada laki-laki, seperti khalifah (sultan), imam, dan amir.Hal ini mungkin karena pada masa lalu, terutama pada masa pemerintahan Islam, perempuan lebih banyak terlibat dalam pekerjaan domestik, tingkat pendidikannya rendah, dan pergaulannya terbatas.Penafsiran Alquran, seperti Surat al-Nisa ayat 34, dan Hadits Abi Bakrah tentang kepemimpinan perempuan sering kali dipahami secara tekstual, tanpa mempertimbangkan konteks dan situasi historis.Selain itu, ada pemahaman fikih yang membatasi perempuan untuk tidak terlibat dalam urusan publik, termasuk mengurus masyarakat dan negara.Namun, dalam konteks zaman sekarang, penafsiran dan pemahaman tersebut perlu direkonstruksi secara kontekstual.Masyarakat telah mengalami perubahan yang signifikan, dan perempuan saat ini memiliki akses pendidikan yang lebih tinggi dan telah membuktikan kemampuannya dalam memimpin partai politik dan memperoleh dukungan massa.Oleh karena itu, tidak ada larangan yang beralasan bagi perempuan untuk memimpin pemerintahan atau menjadi presiden, mengingat perempuan masa kini telah berbeda dalam hal kualifikasi dan potensi kepemimpinan dibandingkan dengan masa lampau.

Untuk penelitian lanjutan, dapat diusulkan beberapa arah studi. Pertama, bagaimana peran dan kontribusi perempuan dalam kepemimpinan politik di negara-negara mayoritas Muslim saat ini, dan apakah ada perbedaan signifikan dengan masa lalu. Kedua, apakah ada perbedaan persepsi dan penerimaan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan di berbagai negara, dan bagaimana hal ini mempengaruhi partisipasi politik perempuan. Ketiga, bagaimana pengaruh perubahan sosial dan kemajuan teknologi terhadap peran dan posisi perempuan dalam kepemimpinan politik, serta apakah ada strategi khusus yang dapat diterapkan untuk meningkatkan partisipasi dan keberhasilan perempuan dalam bidang ini.

Read online
File size372.44 KB
Pages10
DMCAReport

Related /

JURIS DV Pendidikan Politik Dan Peran Perempuan Dalam Penguatan Demokrasi Lokal Studi Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2026More at 2026

STISIPOLP12STISIPOLP12 Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi antara pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, partai politik dan organisasi masyarakat sipilOleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi antara pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, partai politik dan organisasi masyarakat sipil

JURIS Building Legal Awareness and Democracy Revitalizing the Role of Citizenship Education for Students of SMAN 7 Kediri City 2026More at 2026

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam, serta dokumentasi perpustakaan. Analisis data meliputi pengumpulan, klasifikasi,Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam, serta dokumentasi perpustakaan. Analisis data meliputi pengumpulan, klasifikasi,

JURIS The Affirmative Action For Women In Legislative Elections As An Effort To Embody Inclusive Regulations 2026More at 2026

IBLAMIBLAM Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa jaminan hak politik perempuan dalam mengisi posisi legislatif telah diatur dalam undang-undang pemiluBerdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa jaminan hak politik perempuan dalam mengisi posisi legislatif telah diatur dalam undang-undang pemilu

JURIS Kualitas Pelayanan Pengaduan Kasus Kekerasan Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu 2025More at 2025

STIAPEMBANGUNANPALUSTIAPEMBANGUNANPALU Petugas mampu memberikan respons awal, menjelaskan prosedur layanan, serta menunjukkan kepedulian kepada pelapor dan korban. Fasilitas seperti ruang layananPetugas mampu memberikan respons awal, menjelaskan prosedur layanan, serta menunjukkan kepedulian kepada pelapor dan korban. Fasilitas seperti ruang layanan

JURIS Women s Transformational Leadership in Educational Institutions from A Gender Perspective 2025More at 2025

UNUJAUNUJA Berdasarkan Global Gender Gap Report 2025 (WEF), kesetaraan gender di Indonesia masih belum seimbang secara global, meskipun peran perempuan dalam kepemimpinanBerdasarkan Global Gender Gap Report 2025 (WEF), kesetaraan gender di Indonesia masih belum seimbang secara global, meskipun peran perempuan dalam kepemimpinan

JURIS Degradasi Demokrasi Terhadap Sikap Yang Mengedepankan Politik Identitas Sebagai Salah Satu Unsur Dalam Memilih 2025More at 2025

AKABAAKABA Namun, munculnya politik identitas dalam proses pemilihan menunjukkan degradasi dalam praktik demokrasi. Politik identitas, yang menitikberatkan pada suku,Namun, munculnya politik identitas dalam proses pemilihan menunjukkan degradasi dalam praktik demokrasi. Politik identitas, yang menitikberatkan pada suku,

JURIS The Impact of Globalization on Social Change and Democratization in Indonesia 2025More at 2025

APPISIAPPISI Globalisasi menjadi katalis untuk urbanisasi, yang pada gilirannya mempercepat pertumbuhan ekonomi di kota-kota besar. Namun, hal ini terjadi dengan mengorbankanGlobalisasi menjadi katalis untuk urbanisasi, yang pada gilirannya mempercepat pertumbuhan ekonomi di kota-kota besar. Namun, hal ini terjadi dengan mengorbankan

JURIS Sarekat Islam Its Rise Peak and Fall 2022More at 2022

ALJAMIAHALJAMIAH Kelahiran organisasi ini disebabkan oleh berbagai faktor. Persaingan ekonomi antara pribumi dengan pengusaha Tionghoa dengan kekalahan di pihak pertamaKelahiran organisasi ini disebabkan oleh berbagai faktor. Persaingan ekonomi antara pribumi dengan pengusaha Tionghoa dengan kekalahan di pihak pertama

Useful /

JURIS Implikasi Hukum Penolakan Waris Akibat Adanya Gugatan Hutang Piutang Pewaris Dalam Perspektif Hukum Perdata 2026More at 2026

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Pada dasarnya, penolakan waris dapat dilakukan sepanjang ahli waris belum menerima warisannya. Apabila warisan sudah diterima maka penolakan waris tidakPada dasarnya, penolakan waris dapat dilakukan sepanjang ahli waris belum menerima warisannya. Apabila warisan sudah diterima maka penolakan waris tidak

JURIS Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Hukum Internasional 2026More at 2026

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Orang Indonesia tidak memperbolehkan memperjual belikan organ tubuh manusia, namun apabila organ tubuh21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Orang Indonesia tidak memperbolehkan memperjual belikan organ tubuh manusia, namun apabila organ tubuh

JURIS Pengaruh Pemberian Buah Pisang Ambon Terhadap Peningkatan Kadar Hemoglobin pada Ibu Hamil Trimester III dengan Anemia Literature Review 2026More at 2026

NEOLECTURANEOLECTURA Kekurangan zat besi merupakan penyebab paling umum anemia pada ibu hamil selama trimester ketiga, dengan risiko hampir tiga kali lebih tinggi dibandingkanKekurangan zat besi merupakan penyebab paling umum anemia pada ibu hamil selama trimester ketiga, dengan risiko hampir tiga kali lebih tinggi dibandingkan

JURIS Perbandingan Hukum Pidana KUHP Lama Indonesia Dengan KUHP Baru Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana 2024More at 2024

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI KUHP baru menawarkan pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitatif, serta menekankan perlindungan hak asasi manusia. Artikel ini juga mengevaluasiKUHP baru menawarkan pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitatif, serta menekankan perlindungan hak asasi manusia. Artikel ini juga mengevaluasi

ads-block-test