UNESUNES
Ekasakti Legal Science JournalEkasakti Legal Science JournalPenelitian ini menganalisis dinamika forum shopping dalam penyelesaian sengketa lingkungan melalui pendekatan socio-legal berdasarkan pemikiran Adriaan W. Bedner. Fokus utama kajian ini adalah menelaah kesenjangan antara norma hukum tertulis dengan praktik pelaksanaannya dalam sistem peradilan tata usaha negara (PTUN) dan lembaga hukum lainnya. Dalam praktiknya, forum shopping menunjukkan kecenderungan para pihak untuk memilih jalur hukum yang paling menguntungkan, sehingga mengindikasikan lemahnya daya kerja hukum formal dalam menjamin keadilan substantif. Pendekatan socio-legal digunakan untuk mengungkap relasi kuasa, pluralisme hukum, dan keterbatasan kelembagaan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan hukum lingkungan di Indonesia. Studi ini menyimpulkan bahwa efektivitas hukum tidak cukup diukur dari keberadaan regulasi, tetapi harus mempertimbangkan realitas sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi pelaksanaannya. Oleh karena itu, integrasi antara pendekatan normatif dan empiris menjadi penting dalam merancang reformasi hukum yang responsif dan berkeadilan.
Forum shopping dalam sengketa izin lingkungan mencerminkan gejala ketidakefektifan sistem hukum formal Indonesia dalam menjawab tuntutan keadilan substantif.Melalui pendekatan socio-legal yang dikembangkan oleh Adriaan W.Bedner, dapat dipahami bahwa hukum tidak hanya bekerja sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, budaya, serta relasi kuasa yang asimetris antara masyarakat dan aktor-aktor kuat seperti korporasi atau pejabat negara.Kesenjangan antara norma hukum tertulis dan implementasinya dalam perkara izin lingkungan mengindikasikan bahwa struktur hukum formal sering kali gagal menjamin perlindungan hak masyarakat terdampak dan kelestarian lingkungan.Praktik forum shopping menjadi bukti bahwa hukum dapat digunakan sebagai alat strategi dan legitimasi kepentingan tertentu.Hal ini diperparah oleh kelemahan institusional, literasi hukum yang rendah, serta keterbatasan akses terhadap keadilan.Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual dan berbasis pemahaman empiris terhadap kondisi sosial masyarakat.
Untuk meningkatkan efektivitas hukum dalam penyelesaian sengketa izin lingkungan, diperlukan integrasi antara pendekatan normatif dan empiris. Reformasi hukum harus mempertimbangkan realitas sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi pelaksanaannya. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan literasi hukum dan akses terhadap keadilan, terutama bagi masyarakat lokal yang terdampak. Studi lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis struktur dan kapasitas lembaga pengawas lingkungan, serta mengungkap kesenjangan antara law in the books dan law in action dalam praktik perizinan lingkungan.
| File size | 805.74 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
IJBLEIJBLE Penguatan koordinasi dan integrasi normatif menjadi esensial untuk memastikan keadilan pemilu terwujud secara substantif, demokratis, dan konstitusional.Penguatan koordinasi dan integrasi normatif menjadi esensial untuk memastikan keadilan pemilu terwujud secara substantif, demokratis, dan konstitusional.
DINASTIREVDINASTIREV Pelemahan instrumen preventif dan penyempitan ruang partisipasi publik berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekologis dan ketidakpastian hukum. Oleh karenaPelemahan instrumen preventif dan penyempitan ruang partisipasi publik berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekologis dan ketidakpastian hukum. Oleh karena
UEUUEU Penelitian ini menganalisis kedudukan yuridis HGB atas HPL dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, dengan fokus pada sengketa kepemilikan di ApartemenPenelitian ini menganalisis kedudukan yuridis HGB atas HPL dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, dengan fokus pada sengketa kepemilikan di Apartemen
IAINIAIN From the perspective of legal anthropology, sumpah pocong operates as a symbolic ritual that reinforces moral order and communal solidarity, while fromFrom the perspective of legal anthropology, sumpah pocong operates as a symbolic ritual that reinforces moral order and communal solidarity, while from
UPIUPI Pluralisme hukum memicu konflik kepemilikan hutan karena masyarakat mengklaim kawasan sebagai tanah Ulayat sesuai hukum adat, sedangkan pemerintah menempatkannyaPluralisme hukum memicu konflik kepemilikan hutan karena masyarakat mengklaim kawasan sebagai tanah Ulayat sesuai hukum adat, sedangkan pemerintah menempatkannya
IAINPTKIAINPTK Meskipun hukum Islam memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan sosial dan keagamaan, hukum adat setempat tetap tertanam kuat dalam kesadaran hukumMeskipun hukum Islam memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan sosial dan keagamaan, hukum adat setempat tetap tertanam kuat dalam kesadaran hukum
IAINPTKIAINPTK Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sosio-legal dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam terhadap 10 informan (pengembangPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sosio-legal dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam terhadap 10 informan (pengembang
DCCKOTABUMIDCCKOTABUMI SDM ini sangat penting perannya dalam perusahaan, sehingga bila tidak dikelola dengan baik maka dapat mengganggu jalannya perusahaan. Departemen SDM adalahSDM ini sangat penting perannya dalam perusahaan, sehingga bila tidak dikelola dengan baik maka dapat mengganggu jalannya perusahaan. Departemen SDM adalah
Useful /
POLTEKPAR NHIPOLTEKPAR NHI Strategi pengendalian kerumunan yang dilakukan sesuai dengan dimensi pengendalian kerumunan menurut Fruin (1984) dalam Silvers (2008) yaitu pengaturanStrategi pengendalian kerumunan yang dilakukan sesuai dengan dimensi pengendalian kerumunan menurut Fruin (1984) dalam Silvers (2008) yaitu pengaturan
ASTHAGRAFIKAASTHAGRAFIKA Kegiatan ini berkontribusi signifikan dalam membentuk remaja yang sadar hukum dan bertanggung jawab, serta menjadi dasar bagi upaya pengabdian berkelanjutan.Kegiatan ini berkontribusi signifikan dalam membentuk remaja yang sadar hukum dan bertanggung jawab, serta menjadi dasar bagi upaya pengabdian berkelanjutan.
UNESUNES Tindakan penyidikan adalah mengumpulkan bukti tindak pidana serta menentukan aturan hukum mana yang dapat diterapkan terhadap tersangka di dalam suatuTindakan penyidikan adalah mengumpulkan bukti tindak pidana serta menentukan aturan hukum mana yang dapat diterapkan terhadap tersangka di dalam suatu
UNHASUNHAS Secara yuridis, sistem ini bertujuan melindungi dan mendorong nilai-nilai yang diterima kuat oleh masyarakat. Penelitian ini menyajikan survei terkiniSecara yuridis, sistem ini bertujuan melindungi dan mendorong nilai-nilai yang diterima kuat oleh masyarakat. Penelitian ini menyajikan survei terkini