IAINIAIN
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum IslamYUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum IslamStudi ini mengkaji peran sumpah pocong dalam komunitas Muslim Madura melalui lensa sosial-hukum, dengan fokus pada validitas hukum dan kapasitasnya untuk mengurangi konflik sosial. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur dengan enam informan tokoh agama, praktisi sumpah, dan anggota Masyarakat di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Dengan menggunakan pengkodean tematik, analisis meneliti makna sosial, legitimasi, dan efektivitas praktik tersebut. Temuan menunjukkan bahwa sumpah pocong berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa informal ketika jalan hukum formal mencapai jalan buntu, terutama dalam kasus tuduhan yang tidak memiliki bukti kuat, seperti sihir, pencurian, atau perzinahan. Secara sosial-budaya, sumpah membawa bobot moral dan simbolis yang membantu meredakan potensi konflik dan menjaga kehormatan individu dan kohesi komunitas. Hasil ini menunjukkan bahwa praktik hukum dibentuk tidak hanya oleh norma-norma yang dikodifikasikan tetapi juga oleh nilai-nilai budaya, agama, dan lokal. Studi ini berkontribusi pada wacana tentang pluralisme hukum dan memajukan pemahaman tentang mekanisme peradilan berbasis tradisi dalam hukum Islam dan resolusi konflik.
This study demonstrates that sumpah pocong functions as a non-formal mechanism of dispute resolution within the Madurese Muslim community, particularly in contexts where formal legal institutions are perceived as unable to deliver outcomes that are satisfactory, credible, or socially legitimate.Its authority derives from sacred Islamic symbolism and its public, communal performance, both of which are believed to minimize suspicion, restore honor, and prevent disputes from escalating into open conflict.These findings reaffirm that law should not be understood solely as codified rules but also as a living practice embedded in social relations.From the perspective of legal anthropology, sumpah pocong operates as a symbolic ritual that reinforces moral order and communal solidarity, while from a socio-legal standpoint it illustrates legal pluralism, where state law coexists with Islamic norms and local traditions despite the absence of formal juridical recognition.The contribution of this research lies in conceptualizing sumpah pocong as a socio-legal instrument that bridges law, religion, and culture, thereby enriching scholarly debates on legal pluralism in Indonesia and broadening our understanding of locally rooted mechanisms of conflict resolution.Practically, these findings do not suggest the legalization of sumpah pocong, but rather recommend that formal judicial institutions develop a more culturally responsive approach by acknowledging and, where appropriate, constructively engaging with community-based dispute resolution mechanisms to enhance social trust and access to justice.
Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah tiga saran penelitian lanjutan yang dapat dipertimbangkan:. . 1. Menganalisis lebih lanjut tentang bagaimana sumpah pocong dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan adil, terutama dalam kasus-kasus yang sulit dibuktikan secara hukum formal. Penelitian ini dapat mengeksplorasi faktor-faktor yang membuat sumpah pocong diterima secara sosial dan bagaimana praktik ini dapat diterapkan dalam konteks-konteks lain di Indonesia.. . 2. Meneliti dampak sosial dan budaya dari sumpah pocong dalam komunitas Madura. Penelitian ini dapat fokus pada bagaimana sumpah pocong mempengaruhi hubungan sosial, kohesi komunitas, dan persepsi tentang keadilan. Dengan memahami dampak sosial dari sumpah pocong, kita dapat lebih memahami peran tradisi dalam menjaga harmoni sosial.. . 3. Mengkaji implikasi hukum dari sumpah pocong dalam konteks hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini dapat menyelidiki bagaimana sumpah pocong dapat diintegrasikan atau diakui dalam sistem hukum yang ada, sambil mempertimbangkan tantangan-tantangan seperti preseden hukum, bukti, dan hak-hak individu. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada diskusi tentang pluralisme hukum dan peradilan berbasis tradisi di Indonesia.
- JOS | Universitas Jenderal Soedirman. jos universitas jenderal soedirman skip main content navigation... jos.unsoed.ac.id/index.php/jdh/article/view/15469JOS Universitas Jenderal Soedirman jos universitas jenderal soedirman skip main content navigation jos unsoed ac index php jdh article view 15469
- CONCEPTUALISATION OF DEATH AND RESURRECTION IN THE HOLY QURAN: A COGNITIVE-SEMANTIC APPROACH | Journal... doi.org/10.24200/jonus.vol1iss2pp11-24CONCEPTUALISATION OF DEATH AND RESURRECTION IN THE HOLY QURAN A COGNITIVE SEMANTIC APPROACH Journal doi 10 24200 jonus vol1iss2pp11 24
- Tinjauan Hukum Islam terhadap Rekaman Suara sebagai Alat Bukti Tindak Pidana di Peradilan: Islamic Legal... doi.org/10.36701/qiblah.v3i3.1451Tinjauan Hukum Islam terhadap Rekaman Suara sebagai Alat Bukti Tindak Pidana di Peradilan Islamic Legal doi 10 36701 qiblah v3i3 1451
- ANALISIS GENDER TERHADAP PERCERAIAN SUMPAH LI’AN DALAM PUTUSAN NOMOR 0918/Pdt.G.2019/PA.Bdw | Indonesian... doi.org/10.35719/ijl.v1i3.89ANALISIS GENDER TERHADAP PERCERAIAN SUMPAH LIAoAN DALAM PUTUSAN NOMOR 0918 Pdt G 2019 PA Bdw Indonesian doi 10 35719 ijl v1i3 89
- PEMBAHARUAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA | Akbar | Masalah-Masalah Hukum.... doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208PEMBAHARUAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA Akbar Masalah Masalah Hukum doi 10 14710 mmh 51 2 2022 199 208
| File size | 332.28 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
UNJAUNJA Penelitian ini menyimpulkan perlunya pembaruan hukum pidana yang memperjelas posisi hukum PSK serta penerapan pendekatan viktimologis oleh aparat penegakPenelitian ini menyimpulkan perlunya pembaruan hukum pidana yang memperjelas posisi hukum PSK serta penerapan pendekatan viktimologis oleh aparat penegak
ADPETIKISINDOADPETIKISINDO In the Indonesian context, characterized by democracy, legal pluralism, and modern socio-political dynamics, Al-Shatibis maqashid risks losing its analyticalIn the Indonesian context, characterized by democracy, legal pluralism, and modern socio-political dynamics, Al-Shatibis maqashid risks losing its analytical
UIN SGDUIN SGD Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme penetapan dan tantangan implementasi pengakuan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir, khususnya dalamPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme penetapan dan tantangan implementasi pengakuan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir, khususnya dalam
UIN SGDUIN SGD Konvensi Chisinau ditinjau sebagai studi mendalam mengenai status hukum organisasi asing, dan untuk organisasi internasional, Piagam PBB ditinjau. YurisdiksiKonvensi Chisinau ditinjau sebagai studi mendalam mengenai status hukum organisasi asing, dan untuk organisasi internasional, Piagam PBB ditinjau. Yurisdiksi
UIN SGDUIN SGD Artikel ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara kritis Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 sebagai revisi atas GovernmentArtikel ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara kritis Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 sebagai revisi atas Government
UIN SGDUIN SGD Big Data dan Data Mining adalah metode yang digunakan untuk memprediksi kejahatan dan melakukan investigasi kriminal. Penggunaan Big Data dalam investigasiBig Data dan Data Mining adalah metode yang digunakan untuk memprediksi kejahatan dan melakukan investigasi kriminal. Penggunaan Big Data dalam investigasi
IAIN PALANGKARAYAIAIN PALANGKARAYA In some countries, architectural works are excluded from works protected by copyright because it is considered of public interest. However, it needs toIn some countries, architectural works are excluded from works protected by copyright because it is considered of public interest. However, it needs to
RESCOLLACOMMRESCOLLACOMM Tidak mudah membuktikan terjadinya perzinahan. Untuk menuduh seseorang berzina diperlukan setidaknya empat saksi yang melihat perbuatan tersebut (SuratTidak mudah membuktikan terjadinya perzinahan. Untuk menuduh seseorang berzina diperlukan setidaknya empat saksi yang melihat perbuatan tersebut (Surat
Useful /
UBBUBB Kegiatan ini berhasil memberikan pemahaman mendasar kepada peserta tentang akuntansi. Penggunaan pendekatan langsung seperti analisis manual dan diskusiKegiatan ini berhasil memberikan pemahaman mendasar kepada peserta tentang akuntansi. Penggunaan pendekatan langsung seperti analisis manual dan diskusi
SANIYASANIYA Teachers can use it to teach related subjects, which is beneficial. Additionally, it prompts other researchers to conduct more in-depth observations onTeachers can use it to teach related subjects, which is beneficial. Additionally, it prompts other researchers to conduct more in-depth observations on
PPICURUGPPICURUG Harmonik arus yang terbesar terdeteksi pada orde ke-3 dengan frekuensi 150 Hz (3 x 50 Hz). Persentase arus harmonik pada orde ke-3 mencapai 108.02%, sedangkanHarmonik arus yang terbesar terdeteksi pada orde ke-3 dengan frekuensi 150 Hz (3 x 50 Hz). Persentase arus harmonik pada orde ke-3 mencapai 108.02%, sedangkan
UNJUNJ Stiker percakapan daring Whatsapp mengandung pelesetan berbahasa pada tataran fonologis, morfologis, sintaksis, dan semantik. Fungsi utama pelesetan adalahStiker percakapan daring Whatsapp mengandung pelesetan berbahasa pada tataran fonologis, morfologis, sintaksis, dan semantik. Fungsi utama pelesetan adalah