UNJAUNJA
PAMPAS: Journal of Criminal LawPAMPAS: Journal of Criminal LawPraktik prostitusi dalam konteks tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menimbulkan persoalan mengenai posisi hukum Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan hukum terhadap PSK dalam perspektif pembaruan hukum pidana serta mengkaji keterlibatan PSK dalam Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Jmb melalui teori victim precipitation. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan analisis PSK dalam praktik prostitusi, TPPO, dan teori victim precipitation secara bersamaan dengan menjadikan putusan tersebut sebagai refleksi kekosongan hukum terkait kontribusi PSK dalam TPPO. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lebih menjerat penyedia jasa prostitusi, sedangkan pengaturan terhadap PSK cenderung terbatas pada peraturan daerah. Analisis putusan menunjukkan dominasi faktor niat dan situasi dibandingkan daya tolak dalam menentukan keterlibatan. Penelitian ini menyimpulkan perlunya pembaruan hukum pidana yang memperjelas posisi hukum PSK serta penerapan pendekatan viktimologis oleh aparat penegak hukum guna mewujudkan penegakan hukum yang lebih adil dan konsisten.
Kebijakan hukum pidana di Indonesia hingga saat ini belum secara tegas mengatur atau memidana pekerja seks komersial (PSK).Baik dalam KUHP lama maupun KUHP terbaru, fokus kriminalisasi lebih diarahkan pada pihak yang memfasilitasi atau mengeksploitasi, seperti mucikari atau perantara, sedangkan PSK tidak menjadi subjek utama pemidanaan.Pengaturan terhadap PSK hanya ditemukan pada tingkat Peraturan Daerah, sehingga menimbulkan ketidaksamaan penerapan hukum antarwilayah dan menunjukkan bahwa sistem hukum pidana nasional masih bersifat parsial.Dengan mempertimbangkan pandangan Sudarto dan Moeljatno serta teori kriminalisasi menurut Brents dan Hausbeck, PSK pada dasarnya telah memenuhi kriteria kriminalisasi dari sisi pelanggaran norma sosial, urgensi pengendalian sosial, serta potensi timbulnya keresahan masyarakat.Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana Indonesia perlu diarahkan pada perumusan dasar hukum yang jelas terhadap pemidanaan PSK sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana yang berkeadilan dan preventif terhadap prostitusi serta TPPO.Selanjutnya, teori victim precipitation dapat digunakan untuk menjelaskan peranan PSK dalam Putusan Nomor 565/Pid.Berdasarkan analisis putusan tersebut, korban S tidak sepenuhnya dapat dipandang sebagai korban pasif karena memiliki keterlibatan aktif dalam memicu terjadinya tindak pidana, yakni dengan secara sadar meminta bantuan untuk dicarikan pelanggan kepada Terdakwa dan dua mucikari lainnya.Dalam kerangka teori victim precipitation, korban S dapat dikategorikan sebagai latent victim, participating victim, serta termasuk dalam bentuk mutual victimization.Melalui rumus etiologi kriminal David Abrahamson dan rumus rasional-analitis Carrol, terlihat bahwa faktor niat dan situasi lebih dominan dibandingkan daya tolak, baik pada pelaku maupun korban, sehingga turut menyebabkan terjadinya TPPO.
Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan analisis komprehensif terhadap kebijakan hukum pidana yang mengatur praktik prostitusi dan pekerja seks komersial (PSK) di Indonesia. Penelitian ini dapat berfokus pada identifikasi celah-celah hukum yang memungkinkan terjadinya eksploitasi dan pelanggaran hak-hak PSK. Selain itu, penelitian juga dapat mengeksplorasi alternatif pendekatan hukum yang lebih efektif dalam melindungi PSK dan mencegah praktik perdagangan orang. Selain itu, penelitian lanjutan dapat berfokus pada aspek-aspek psikologis dan sosial yang mendorong keterlibatan PSK dalam praktik prostitusi. Dengan memahami faktor-faktor ini, dapat dikembangkan strategi intervensi dan pencegahan yang lebih efektif untuk mengurangi eksploitasi dan meningkatkan kesejahteraan PSK. Terakhir, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi peran dan tanggung jawab aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus terkait praktik prostitusi dan perdagangan orang. Dengan demikian, dapat dikembangkan strategi dan pelatihan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kemampuan aparat dalam menangani kasus-kasus ini secara adil dan konsisten.
- Login. ciptaan lisensi creative commons atribusi jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/20579Login ciptaan lisensi creative commons atribusi jurnal unpad ac prosiding article view 20579
- Jurnal Administrasi Publik. kedudukan korban korupsi jurnal administrasi publik public journal authors... ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/1333Jurnal Administrasi Publik kedudukan korban korupsi jurnal administrasi publik public journal authors ojs uma ac index php adminpublik article view 1333
- Kebijakan Kriminalisasi Praktik Prostitusi di Indonesia | Sevrina | Law and Justice. kebijakan praktik... journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/9216Kebijakan Kriminalisasi Praktik Prostitusi di Indonesia Sevrina Law and Justice kebijakan praktik journals ums ac index php laj article view 9216
- Kriminalisasi Homoseksual Sebagai Tindak Pidana | Tasyri' : Journal of Islamic Law. homoseksual... journal.stai-nuruliman.ac.id/index.php/tsyr/article/view/46Kriminalisasi Homoseksual Sebagai Tindak Pidana Tasyri Journal of Islamic Law homoseksual journal stai nuruliman ac index php tsyr article view 46
| File size | 740.39 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun grasi dalam hukum positif dapat berfungsi sebagai instrumen kemanusiaan dan rehabilitatif, legitimasi penerapannyaHasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun grasi dalam hukum positif dapat berfungsi sebagai instrumen kemanusiaan dan rehabilitatif, legitimasi penerapannya
IAINSORONGIAINSORONG Penerapan hukum Islam di Indonesia menghadapi tantangan akibat tarik-menarik antara agama, negara, dan adat, yang memicu ketegangan sosial dan ketidakpastianPenerapan hukum Islam di Indonesia menghadapi tantangan akibat tarik-menarik antara agama, negara, dan adat, yang memicu ketegangan sosial dan ketidakpastian
IAIN CURUPIAIN CURUP Temuan ini menyoroti pluralitas perspektif yang menonjol dalam masyarakat Sasak. Para tua-tua dengan teguh mempertahankan tatanan patrilineal sebagai warisanTemuan ini menyoroti pluralitas perspektif yang menonjol dalam masyarakat Sasak. Para tua-tua dengan teguh mempertahankan tatanan patrilineal sebagai warisan
STIBASTIBA Penentuan wali nikah memiliki urgensi yang tinggi dalam hukum perkawinan Islam karena merupakan salah satu rukun sahnya pernikahan. Keberadaan wali nikahPenentuan wali nikah memiliki urgensi yang tinggi dalam hukum perkawinan Islam karena merupakan salah satu rukun sahnya pernikahan. Keberadaan wali nikah
STIBASTIBA Pelanggaran ini merupakan bentuk nushuz dan zina qalb yang bertentangan dengan prinsip mitsaqan ghalizhan serta kewajiban suami istri untuk menjaga kesetiaanPelanggaran ini merupakan bentuk nushuz dan zina qalb yang bertentangan dengan prinsip mitsaqan ghalizhan serta kewajiban suami istri untuk menjaga kesetiaan
UM SURABAYAUM SURABAYA Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 di bidang Kesehatan merupakan kebijakan dasar dari kata bijak yang berarti cerdas, cerdik, mampu,Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 di bidang Kesehatan merupakan kebijakan dasar dari kata bijak yang berarti cerdas, cerdik, mampu,
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA 23/2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah No. 33/2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif. Namun, cakupan ASI eksklusif di Indonesia masih23/2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah No. 33/2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif. Namun, cakupan ASI eksklusif di Indonesia masih
UNISSULAUNISSULA Rencana Omnibus Law di Indonesia meliputi Omnibus Law Ketenagakerjaan, Hak Cipta, dan Perpajakan. Pemerintah bersama Kadin telah membentuk Omnibus LawRencana Omnibus Law di Indonesia meliputi Omnibus Law Ketenagakerjaan, Hak Cipta, dan Perpajakan. Pemerintah bersama Kadin telah membentuk Omnibus Law
Useful /
UNJAUNJA Hal ini disebabkan oleh kurang maksimalnya implementasi prinsip diversi dan keadilan restoratif dalam proses penyidikan. Faktor-faktor yang memengaruhiHal ini disebabkan oleh kurang maksimalnya implementasi prinsip diversi dan keadilan restoratif dalam proses penyidikan. Faktor-faktor yang memengaruhi
STIKESWILLIAMBOOTHSTIKESWILLIAMBOOTH Perencanaan yang adekuat mencakup pemilihan tempat bersalin yang tepat, yang melibatkan pertimbangan seperti kualitas pelayanan, ketersediaan tenaga penolong,Perencanaan yang adekuat mencakup pemilihan tempat bersalin yang tepat, yang melibatkan pertimbangan seperti kualitas pelayanan, ketersediaan tenaga penolong,
STIKESWILLIAMBOOTHSTIKESWILLIAMBOOTH Analisis data dilakukan dengan uji korelasi Spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 68,2% responden menunjukkan kesepian rendah dan 60,9% mengalamiAnalisis data dilakukan dengan uji korelasi Spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 68,2% responden menunjukkan kesepian rendah dan 60,9% mengalami
IAIN CURUPIAIN CURUP Di bawah model ini, pluralisme hukum dalam sistem konstitusional Indonesia tidak lagi menjadi sumber konflik potensial tetapi menjadi fondasi konstruktifDi bawah model ini, pluralisme hukum dalam sistem konstitusional Indonesia tidak lagi menjadi sumber konflik potensial tetapi menjadi fondasi konstruktif