UNJAUNJA
PAMPAS: Journal of Criminal LawPAMPAS: Journal of Criminal LawPraktik prostitusi dalam konteks tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menimbulkan persoalan mengenai posisi hukum Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan hukum terhadap PSK dalam perspektif pembaruan hukum pidana serta mengkaji keterlibatan PSK dalam Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Jmb melalui teori victim precipitation. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan analisis PSK dalam praktik prostitusi, TPPO, dan teori victim precipitation secara bersamaan dengan menjadikan putusan tersebut sebagai refleksi kekosongan hukum terkait kontribusi PSK dalam TPPO. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lebih menjerat penyedia jasa prostitusi, sedangkan pengaturan terhadap PSK cenderung terbatas pada peraturan daerah. Analisis putusan menunjukkan dominasi faktor niat dan situasi dibandingkan daya tolak dalam menentukan keterlibatan. Penelitian ini menyimpulkan perlunya pembaruan hukum pidana yang memperjelas posisi hukum PSK serta penerapan pendekatan viktimologis oleh aparat penegak hukum guna mewujudkan penegakan hukum yang lebih adil dan konsisten.
Kebijakan hukum pidana di Indonesia hingga saat ini belum secara tegas mengatur atau memidana pekerja seks komersial (PSK).Baik dalam KUHP lama maupun KUHP terbaru, fokus kriminalisasi lebih diarahkan pada pihak yang memfasilitasi atau mengeksploitasi, seperti mucikari atau perantara, sedangkan PSK tidak menjadi subjek utama pemidanaan.Pengaturan terhadap PSK hanya ditemukan pada tingkat Peraturan Daerah, sehingga menimbulkan ketidaksamaan penerapan hukum antarwilayah dan menunjukkan bahwa sistem hukum pidana nasional masih bersifat parsial.Dengan mempertimbangkan pandangan Sudarto dan Moeljatno serta teori kriminalisasi menurut Brents dan Hausbeck, PSK pada dasarnya telah memenuhi kriteria kriminalisasi dari sisi pelanggaran norma sosial, urgensi pengendalian sosial, serta potensi timbulnya keresahan masyarakat.Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana Indonesia perlu diarahkan pada perumusan dasar hukum yang jelas terhadap pemidanaan PSK sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana yang berkeadilan dan preventif terhadap prostitusi serta TPPO.Selanjutnya, teori victim precipitation dapat digunakan untuk menjelaskan peranan PSK dalam Putusan Nomor 565/Pid.Berdasarkan analisis putusan tersebut, korban S tidak sepenuhnya dapat dipandang sebagai korban pasif karena memiliki keterlibatan aktif dalam memicu terjadinya tindak pidana, yakni dengan secara sadar meminta bantuan untuk dicarikan pelanggan kepada Terdakwa dan dua mucikari lainnya.Dalam kerangka teori victim precipitation, korban S dapat dikategorikan sebagai latent victim, participating victim, serta termasuk dalam bentuk mutual victimization.Melalui rumus etiologi kriminal David Abrahamson dan rumus rasional-analitis Carrol, terlihat bahwa faktor niat dan situasi lebih dominan dibandingkan daya tolak, baik pada pelaku maupun korban, sehingga turut menyebabkan terjadinya TPPO.
Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan analisis komprehensif terhadap kebijakan hukum pidana yang mengatur praktik prostitusi dan pekerja seks komersial (PSK) di Indonesia. Penelitian ini dapat berfokus pada identifikasi celah-celah hukum yang memungkinkan terjadinya eksploitasi dan pelanggaran hak-hak PSK. Selain itu, penelitian juga dapat mengeksplorasi alternatif pendekatan hukum yang lebih efektif dalam melindungi PSK dan mencegah praktik perdagangan orang. Selain itu, penelitian lanjutan dapat berfokus pada aspek-aspek psikologis dan sosial yang mendorong keterlibatan PSK dalam praktik prostitusi. Dengan memahami faktor-faktor ini, dapat dikembangkan strategi intervensi dan pencegahan yang lebih efektif untuk mengurangi eksploitasi dan meningkatkan kesejahteraan PSK. Terakhir, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi peran dan tanggung jawab aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus terkait praktik prostitusi dan perdagangan orang. Dengan demikian, dapat dikembangkan strategi dan pelatihan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kemampuan aparat dalam menangani kasus-kasus ini secara adil dan konsisten.
- Login. ciptaan lisensi creative commons atribusi jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/20579Login ciptaan lisensi creative commons atribusi jurnal unpad ac prosiding article view 20579
- Jurnal Administrasi Publik. kedudukan korban korupsi jurnal administrasi publik public journal authors... ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/1333Jurnal Administrasi Publik kedudukan korban korupsi jurnal administrasi publik public journal authors ojs uma ac index php adminpublik article view 1333
- Kebijakan Kriminalisasi Praktik Prostitusi di Indonesia | Sevrina | Law and Justice. kebijakan praktik... journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/9216Kebijakan Kriminalisasi Praktik Prostitusi di Indonesia Sevrina Law and Justice kebijakan praktik journals ums ac index php laj article view 9216
- Kriminalisasi Homoseksual Sebagai Tindak Pidana | Tasyri' : Journal of Islamic Law. homoseksual... journal.stai-nuruliman.ac.id/index.php/tsyr/article/view/46Kriminalisasi Homoseksual Sebagai Tindak Pidana Tasyri Journal of Islamic Law homoseksual journal stai nuruliman ac index php tsyr article view 46
| File size | 740.39 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan hukum dan keagamaan yang integratif untuk mencegah dan menangani KDRT. Domestic violence (DV) is a social and legalOleh karena itu, dibutuhkan pendekatan hukum dan keagamaan yang integratif untuk mencegah dan menangani KDRT. Domestic violence (DV) is a social and legal
DAARULHUDADAARULHUDA Sebaliknya, mereka harus diposisikan dalam konteks perubahan sosial, teknologi, dan globalisasi. Prinsip maqasid memberikan kerangka metodologis yang sesuaiSebaliknya, mereka harus diposisikan dalam konteks perubahan sosial, teknologi, dan globalisasi. Prinsip maqasid memberikan kerangka metodologis yang sesuai
PERADABANPUBLISHINGPERADABANPUBLISHING Penelitian ini menggunakan tafsir tematik untuk mengkaji konsep kepemilikan harta dalam Al‑Quran, menunjukkan bahwa harta merupakan amanah Allah yangPenelitian ini menggunakan tafsir tematik untuk mengkaji konsep kepemilikan harta dalam Al‑Quran, menunjukkan bahwa harta merupakan amanah Allah yang
PERADABANPUBLISHINGPERADABANPUBLISHING This makes a conceptual contribution to the development of a more flexible, humanist and transformative Islamic education paradigm and encourages the integrationThis makes a conceptual contribution to the development of a more flexible, humanist and transformative Islamic education paradigm and encourages the integration
PERADABANPUBLISHINGPERADABANPUBLISHING Kesimpulannya, manusia diposisikan sebagai khalīfah yang harus menjalankan amanah Ilahi serta menjaga keseimbangan kosmik secara etis, menghasilkan pemahamanKesimpulannya, manusia diposisikan sebagai khalīfah yang harus menjalankan amanah Ilahi serta menjaga keseimbangan kosmik secara etis, menghasilkan pemahaman
PERADABANPUBLISHINGPERADABANPUBLISHING Penelitian ini menyimpulkan bahwa hijab tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pakaian, melainkan juga sebagai ekspresi spiritualitas dan identitas keislaman.Penelitian ini menyimpulkan bahwa hijab tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pakaian, melainkan juga sebagai ekspresi spiritualitas dan identitas keislaman.
PERADABANPUBLISHINGPERADABANPUBLISHING The results of this study indicate that while Universitas Brawijayas efforts to prevent sexual violence through education are ongoing, the prevailing approachesThe results of this study indicate that while Universitas Brawijayas efforts to prevent sexual violence through education are ongoing, the prevailing approaches
PERADABANPUBLISHINGPERADABANPUBLISHING Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui pendekatan kepustakaan dengan teknik analisis isi terhadap teks tafsir, literatur keislaman,Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui pendekatan kepustakaan dengan teknik analisis isi terhadap teks tafsir, literatur keislaman,
Useful /
JURNALFKIPUNTADJURNALFKIPUNTAD Fatty acid composition analysis is conducted using Gas Chromatography (GC). The VCdO production process involves varying time, temperature, and enzymeFatty acid composition analysis is conducted using Gas Chromatography (GC). The VCdO production process involves varying time, temperature, and enzyme
DAARULHUDADAARULHUDA Transformasi hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membuka peluang integrasi nilai-nilai syariat Islam dalam kerangka pluralismeTransformasi hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membuka peluang integrasi nilai-nilai syariat Islam dalam kerangka pluralisme
DAARULHUDADAARULHUDA Penetapan batas usia minimal dalam proses rekrutmen tenaga kerja merupakan praktik yang umum diterapkan oleh perusahaan di Indonesia. Kebijakan ini seringPenetapan batas usia minimal dalam proses rekrutmen tenaga kerja merupakan praktik yang umum diterapkan oleh perusahaan di Indonesia. Kebijakan ini sering
DAARULHUDADAARULHUDA Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, nikah sirri dianggap sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, namun pencatatan pernikahanHasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, nikah sirri dianggap sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, namun pencatatan pernikahan