Publisher

IAIN LANGSAIAIN LANGSA

Journal Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-UndanganAl-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Abstract

Praktik pemberian grasi kepada pelaku tindak pidana korupsi yang mengembalikan aset hasil kejahatan masih belum banyak dikaji dalam kerangka hukum Islam, sehingga menimbulkan ketegangan yang belum terselesaikan antara pertimbangan kemanusiaan dan keadilan substantif. Sementara kajian-kajian sebelumnya lebih banyak menelaah grasi dan pengembalian aset dari perspektif hukum positif, perhatian terhadap implikasi normatifnya dalam hukum Islam masih sangat terbatas, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana ghulul (penyalahgunaan harta publik), kewajiban restitusi (rad al-maẓālim), dan sanksi yang bersifat preventif (taʿzir). Artikel ini mengkaji secara kritis apakah pemberian grasi kepada pelaku korupsi yang mengembalikan aset dapat dibenarkan dalam perspektif hukum Islam, sekaligus menilai kesesuaiannya dengan sistem hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menganalisis bahan hukum primer, termasuk peraturan presiden tentang grasi dan peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi, serta sumber-sumber hukum Islam klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun grasi dalam hukum positif dapat berfungsi sebagai instrumen kemanusiaan dan rehabilitatif, legitimasi penerapannya harus disertai dengan pengembalian aset secara penuh dan evaluasi yang cermat terhadap dampak sosial-ekonominya. Dari perspektif hukum Islam, taubat yang sungguh-sungguh (taubat nasuha) yang disertai dengan restitusi merupakan kewajiban moral dan hukum yang bersifat mutlak, namun tidak serta-merta meniadakan perlunya penerapan sanksi taʿzir sebagai mekanisme penjeraan untuk melindungi kepentingan publik dan mencegah pengulangan tindak pidana.

Conclusion

Clemency dalam hukum positif dan konsep taubat (tawbah) serta restitusi dalam hukum Islam memiliki tujuan rehabilitatif yang sama, yaitu memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri sekaligus mengatasi kerugian yang ditimbulkan.Namun, studi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan mendasar dalam dasar normatif, mekanisme penerapan, dan tujuan sanksi, khususnya dalam kasus korupsi yang melibatkan penyalahgunaan aset publik (ghulūl).Dalam hukum Islam, pengampunan dari Tuhan hanya dapat dicapai melalui taubat nasuha yang melibatkan restitusi penuh aset yang diperoleh secara tidak sah.Di sisi lain, dalam hukum positif, grasi berfungsi sebagai wewenang eksekutif yang didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan dan rehabilitasi.Namun, penerapan grasi tanpa evaluasi menyeluruh terhadap dampak sosial-ekonomi korupsi berisiko melemahkan efek penjeraan hukum anti-korupsi dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan integrasi prinsip hukum Islam—taubat nasuha, restitusi penuh, dan sanksi pencegahan (taʿzīr)—ke dalam kebijakan grasi Indonesia untuk memperkuat tanggung jawab moral, menjaga fungsi penjeraan hukuman, serta menciptakan kerangka yang lebih komprehensif dan adil dalam pemberantasan korupsi.

Future Research

Penelitian lanjutan dapat fokus pada analisis dampak sanksi taʿzir dalam hukum Islam terhadap efektivitas pencegahan korupsi, kajian perbandingan antara prinsip hukum Islam dan sistem hukum positif dalam pengembalian aset, serta evaluasi program restitusi aset yang berbasis nilai-nilai keadilan substantif. Selain itu, penelitian juga dapat menggali lebih dalam tentang peran peradilan al-mazalim dalam menyelesaikan sengketa administrasi terkait korupsi, serta implikasi implementasi prinsip maqashid sharia dalam kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan memperluas wawasan ini, diharapkan dapat dihasilkan kerangka hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan dalam menangani tindak pidana korupsi.

References

1. Taubat Sebagai Penggugur Had Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Jarimah Sirqah) Perspektif Imam... jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/367Taubat Sebagai Penggugur Had Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Jarimah Sirqah Perspektif Imam jatiswara unram ac index php js article view 367
2. PENGEMBALIAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA PADA HUKUM... ojs.ummetro.ac.id/index.php/law/article/view/1847PENGEMBALIAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA PADA HUKUM ojs ummetro ac index php law article view 1847
3. Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer | Benuf | Gema... ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer Benuf Gema ejournal2 undip ac index php gk article view 7504

Metadata

File size	306.18 KB
Pages	14
DMCA	Report