UNIKUUNIKU
Just a moment...Just a moment...Pengelolaan sampah yang berkelanjutan di daerah aliran sungai sering kali terhambat oleh ego sektoral dan tumpang tindih mandat. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya regulasi, koordinasi antara perencanaan regional dan target global terkait dengan keberlanjutan masih kurang terintegrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis integrasi kebijakan pengelolaan sampah dengan mengkorelasikan kerangka kerja lokal, regulasi, perencanaan pengembangan, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dengan fokus pada bagaimana instrumen-instrumen tersebut dapat disinkronkan untuk meningkatkan hasil lingkungan. Metode analisis menggunakan metode yuridis normatif yang dikombinasikan dengan analisis kebijakan publik, dengan fokus pada penilaian norma-norma hukum, hierarki regulasi, dan dokumen perencanaan pengembangan regional, dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2018 sebagai studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sampah saat ini bersifat terfragmentasi dan kurang terintegrasi secara efektif. Meskipun regulasi lokal memberikan legitimasi hukum untuk pengelolaan sampah, kebijakan tersebut kurang sinkron dengan instrumen perencanaan pengembangan dan target TPB spesifik. Kesenjangan struktural kunci termasuk mekanisme penegakan yang lemah, koordinasi institusional yang kurang, dan ketiadaan kerangka kerja hukum untuk ekonomi sirkular. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa kurangnya integrasi kebijakan secara signifikan menghambat efektivitas inisiatif pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Saran penelitian ini adalah memperkuat korelasi regulasi, mengintegrasikan manajemen berbasis DAS langsung ke dalam perencanaan pengembangan, dan secara hukum mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi sirkular. Kontribusi analisis ini lebih lanjut berkontribusi pada tata kelola lingkungan dengan mengembangkan kerangka kebijakan interdisipliner, integratif yang menjembatani kesenjangan antara hierarki regulasi, perencanaan spasial, dan tujuan keberlanjutan, menawarkan model yang dapat diterapkan untuk perlindungan DAS di yurisdiksi berkembang.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di DAS Padolo, Kota Bima, mengalami kesulitan dalam memenuhi TPB akibat kebijakan yang kurang spesifik untuk DAS.Meskipun terdapat kerangka regulasi, kebijakan tersebut gagal mengatasi masalah lingkungan dan mengintegrasikan TPB 6, yang berdampak pada kualitas air dan keberlanjutan perkotaan.Untuk meningkatkan kebijakan ini, diperlukan pendekatan tata kelola berbasis ekosistem yang kolaboratif.Hal ini menekankan partisipasi masyarakat dengan indikator TPB yang dapat diukur dan memosisikan pengelolaan sampah sebagai alat strategis untuk pengembangan berkelanjutan secara lokal.Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2018 lebih lanjut menguraikan prosedur pengelolaan sampah, termasuk pengolahan, pengumpulan, dan pemilahan, yang sangat penting untuk pengelolaan yang efektif di DAS Padolo yang rentan terhadap polusi.Regulasi ini berkorelasi dengan prinsip-prinsip pengelolaan sampah yang berkelanjutan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan bertujuan untuk mencegah polusi sungai melalui pemilahan sampah awal.Namun, penelitian menemukan bahwa pasal tersebut kurang memiliki mekanisme khusus untuk mengendalikan sampah di daerah sungai, sehingga penerapannya bersifat umum dan kurang efektif dalam memenuhi kebutuhan ekologis DAS.Meskipun Pasal 8 terkait dengan TPB 11 dan 12, namun kurang mendukung TPB 6 terkait kualitas air, menunjukkan kesenjangan kebijakan yang mengancam perlindungan sumber daya air perkotaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2018 menawarkan kerangka dasar yang kurang memadai untuk pengelolaan sampah yang berkelanjutan di DAS Padolo.Ada kebutuhan untuk meningkatkan kebijakan melalui regulasi yang lebih rinci yang berfokus pada pengelolaan sampah berbasis DAS, mengintegrasikan prinsip-prinsip TPB dan hukum bisnis yang berkelanjutan untuk perlindungan lingkungan yang efektif dan pengembangan ekonomi lokal.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, berikut adalah saran penelitian lanjutan: Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi cara-cara konkret dalam mengintegrasikan manajemen berbasis DAS dengan prinsip-prinsip TPB, khususnya dalam konteks DAS Padolo. Penelitian ini dapat fokus pada pengembangan strategi dan kebijakan yang spesifik untuk DAS, dengan mempertimbangkan karakteristik unik dan tantangan yang dihadapi di daerah tersebut. Kedua, penelitian lanjutan dapat berfokus pada peran dan kontribusi ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Studi ini dapat menyelidiki bagaimana model ekonomi sirkular dapat diterapkan secara efektif di Kota Bima, termasuk peran BUMDes dan Bank Sampah dalam mengelola siklus nutrisi biologis dan teknis secara berkelanjutan. Ketiga, penelitian dapat mengeksplorasi cara-cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, dengan fokus pada pendidikan dan insentif. Studi ini dapat menyelidiki strategi-strategi yang efektif untuk mengubah perilaku masyarakat, mulai dari tingkat rumah tangga, dan mendorong budaya pemilahan sampah yang berkelanjutan.
| File size | 788.09 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
IJBLEIJBLE 40/2024 melalui penyusunan regulasi pelaksanaan yang lebih rinci, pedoman teknis dengan indikator risiko objektif, kerangka manajemen risiko standar, kewajiban40/2024 melalui penyusunan regulasi pelaksanaan yang lebih rinci, pedoman teknis dengan indikator risiko objektif, kerangka manajemen risiko standar, kewajiban
ANTISPUBLISHERANTISPUBLISHER Analisis ini memanfaatkan panduan FATF, rekomendasi Dewan Stabilitas Keuangan, analisis IMF, dan sumber legislatif primer untuk mengkaji risiko kepatuhanAnalisis ini memanfaatkan panduan FATF, rekomendasi Dewan Stabilitas Keuangan, analisis IMF, dan sumber legislatif primer untuk mengkaji risiko kepatuhan
STIE TDNSTIE TDN Kerangka regulasi yang ada belum sepenuhnya jelas dalam mengatur karakteristik khusus akad hybrid, sehingga menimbulkan potensi risiko hukum, kepatuhan,Kerangka regulasi yang ada belum sepenuhnya jelas dalam mengatur karakteristik khusus akad hybrid, sehingga menimbulkan potensi risiko hukum, kepatuhan,
BANTENPROVBANTENPROV Sumur resapan dipromosikan sebagai solusi teknis konservasi air, namun implementasinya belum optimal. Penelitian sebelumnya cenderung fokus pada aspekSumur resapan dipromosikan sebagai solusi teknis konservasi air, namun implementasinya belum optimal. Penelitian sebelumnya cenderung fokus pada aspek
STMA TRISAKTISTMA TRISAKTI Implikasi utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan green insurance tidak hanya bergantung pada inovasi produk, tetapi juga pada ekosistemImplikasi utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan green insurance tidak hanya bergantung pada inovasi produk, tetapi juga pada ekosistem
YPIDATHUYPIDATHU Temuan ini menekankan kebutuhan akan pendekatan regulasi yang komprehensif dan sesuai dengan Syariah untuk mengatasi tantangan dan peluang yang terkaitTemuan ini menekankan kebutuhan akan pendekatan regulasi yang komprehensif dan sesuai dengan Syariah untuk mengatasi tantangan dan peluang yang terkait
KOPERTAIS4KOPERTAIS4 Dengan menggunakan kombinasi pendekatan perundang-undangan dan konseptual, artikel ini menguraikan perjalanan evolusi fintech syariah dan kerangka regulasiDengan menggunakan kombinasi pendekatan perundang-undangan dan konseptual, artikel ini menguraikan perjalanan evolusi fintech syariah dan kerangka regulasi
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Studi kasus dari Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Kenya menunjukkan bahwa regulasi yang kuat tidak cukup tanpa pengawasan dan penegakan yang efektif, yangStudi kasus dari Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Kenya menunjukkan bahwa regulasi yang kuat tidak cukup tanpa pengawasan dan penegakan yang efektif, yang
Useful /
IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI Penilaian merupakan komponen dasar dari proses pendidikan yang membentuk praktik pembelajaran guru. Penelitian ini mengeksplorasi perspektif guru EFL tingkatPenilaian merupakan komponen dasar dari proses pendidikan yang membentuk praktik pembelajaran guru. Penelitian ini mengeksplorasi perspektif guru EFL tingkat
GOVERNMENTJOURNALGOVERNMENTJOURNAL Studi ini memberikan kontribusi pada kebijakan publik dan studi gender dengan memposisikan peraturan gubernur sebagai bukti empiris, menunjukkan bahwaStudi ini memberikan kontribusi pada kebijakan publik dan studi gender dengan memposisikan peraturan gubernur sebagai bukti empiris, menunjukkan bahwa
GOVERNMENTJOURNALGOVERNMENTJOURNAL 22 Tahun 2022 tentang Pengendalian Malaria, Pulau Riau memiliki patokan untuk penyusunan program pengobatan dan pengendalian malaria. Penelitian ini bertujuan22 Tahun 2022 tentang Pengendalian Malaria, Pulau Riau memiliki patokan untuk penyusunan program pengobatan dan pengendalian malaria. Penelitian ini bertujuan
STMA TRISAKTISTMA TRISAKTI Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan VaR berbasis moving window mampu menangkap dinamika risiko pasar secara lebih adaptif dan tetap reliabelHasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan VaR berbasis moving window mampu menangkap dinamika risiko pasar secara lebih adaptif dan tetap reliabel