BANTENPROVBANTENPROV

Jurnal Kebijakan Pembangunan DaerahJurnal Kebijakan Pembangunan Daerah

Perubahan iklim, urbanisasi, dan alih fungsi lahan telah memperburuk ketidakseimbangan sistem hidrologi di Indonesia, memicu banjir saat musim hujan dan kekeringan saat kemarau. Sumur resapan dipromosikan sebagai solusi teknis konservasi air, namun implementasinya belum optimal. Penelitian sebelumnya cenderung fokus pada aspek teknis, sementara kajian yang mengintegrasikan regulasi, kelembagaan, dan sosial-ekonomi masih terbatas. Penelitian ini menjadi penting untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan sumur resapan secara komprehensif, terutama dalam mendukung target ketahanan air nasional. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis regulasi, mengidentifikasi permasalahan teknis dan kelembagaan, serta merumuskan strategi pengembangan sumur resapan yang berkelanjutan.

Kerangka regulasi sumur resapan di Indonesia relatif lengkap pada tingkat pusat (UU 32/2009, PP 16/2018, SNI 8456.2017 serta turunan K/L), namun belum harmonis lintas-sektor dan belum terintegrasi konsisten ke dokumen perencanaan daerah (RPJMD/RTRW).Akibatnya, implementasi sangat bergantung pada inisiatif lokal dan kerap bersifat sporadis.Kinerja teknis di lapangan sering rendah karena perencanaan lokasi yang tidak berbasis hidrogeologi, desain yang tidak mengikuti standar (filtrasi, pelindung sedimen), serta kualitas konstruksi dan pemeliharaan yang lemah.Hal ini memunculkan risiko penyumbatan, banjir lokal, penurunan stabilitas tanah, hingga potensi kontaminasi air tanah.koordinasi antardinas belum jelas, sumur resapan belum menjadi prioritas program, skema pembiayaan alternatif minim, serta partisipasi masyarakat dan dunia usaha belum optimal.Berbasis temuan-temuan tersebut, kebijakan yang adaptif-spasial, penguatan operasi dan pemeliharaan, serta orkestrasi kolaborasi triple helix menjadi kunci untuk mengubah potensi menjadi dampak yang terukur dan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan efektivitas pembangunan sumur resapan, diperlukan pendekatan kolaboratif dan berbasis wilayah. Pemerintah pusat dapat mendorong harmonisasi kebijakan melalui forum koordinasi nasional, sementara pemerintah daerah dapat menyusun regulasi lokal yang lebih kontekstual dan operasional. Selain itu, perlu ada mekanisme insentif dan pengawasan yang jelas agar regulasi tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan. Pendekatan ini akan meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan, sekaligus memperkuat otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya air. Dengan dukungan regulasi yang kuat, partisipasi masyarakat yang aktif, dan inovasi teknologi yang berkelanjutan, sumur resapan dapat menjadi solusi strategis dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, urbanisasi, dan krisis air.

  1. Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah. development policies evaluation infiltration wells overview regulations... ejournal.bantenprov.go.id/index.php/jkpd/article/view/352Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah development policies evaluation infiltration wells overview regulations ejournal bantenprov go index php jkpd article view 352
  2. DOI Name 10.14710 Values. name values index type timestamp data serv crossref desc cbiore email admin... doi.org/10.14710DOI Name 10 14710 Values name values index type timestamp data serv crossref desc cbiore email admin doi 10 14710
Read online
File size459.96 KB
Pages22
DMCAReport

Related /

ads-block-test