HK PUBLISHINGHK PUBLISHING

Journal of CitizenshipJournal of Citizenship

Penelitian ini menganalisis peran Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Serang dalam penataan tata ruang dan pembentukan wajah kota di kawasan Royal Baroe–Pasar Lama–China Town. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus melalui wawancara mendalam dengan perangkat daerah kunci (Bappeda, PUPR, Dishub, Satpol PP, DLH, Perdagangan/Pariwisata), observasi lapangan pada koridor komersial, serta telaah dokumen kebijakan (RTRW/RDTR, SOP penertiban, dan rencana penataan kawasan). Temuan menunjukkan peran ASN terartikulasikan sebagai regulator, koordinator lintas-OPD, implementor lapangan, dan mediator konflik ruang antara pedagang, pengguna jalan, dan pemilik usaha. Kinerja penataan dipengaruhi oleh kejelasan arahan zonasi, konsistensi penegakan, kapasitas anggaran, serta mekanisme kolaborasi dengan komunitas lokal. Diskresi petugas lapangan sering menjadi strategi adaptif namun berisiko menurunkan kepastian aturan. Penelitian merekomendasikan penguatan forum kolaboratif, indikator kinerja berbasis kualitas ruang publik, dan integrasi program penataan PKL–parkir–heritage untuk meningkatkan keberlanjutan revitalisasi kawasan. Implikasinya, penataan perlu menempatkan pejalan kaki, aksesibilitas, dan identitas sejarah sebagai prioritas desain layanan publik utama.

Penelitian menunjukkan bahwa ASN Kota Serang berperan sebagai regulator, koordinator lintas‑OPD, pelaksana lapangan, mediator konflik, dan pembangun institusi dalam penataan kawasan Royal Baroe–Pasar Lama, yang menghubungkan tata ruang mikro dengan pembentukan wajah kota.Penataan fisik dan estetika kawasan menghasilkan urban image yang meningkatkan kunjungan, ekonomi UMKM, dan daya tarik investor, namun terdapat tiga trade‑off kebijakan utama.ketertiban ruang versus ekonomi informal, eventisasi versus keberlanjutan, serta branding versus manajemen operasional.Oleh karena itu, diperlukan penyelarasan antara penataan ruang mikro dan tata kelola pasar, penguatan mandat koordinatif UPT/UPTD serta adopsi indikator kinerja kualitas ruang publik untuk memastikan keberlanjutan wajah kota Serang.

Penelitian selanjutnya perlu mengkaji bagaimana kebijakan sewa dan tingkat okupansi memengaruhi perpindahan pedagang informal ke area trotoar serta dampaknya terhadap keteraturan ruang publik, dengan tujuan merumuskan model kebijakan yang meminimalkan konflik penggunaan ruang. Selanjutnya, efektivitas struktur kelembagaan UPT/UPTD dalam mengoordinasikan operasi harian lintas‑OPD harus dievaluasi melalui indikator kualitas ruang publik, keberlanjutan layanan, dan kepuasan pemangku kepentingan, guna menilai apakah model koordinasi tersebut dapat memperkuat akuntabilitas dan mengurangi ego sektoral. Terakhir, diperlukan studi longitudinal yang membandingkan dampak jangka panjang antara aktivasi berbasis event dengan manajemen berkelanjutan pada kawasan heritage‑komersial, untuk mengidentifikasi strategi optimal yang menyeimbangkan kebutuhan branding visual dengan pemeliharaan operasional yang konsisten.

  1. Implementasi Kebijakan Menangani PKL di Kawasan Kota Tua Jakarta | Bappenas Working Papers. implementasi... doi.org/10.47266/bwp.v7i2.347Implementasi Kebijakan Menangani PKL di Kawasan Kota Tua Jakarta Bappenas Working Papers implementasi doi 10 47266 bwp v7i2 347
  2. PLACEMAKING SEBAGAI STRATEGI REVITALISASI KAWASAN Studi Kasus : Kawasan Pecinan Kota Makassar | Jurnal... doi.org/10.26618/j-linears.v1i2.1815PLACEMAKING SEBAGAI STRATEGI REVITALISASI KAWASAN Studi Kasus Kawasan Pecinan Kota Makassar Jurnal doi 10 26618 j linears v1i2 1815
Read online
File size284.81 KB
Pages16
DMCAReport

Related /

ads-block-test