UNMUSUNMUS
Musamus Law ReviewMusamus Law ReviewPerpindahan dari distribusi game fisik ke digital di platform seperti Steam menciptakan kesan kepemilikan, secara sistematis mengurangi hak kekayaan tradisional konsumen. Artikel ini bertujuan menganalisis status hukum lisensi game digital di bawah Hukum Perdata Indonesia dan UU ITE, serta mengevaluasi perlindungan konsumen terhadap klausa exonerasi dalam Steam Subscriber Agreement. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statutory dan konseptual. Temuan menunjukkan bahwa meskipun aset digital diakui sebagai entitas ekonomi di UU ITE, kontrak adhesi Steam mengurangkannya menjadi lisensi yang dapat dicabut dan tidak dapat dialihkan. Konstruksi ini menghindari Buku II KUHP dan sepenuhnya menghilangkan Prinsip Pertama Penjualan. Selain itu, klausa exonerasi Steam secara eksplisit melanggar Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen, memicu kekosongan hukum terkait konfiskasi aset sepihak dan warisan digital. Artikel menyimpulkan bahwa ketergantungan pasif pada litigasi individu secara fundamental tidak memadai. Pemerintah Indonesia harus memaksimalkan pendaftaran Penyedia Sistem Elektronik (PSE) wajib untuk memaksakan kepatuhan terhadap hukum perlindungan konsumen nasional dan menjaga kedaulatan digital.
Ketergantungan pasif pada litigasi individu secara fundamental tidak memadai.Pemerintah Indonesia harus memaksimalkan pendaftaran Penyedia Sistem Elektronik (PSE) wajib untuk memaksakan kepatuhan terhadap hukum perlindungan konsumen nasional dan menjaga kedaulatan digital.Perlindungan konsumen di bidang aset digital memerlukan reformasi hukum yang mengakui hak kepemilikan nyata atas lisensi game digital.Kebijakan yang lebih proaktif diperlukan untuk mengatasi ketidakseimbangan hukum antara platform digital dan hak konsumen.
1. Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak pendaftaran PSE wajib terhadap hak konsumen di platform digital, dengan fokus pada perbandingan kebijakan antar negara. 2. Pengembangan kerangka hukum yang mengakui hak waris digital sebagai aset legal, dengan mempertimbangkan tantangan teknis dan etika. 3. Analisis mendalam tentang efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa konsumen di tingkat internasional, terutama dalam konteks yurisdiksi lintas batas yang kompleks.
| File size | 323.37 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UNDIKSHAUNDIKSHA Imunitas digital, sebagai konsep inti dalam studi ini, terbukti memperkuat fungsi eksekutif siswa sehingga mereka lebih fleksibel dalam berpikir dan memilikiImunitas digital, sebagai konsep inti dalam studi ini, terbukti memperkuat fungsi eksekutif siswa sehingga mereka lebih fleksibel dalam berpikir dan memiliki
UNDIKSHAUNDIKSHA Penggunaan video, animasi, dan presentasi interaktif mampu menciptakan suasana belajar yang lebih menarik, interaktif, dan tidak monoton, sehingga siswaPenggunaan video, animasi, dan presentasi interaktif mampu menciptakan suasana belajar yang lebih menarik, interaktif, dan tidak monoton, sehingga siswa
UNDIKSHAUNDIKSHA Hasil penelitian menunjukkan bahwa menjamin validitas penanaman nilai religius dilakukan secara interaktif dan kontekstual melalui diskusi, studi kasus,Hasil penelitian menunjukkan bahwa menjamin validitas penanaman nilai religius dilakukan secara interaktif dan kontekstual melalui diskusi, studi kasus,
UNDIKSHAUNDIKSHA Hasil menunjukkan dominasi penjualan amoksisilin tanpa resep akibat rendahnya pengetahuan tenaga kefarmasian dan pengawasan lapangan, sehingga regulasiHasil menunjukkan dominasi penjualan amoksisilin tanpa resep akibat rendahnya pengetahuan tenaga kefarmasian dan pengawasan lapangan, sehingga regulasi
UKMCUKMC Tingkat hedonisme juga berpengaruh negatif terhadap minat penggunaan pinjaman online, bertolak belakang dengan hipotesis awal. Variabel financial literacyTingkat hedonisme juga berpengaruh negatif terhadap minat penggunaan pinjaman online, bertolak belakang dengan hipotesis awal. Variabel financial literacy
UEUUEU Penelitian ini menganalisis kedudukan yuridis HGB atas HPL dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, dengan fokus pada sengketa kepemilikan di ApartemenPenelitian ini menganalisis kedudukan yuridis HGB atas HPL dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, dengan fokus pada sengketa kepemilikan di Apartemen
AMSIRAMSIR Studi ini menganalisis implikasi tumpang tindih wewenang antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalamStudi ini menganalisis implikasi tumpang tindih wewenang antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam
USIUSI Ketidaksesuaian spesifikasi barang yang diterima konsumen atau pembeli dengan barang yang tertera di iklan atau foto barang yang ditawarkan merupakan bentukKetidaksesuaian spesifikasi barang yang diterima konsumen atau pembeli dengan barang yang tertera di iklan atau foto barang yang ditawarkan merupakan bentuk
Useful /
IMRECSJOURNALIMRECSJOURNAL Berdasarkan temuan penelitian, siswa di SMK Negeri 1 Bantaeng menunjukkan kesejahteraan karier keseluruhan yang tinggi, dengan aspek perencanaan karierBerdasarkan temuan penelitian, siswa di SMK Negeri 1 Bantaeng menunjukkan kesejahteraan karier keseluruhan yang tinggi, dengan aspek perencanaan karier
IMRECSJOURNALIMRECSJOURNAL Kriteria inklusi yang ketat diterapkan, membatasi sampel akhir menjadi artikel jurnal akademik peer-reviewed yang ditulis dalam bahasa Inggris yang secaraKriteria inklusi yang ketat diterapkan, membatasi sampel akhir menjadi artikel jurnal akademik peer-reviewed yang ditulis dalam bahasa Inggris yang secara
UMPPUMPP Dengan kata lain, pelatihan ini terbukti berhasil meningkatkan kapasitas komunitas, membangkitkan kesadaran lingkungan, dan membuka peluang usaha berbasisDengan kata lain, pelatihan ini terbukti berhasil meningkatkan kapasitas komunitas, membangkitkan kesadaran lingkungan, dan membuka peluang usaha berbasis
UMPPUMPP Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan parkir tepi jalan umum dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusiPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan parkir tepi jalan umum dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi