Publisher

DINASTIRESDINASTIRES

Journal Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and Humanities Abstract

Kebijakan relokasi penduduk Kampung Tua Rempang dan Galang dalam konteks pengembangan Rempang Eco City memunculkan isu-isu serius dalam aspek hukum, sosial, dan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan relokasi berdasarkan pendekatan Ius Constitutum dan Ius Operatum, serta memberikan rekomendasi kebijakan melalui kerangka Ius Constituendum. Metode yang diterapkan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melibatkan wawancara dengan masyarakat terdampak dan LSM, serta tinjauan terhadap peraturan hukum yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan relokasi belum memenuhi prinsip partisipasi publik, hak atas perumahan, dan keadilan sosial, sekaligus mengabaikan prinsip Persetujuan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (PBDD/FPIC), yang merupakan standar dalam perlindungan masyarakat adat. Proses relokasi dianggap kurang transparan, kompensasi tidak proporsional, dan gagal memastikan keberlanjutan sosial dan budaya masyarakat lokal. Studi ini menekankan perlunya kebijakan relokasi berbasis hak asasi manusia dan berorientasi keadilan, merujuk pada Teori Keadilan Sosial John Rawls, dengan memastikan perlindungan hak atas tanah adat, partisipasi yang bermakna, dan pengakuan identitas budaya masyarakat adat. Reformulasi kebijakan relokasi harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang humanistik, partisipatif, dan menjunjung tinggi keadilan substantif.

Conclusion

Kebijakan relokasi penduduk Kampung Tua Rempang dan Galang secara top-down telah menimbulkan isu fundamental dalam dimensi hukum, sosial, dan hak asasi manusia, mengabaikan prinsip Persetujuan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (FPIC) serta hak konstitusional warga.Kebijakan ini tidak selaras dengan mandat Konstitusi Indonesia dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, serta melanggar komitmen internasional terkait hak atas perumahan, tanah adat, dan budaya, mengungkap ketimpangan struktural antara kekuatan negara-investor dan masyarakat lokal.Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan reformulasi kebijakan relokasi yang berbasis hak asasi manusia, partisipatif, adil secara distributif, serta melindungi identitas budaya adat melalui pengakuan tanah adat dan kebijakan berorientasi keberlanjutan.

Future Research

Penelitian di masa depan dapat menelaah lebih dalam bagaimana pemerintah dapat merancang sebuah kerangka hukum yang lebih kuat dan adil untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, terutama terkait kepemilikan tanah dan situs budaya mereka, di tengah maraknya proyek pembangunan skala besar. Pertanyaan penelitian dapat diarahkan untuk mencari model partisipasi yang benar-benar melibatkan masyarakat dari awal hingga akhir proses pembangunan, bukan hanya sebagai formalitas. Misalnya, bagaimana prinsip Persetujuan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (FPIC) dapat diterapkan secara efektif agar suara masyarakat adat didengar dan dihormati dalam setiap keputusan relokasi. Selain itu, penting juga untuk mengkaji sistem kompensasi yang lebih komprehensif, tidak hanya berfokus pada nilai uang atau penggantian tanah semata, tetapi juga memperhitungkan nilai-nilai sejarah, spiritual, dan sosial-budaya yang tak ternilai bagi komunitas. Penelitian dapat mencari tahu bagaimana dampak jangka panjang dari berbagai jenis kompensasi ini terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan psikologis masyarakat terdampak. Terakhir, studi lanjutan bisa berfokus pada pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses dan responsif bagi masyarakat yang direlokasi. Bagaimana sistem ini dapat tidak hanya menyelesaikan konflik hukum, tetapi juga memberikan dukungan psikososial dan memulihkan trauma yang dialami akibat penggusuran paksa, sehingga menciptakan keadilan substantif yang berkelanjutan bagi semua pihak.

References

1. Sengketa Tanah oleh Masyarakat Kampung Tua Pulau Rempang Terhadap Proyek Eco City (Aturan Hukum Adat)... rayyanjurnal.com/index.php/jleb/article/view/1525Sengketa Tanah oleh Masyarakat Kampung Tua Pulau Rempang Terhadap Proyek Eco City Aturan Hukum Adat rayyanjurnal index php jleb article view 1525
2. Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat di Pulau Rempang dalam Perspektif HAM | Tunas... doi.org/10.31292/jta.v7i2.301Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat di Pulau Rempang dalam Perspektif HAM Tunas doi 10 31292 jta v7i2 301
3. Human Right-based Understanding of Mining-Induced Displacement and Resettlement: A Review of the Literature... doi.org/10.5281/zenodo.7347909Human Right based Understanding of Mining Induced Displacement and Resettlement A Review of the Literature doi 10 5281 zenodo 7347909

Metadata

File size	359.43 KB
Pages	12
DMCA	Report