LLILLI
Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial dan HumanioraJurnal Ilmu Pendidikan, Sosial dan HumanioraKeberadaan Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan Islam yang terbatas berpengaruh terhadap masyarakat Islam dalam memperoleh keadilan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi tonggak penting bagi supremasi hukum peradilan Agama di Indonesia. Secara umum, sumber hukum Pengadilan Agama terdiri dari sumber hukum materil yang berasal dari hukum Islam serta hukum materil yang terikat dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Sumber hukum formal mencakup hukum perundang-undangan, hukum kebiasaan, hukum yurisprudensi, hukum agama, dan hukum adat yang diakui sebagai hukum positif. Kewenangan untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi individu yang beragama Islam adalah tanggung jawab Pengadilan Agama, yang didasarkan pada kewenangan relatif dan kewenangan mutlak.
Peradilan Agama di Indonesia, yang telah ada sejak kedatangan Islam, berfungsi mengatur pemeriksaan perkara keagamaan sesuai dengan Undang‑Undang No.14 Tahun 1970 dan memiliki wilayah hukum yang setara dengan lembaga peradilan lain.Pengadilan ini menangani berbagai perkara seperti perkawinan, waris, hibah, zakat, dan ekonomi syariah, dengan wewenang relatif dan absolut yang jelas.Dengan demikian, Peradilan Agama berperan sebagai lembaga penegak hukum Islam yang setara dan independen dalam sistem peradilan nasional.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris bagaimana penerapan kewenangan relatif dan absolut Pengadilan Agama di beberapa kabupaten, sehingga dapat mengidentifikasi perbedaan praktik di lapangan. Selanjutnya, studi perbandingan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum dalam menangani kasus serupa, misalnya perkawinan atau waris, dapat memberi insight tentang efektivitas prosedur dan kepuasan pihak terkait. Terakhir, survei persepsi publik mengenai keadilan dan kepuasan masyarakat Muslim terhadap keputusan Pengadilan Agama akan membantu menilai legitimasi institusi tersebut serta memberikan masukan bagi perbaikan kebijakan ke depan.
| File size | 172.3 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
STAIN TDMSTAIN TDM Namun, pelatihan tersebut belum menyentuh pemulihan fisik dan psikologis sebagaimana ditekankan dalam ajaran Islam. Untuk meningkatkan keberhasilan pencegahan,Namun, pelatihan tersebut belum menyentuh pemulihan fisik dan psikologis sebagaimana ditekankan dalam ajaran Islam. Untuk meningkatkan keberhasilan pencegahan,
USMUSM Studi ini menganalisis secara kritis hubungan antara urbanisasi, disparitas sosio-ekonomi spasial, dan efektivitas tata kelola Penta-Helix di Jakarta,Studi ini menganalisis secara kritis hubungan antara urbanisasi, disparitas sosio-ekonomi spasial, dan efektivitas tata kelola Penta-Helix di Jakarta,
STIH PMSTIH PM Penelitian ini mengkaji dua isu sentral mengenai perempuan pesisir dalam kasus kerusakan lingkungan laut di Aceh Timur: (1) bagaimana hukum pidana lingkunganPenelitian ini mengkaji dua isu sentral mengenai perempuan pesisir dalam kasus kerusakan lingkungan laut di Aceh Timur: (1) bagaimana hukum pidana lingkungan
STIH PMSTIH PM Penelitian ini bertujuan menjelaskan penerapan sistem dewan satu tingkat pada usaha perseorangan Indonesia serta menganalisis konsekuensi hukum bagi organPenelitian ini bertujuan menjelaskan penerapan sistem dewan satu tingkat pada usaha perseorangan Indonesia serta menganalisis konsekuensi hukum bagi organ
LEMHANNASLEMHANNAS Tujuan: हमने यह अध्ययन 2019 के कानून संख्या 18 के पैसांतन से संबंधितTujuan: हमने यह अध्ययन 2019 के कानून संख्या 18 के पैसांतन से संबंधित
E SIBERE SIBER PPJB adalah perjanjian awal, sehingga biasanya perjanjian tersebut berisi janji dari pihak-pihak yang mengandung ketentuan di mana kondisi sebenarnya untukPPJB adalah perjanjian awal, sehingga biasanya perjanjian tersebut berisi janji dari pihak-pihak yang mengandung ketentuan di mana kondisi sebenarnya untuk
USIUSI Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis terkait perlindungan hukum konsumen dalam jual beli online; dan menganalisis bentukPengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis terkait perlindungan hukum konsumen dalam jual beli online; dan menganalisis bentuk
UMRAHUMRAH Pulau-pulau kecil tersebut masih banyak yang belum dimanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya kelautannya. Terkait dengan pengelolaan wilayahPulau-pulau kecil tersebut masih banyak yang belum dimanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya kelautannya. Terkait dengan pengelolaan wilayah
Useful /
IMRECSJOURNALIMRECSJOURNAL Sampel terdiri dari 198 siswa aktif dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Indonesia. Skala yang digunakan untukSampel terdiri dari 198 siswa aktif dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Indonesia. Skala yang digunakan untuk
IMRECSJOURNALIMRECSJOURNAL Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesiapan destinasi saja tidak cukup tanpa kerangka kebijakan pendukung dan menyumbangkan model kontekstual yang menghubungkanPenelitian ini menyimpulkan bahwa kesiapan destinasi saja tidak cukup tanpa kerangka kebijakan pendukung dan menyumbangkan model kontekstual yang menghubungkan
IMRECSJOURNALIMRECSJOURNAL Survei kuantitatif dilakukan di antara pekerja di Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan, dan data dianalisis menggunakan model probit dan efek marginal.Survei kuantitatif dilakukan di antara pekerja di Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan, dan data dianalisis menggunakan model probit dan efek marginal.
USMUSM Luas lahan pertanian diproyeksikan terus menyusut menjadi 1. 873,77 hektare pada tahun 2043. Tingkat ketidaksesuaian proyeksi lahan pertanian dengan RTRWLuas lahan pertanian diproyeksikan terus menyusut menjadi 1. 873,77 hektare pada tahun 2043. Tingkat ketidaksesuaian proyeksi lahan pertanian dengan RTRW