MAGELANG KOTAMAGELANG KOTA

Jurnal Jendela Inovasi DaerahJurnal Jendela Inovasi Daerah

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik merupakan kewajiban pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, beberapa daerah masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan RTH publik, terutama karena keterbatasan sumber daya, termasuk anggaran. Kolaborasi multipihak menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dalam penyediaan RTH publik. Dengan pendekatan eksploratif dan metode kualitatif, data dikumpulkan melalui studi dokumen, observasi lapangan, dan wawancara mendalam dengan 25 narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh menjalin kolaborasi yang beragam dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah lainnya, sektor swasta, dan masyarakat. Peran masyarakat terbukti signifikan dalam meningkatkan pencapaian RTH publik. Masyarakat, sebagai pemilik lahan, berkolaborasi dengan pemerintah yang mendukung melalui kebijakan dan bantuan bibit tanaman. Sekitar 82,5% RTH publik yang ada merupakan Rimba Kota, yang sebagian besar kepemilikannya didominasi oleh masyarakat. Kerja sama ini menjadi bentuk dominan dalam mencapai target penyediaan RTH publik.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi dengan berbagai pihak sangat diperlukan untuk mencapai target 20% RTH publik.Di Kota Payakumbuh, kolaborasi masyarakat dalam penyediaan RTH publik memiliki dampak signifikan, dengan hampir 82,5% RTH yang ada merupakan hasil kerja sama dengan masyarakat.Selain itu, pemerintah juga menjalin kolaborasi dengan stakeholder lain, termasuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pihak swasta.Kolaborasi ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pembiayaan, penyediaan lahan, pembangunan fisik, dan pengelolaan.Kolaborasi menjadi solusi efektif untuk mengatasi kendala dalam penyediaan RTH publik, terutama dengan mendorong keterlibatan masyarakat.Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengatasi keterbatasan dalam penyediaan RTH publik.Pemerintah harus mengembangkan inovasi yang melibatkan mitra dalam kolaborasi, menyusun instrumen kerja sama, dan aktif mengajak pelaku usaha untuk berpartisipasi.Selain itu, kejelasan mengenai pembagian peran dalam pembiayaan, pembangunan, dan pengelolaan RTH sangat penting untuk menjamin keberlanjutan program dan pencapaian target 20% ruang terbuka hijau.

Untuk meningkatkan penyediaan RTH publik, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan strategi kolaborasi yang lebih luas. Pertama, perlu ada upaya untuk meningkatkan kolaborasi dengan masyarakat, terutama dalam hal kepemilikan lahan dan pengelolaan RTH. Kedua, pemerintah dapat mendorong partisipasi aktif dari pihak swasta, seperti pelaku usaha dan pengembang perumahan, dalam penyediaan RTH melalui skema CSR atau insentif lainnya. Ketiga, pemerintah daerah dapat menjalin kerja sama dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk memanfaatkan sumber daya dan keahlian yang lebih luas dalam penyediaan RTH. Dengan menggabungkan berbagai pihak dalam kolaborasi, diharapkan dapat tercapai target 20% RTH publik secara efektif dan berkelanjutan.

  1. STRATEGI PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK BERDASARKAN JUMLAH PENDUDUK DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN... journal.itera.ac.id/index.php/jppk/article/view/672STRATEGI PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK BERDASARKAN JUMLAH PENDUDUK DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN journal itera ac index php jppk article view 672
  2. The Analysis of Public Green Open Space Management in Jambi City | Policy & Governance Review. analysis... doi.org/10.30589/pgr.v4i3.305The Analysis of Public Green Open Space Management in Jambi City Policy Governance Review analysis doi 10 30589 pgr v4i3 305
Read online
File size917.72 KB
Pages17
DMCAReport

Related /

ads-block-test