4141
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan KeadilanIus Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan KeadilanMemorandum of Understanding (MoU) Helsinki adalah kesepakatan yang mengakhiri konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia. MoU ini menjadi komitmen bersama kedua belah pihak yang kemudian memberikan legitimasi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk melihat posisi MoU Helsinki dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Dengan metode ini, penulis melihat kekuatan mengikat MoU Helsinki dan eksklusivitas yang dimiliki oleh Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa MoU Helsinki tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, dan terdapat beberapa eksklusivitas Aceh yang diperoleh melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh, di mana eksklusivitas ini tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia.
MoU tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, melainkan hanya kesepakatan antara kedua belah pihak dengan dasar moral dan itikan baik untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dirumuskan dalam dokumen MoU.Otonomi Khusus Aceh berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh memiliki kekhususan, antara lain.
Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, perlu dilakukan kajian lebih mendalam tentang kekuatan mengikat MoU Helsinki dan bagaimana implementasinya dalam praktik. Kedua, penelitian dapat fokus pada analisis yuridis terhadap eksklusivitas Aceh yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, termasuk dampak dan implikasinya bagi Aceh dan Indonesia secara keseluruhan. Ketiga, penelitian juga dapat mengeksplorasi peran dan fungsi lembaga-lembaga khusus yang diatur dalam UUPA, seperti Wali Nangroe dan Mahkamah Syariyah, serta kontribusinya dalam menjaga perdamaian dan kesejahteraan masyarakat Aceh.
| File size | 82.64 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
UM-SORONGUM-SORONG Partisipasi ojek pangkalan dalam politik menunjukkan adanya komodifikasi kelompok sosial sebagai komoditas politik, di mana kapitalisasi komunitas olehPartisipasi ojek pangkalan dalam politik menunjukkan adanya komodifikasi kelompok sosial sebagai komoditas politik, di mana kapitalisasi komunitas oleh
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dinilai lebih berfokus pada pemanfaatan sumber daya dengan muatan pro-ekologis yang minim, sehingga belumUndang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dinilai lebih berfokus pada pemanfaatan sumber daya dengan muatan pro-ekologis yang minim, sehingga belum
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Berdasarkan analisis penulis, praktik penegakan hukum pertahanan negara pada sector maritime Indonesia masih belum efektif. Hal tersebut disebabkan adanyaBerdasarkan analisis penulis, praktik penegakan hukum pertahanan negara pada sector maritime Indonesia masih belum efektif. Hal tersebut disebabkan adanya
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Dalam suatu daerah pastinya memiliki adat, hukum adat serta masyarakat adatnya masing-masing dan negara Indonesia mengakui adanya hukum adat yang ada dalamDalam suatu daerah pastinya memiliki adat, hukum adat serta masyarakat adatnya masing-masing dan negara Indonesia mengakui adanya hukum adat yang ada dalam
MKRIMKRI Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, fenomena calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) meningkat secara signifikan.Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, fenomena calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) meningkat secara signifikan.
MKRIMKRI Dari sudut pandang utilitarianisme, kebijakan ini menciptakan manfaat yang lebih luas bagi peserta pemilu sehingga meningkatkan partisipasi, keadilan elektoral,Dari sudut pandang utilitarianisme, kebijakan ini menciptakan manfaat yang lebih luas bagi peserta pemilu sehingga meningkatkan partisipasi, keadilan elektoral,
MKRIMKRI Hasil simulasi pada Pemilu 2009, 2014, 2019, dan 2024 menunjukkan potensi terbentuknya partai mayoritas di parlemen. Dengan demikian, sistem ini diharapkanHasil simulasi pada Pemilu 2009, 2014, 2019, dan 2024 menunjukkan potensi terbentuknya partai mayoritas di parlemen. Dengan demikian, sistem ini diharapkan
UM-SORONGUM-SORONG Kata Kunci: Implementasi, Program Beras Miskin, Kelurahan. Berdasarkan uraian, implementasi program RASKIN di Kecamatan Manggala Kota Makassar secara umumKata Kunci: Implementasi, Program Beras Miskin, Kelurahan. Berdasarkan uraian, implementasi program RASKIN di Kecamatan Manggala Kota Makassar secara umum
Useful /
4141 Indikasi Geografis di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, setelah sebelumnya diatur dalamIndikasi Geografis di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, setelah sebelumnya diatur dalam
UNKRISWINAUNKRISWINA Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan duaJenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan dua
4141 Penelitian ini menyimpulkan bahwa lembaga peradilan wajib menghormati lembaga arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Arbitrase dan APS. SengketaPenelitian ini menyimpulkan bahwa lembaga peradilan wajib menghormati lembaga arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Arbitrase dan APS. Sengketa
UM-SORONGUM-SORONG Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif, pengumpulan data penelitian ini dilakukanJenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif, pengumpulan data penelitian ini dilakukan