LEMHANNASLEMHANNAS

Jurnal Lemhannas RIJurnal Lemhannas RI

Penelitian ini menganalisis dilema kebijakan Indonesia dalam menanggapi krisis pengungsi Rohingya. Studi menggunakan metodologi kualitatif berbasis analisis bibliometrik terhadap 28 karya ilmiah Scopus serta tema kunci terkait hak asasi manusia, kontekstualisasi domestik, dan respons pemerintah dan aktor internasional. Hasil temuan menunjukkan Indonesia terjebak antara komitmen kemanusiaan dan keterbatasan kapasitas institusional serta kerangka hukum nasional. Penelitian men notifying perlunya pendekatan kolaboratif yang bersifat adaptif dan berkelanjutan antara pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat sipil, guna menyeimbangkan nilai kemanusiaan dengan hak asasi manusia. Temuan ini memperkuat pemahaman tentang dampak multidimensi kebijakan pengungsi terhadap resilience nasional.

Kesimpulan menunjukkan bahwa satu pendekatan atau kebijakan jangka pendek tidak dapat menyelesaikan krisis pengungsi Rohingya secara multidimensi.Kompleksitas masalah terletak pada keterkaitan dimensi hukum, hak asasi manusia, sosial, ekonomi, keamanan, dan stabilitas nasional.Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 namun tetap berkomitmen melalui prinsip non-refoulement dan kerja sama internasional.terbatasnya kerangka hukum nasional menimbulkan manajemen pengungsi yang parsial dan reaktif, menandakan krisis pengungsi adalah ujian resilience nasional.

Berdasarkan temuan penelitian ini, berikut tiga saran penelitian lanjutan yang dapat memperluas pemahaman dan praktik kebijakan pengungsi. Pertama, melakukan studi komparatif antara kebijakan pengungsi Indonesia dan negara ASEAN lainnya untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan hambatan struktural yang mempengaruhi resilience nasional, dengan meneliti regulasi, mekanisme koordinasi, dan hasil pencapaian program. Kedua, mengevaluasi dinamika persepsi komunitas lokal terhadap keberadaan pengungsi melalui metode etnografi partisipatif, guna mengukur dampak sosial‑ekonomi, konflik potensial, dan strategi mitigasi yang diadopsi oleh masyarakat setempat di provinsi rawan seperti Aceh dan Makassar. Ketiga, menilai efektivitas model kebijakan hibrid yang melibatkan pemerintah, lembaga internasional, dan organisasi non‑pemerintah, melalui studi kasus di Aceh dan Makassar, dengan fokus pada koordinasi jalur hukum, sumber daya, dan mekanisme komunikasi, sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang dapat memperkuat kerangka resilience nasional serta menjaga keseimbangan sosial dan keamanan.

  1. Questioning Indonesia's Role in Addressing Rohingya Refugees: A Legal, Humanitarian, and State Responsibility... ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/10506Questioning Indonesias Role in Addressing Rohingya Refugees A Legal Humanitarian and State Responsibility ejournal uinsaizu ac index php volksgeist article view 10506
  2. Indonesia’s Dilemma In Addressing Rohingya Refugee Crisis | Jurnal Lemhannas RI. dilemma addressing... doi.org/10.55960/jlri.v13i2.1252IndonesiaAos Dilemma In Addressing Rohingya Refugee Crisis Jurnal Lemhannas RI dilemma addressing doi 10 55960 jlri v13i2 1252
Read online
File size1.36 MB
Pages15
DMCAReport

Related /

ads-block-test