SUMBARPROVSUMBARPROV
Jurnal Pembangunan NagariJurnal Pembangunan NagariPelaksanaan desentralisasi pengelolaan lingkungan hidup di Sumatra Barat belum menunjukkan peran pemerintahan daerah dalam kerangka check and balances. Urgensi pengelolaan lingkungan hidup yang tercantum dalam Program Unggulan Pemerintah Daerah Sumatra Barat menjadi fokus persoalan lingkungan hidup yang dalam penyelenggaraannya memerlukan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mulai dari aspek pembentukan program, penganggaran program, hingga pelaksanaan program melalui tiga program pendukung yaitu program Pengelolaan Persampahan, Program Pengendalian Limbah B3, dan program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, serta menggunakan lima aspek pengawasan dalam kekuasaan Legislatif oleh Jimly Asshiddiqie. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Sumatra Barat dalam pengelolaan urusan lingkungan hidup pada tiga program pendukung secara keseluruhan berjalan baik. Namun dalam pengawasan tahap awal; pertimbangan atas penentuan program dan penganggaran tidak begitu signifikan. Kemudian pengawasan DPRD terhadap program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat secara politis kurang optimal dibanding pengawasan terhadap program Pengelolaan Persampahan dan program Pengendalian Limbah B3. Hal ini dikarenakan DPRD terlalu fokus pada penitipan Pokir di program tersebut.
Pengelolaan urusan lingkungan hidup di Sumatera Barat menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang melibatkan DPRD.Dalam hal ini, fungsi pengawasan DPRD memegang peranan strategis karena dilakukan secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi pelaksanaan.Berdasarkan Lima Aspek Pengawasan Legislatif oleh Jimly Asshiddiqie, peneliti menemukan bahwa fungsi pengawasan telah dilaksanakan dengan baik oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam hal penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pengawasan kinerja eksekutif dalam pengelolaan urusan lingkungan hidup.Namun pada aspek penentuan dan penganggaran program kebijakan, pengawasan masih lemah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan DPRD masih kurang optimal pada tahap awal.Karena minimnya kepedulian terhadap isu lingkungan hidup di tingkat parlemen, maka prioritas pengawasan masih pada tahap post-insiden atau reaksioner setelah terjadi insiden.Pada tahap pembuatan kebijakan, sebagian besar program yang diusulkan disetujui untuk dianggarkan, namun peneliti melihat kurangnya pembahasan yang komprehensif dalam penganggaran.Pertimbangan dalam penganggaran juga sebagian besar dilakukan berdasarkan tahun sebelumnya, selanjutnya akan menjadi sia-sia jika rincian capaian indikator atau anggaran tidak dapat diimplementasikan secara optimal.Pentingnya penguatan fungsi pengawasan DPRD, khususnya dalam urusan lingkungan hidup, agar lebih selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Berdasarkan hasil penelitian, disarankan untuk memperkuat fungsi pengawasan DPRD dalam urusan lingkungan hidup agar lebih selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. DPRD diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan secara prosedural, tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan pihak ketiga seperti organisasi masyarakat sipil dalam proses pembentukan program kebijakan. Selain itu, transparansi publik terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, khususnya dalam isu-isu lingkungan, perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat menilai tanggung jawab legislatif dalam pengelolaan lingkungan hidup daerah. Partisipasi aktif dalam mengawal isu lingkungan hidup juga penting untuk mendorong peningkatan kesadaran kolektif terhadap masalah lingkungan, seperti pengelolaan sampah yang berdampak langsung pada kualitas hidup bersama.
| File size | 580.19 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
STTMCILEUNGSISTTMCILEUNGSI Proses seleksi penerimaan siswa merupakan tahap krusial dalam menjamin kualitas pendidikan, namun seringkali dilakukan secara manual, yang menyebabkanProses seleksi penerimaan siswa merupakan tahap krusial dalam menjamin kualitas pendidikan, namun seringkali dilakukan secara manual, yang menyebabkan
UIN Ar-RaniryUIN Ar-Raniry Dengan demikian, studi ini memperkuat diskursus hukum pidana dalam kebijakan publik dengan menunjukkan bahwa program makanan massal membutuhkan bukan hanyaDengan demikian, studi ini memperkuat diskursus hukum pidana dalam kebijakan publik dengan menunjukkan bahwa program makanan massal membutuhkan bukan hanya
STIEKRAKATAUSTIEKRAKATAU Strengthening community character, improving the quality of public services, and increasing institutional effectiveness are also important components ofStrengthening community character, improving the quality of public services, and increasing institutional effectiveness are also important components of
POLTEKKES JAYAPURAPOLTEKKES JAYAPURA Kesimpulan dari penelitian ini yaitu tidak terdapat keterkaitan yang bermakna antara aspek sosiodemografi yang terdiri dari pendidikan, pekerjaan, pendapatanKesimpulan dari penelitian ini yaitu tidak terdapat keterkaitan yang bermakna antara aspek sosiodemografi yang terdiri dari pendidikan, pekerjaan, pendapatan
FHUKIFHUKI Mdn ialah tidak cukup hanya mengacu pada konstruksi norma yang tercantum didalam Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika akan tetapiMdn ialah tidak cukup hanya mengacu pada konstruksi norma yang tercantum didalam Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika akan tetapi
FHUKIFHUKI 43 Tahun 2005 dan Undang‑Undang No. 40 Tahun 2007. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta data primer dan sekunder, studi menemukan43 Tahun 2005 dan Undang‑Undang No. 40 Tahun 2007. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta data primer dan sekunder, studi menemukan
FHUKIFHUKI The victim is the party that suffers the most in a crime, while the victim does not get as much protection as provided by law for the perpetrators of crime.The victim is the party that suffers the most in a crime, while the victim does not get as much protection as provided by law for the perpetrators of crime.
EJOURNALUNIGOROEJOURNALUNIGORO Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan geometrik jalan dan perlengkapan jalan terhadap kecelakaan lalu lintas dan menganalisa kelengkapanTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan geometrik jalan dan perlengkapan jalan terhadap kecelakaan lalu lintas dan menganalisa kelengkapan
Useful /
POLTEKKES JAYAPURAPOLTEKKES JAYAPURA Penelitian ini menunjukkan bahwa petugas kebersihan di Kota Semarang memiliki risiko tinggi terhadap leptospirosis yang dipengaruhi oleh kondisi lingkunganPenelitian ini menunjukkan bahwa petugas kebersihan di Kota Semarang memiliki risiko tinggi terhadap leptospirosis yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan
SUMBARPROVSUMBARPROV Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada pengujian kelayakan model platform, validasi kesiapan pengguna, serta perumusan strategi implementasi yangPenelitian selanjutnya dapat difokuskan pada pengujian kelayakan model platform, validasi kesiapan pengguna, serta perumusan strategi implementasi yang
UBDUBD Kelima, sudut pandang dalam penceritaan adalah orang ketiga. Keenam, Amanat yang terdapat dalam cerita rakyat tersebut adalah kesabaran yang harus diterapkanKelima, sudut pandang dalam penceritaan adalah orang ketiga. Keenam, Amanat yang terdapat dalam cerita rakyat tersebut adalah kesabaran yang harus diterapkan
UBDUBD Temuan ini menegaskan bahwa pembelajaran berbasis proyek merupakan pendekatan yang efektif dan relevan untuk dikembangkan dalam dunia pendidikan guna mempersiapkanTemuan ini menegaskan bahwa pembelajaran berbasis proyek merupakan pendekatan yang efektif dan relevan untuk dikembangkan dalam dunia pendidikan guna mempersiapkan