UIN Ar-RaniryUIN Ar-Raniry

Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik HukumLegitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum

Panti asuhan ilegal yang beroperasi tanpa izin sering kali menimbulkan risiko sosial dan rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran, termasuk kekerasan seksual terhadap anak-anak yang seharusnya mereka lindungi. Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap pengelola panti asuhan ilegal di Gubeng, Surabaya, yang diduga terlibat dalam tindak kekerasan seksual terhadap anak asuh dan penculikan anak, serta menelaah regulasi yang berkaitan dengan pendirian lembaga kesejahteraan sosial. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan metode analisis kualitatif, data diperoleh melalui studi kepustakaan hukum, putusan pengadilan, dan laporan kasus di wilayah Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya sinergi antarinstansi seperti Kementerian Sosial, Kepolisian, dan Dinas Sosial, serta adanya celah hukum yang memungkinkan panti asuhan ilegal beroperasi tanpa pengendalian yang memadai. Kendala koordinasi juga memengaruhi proses pembuktian perkara, sehingga meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi yang berat, implementasinya di lapangan sering kali belum optimal. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan sistem pengawasan, peningkatan kerja sama antarinstansi, serta penguatan komitmen penegakan hukum guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Analisis kasus kekerasan seksual di Panti Asuhan Budi Kencana, Gubeng, Surabaya menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pengelola panti asuhan ilegal seperti Nurherwanto Kamaril memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang‑Undang No.12/2022 tentang Kekerasan Seksual, serta Pasal 81‑82 KUHP.Namun, pelaksanaannya masih sulit karena keterbatasan pengawasan terhadap institusi ilegal, kurangnya sinergi antar‑instansi, dan budaya hukum yang belum kuat, sehingga korban masih memerlukan dukungan jangka panjang seperti penanganan PTSD.Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa pembuatan basis data digital untuk memantau panti asuhan, pelatihan pencegahan penyalahgunaan, dan pembentukan tim khusus di kepolisian untuk mencegah terulangnya kasus serupa.

Penelitian selanjutnya dapat mengkaji efektivitas penerapan sistem pemantauan digital berbasis aplikasi untuk mengidentifikasi dan mengawasi panti asuhan, termasuk bagaimana data real‑time dapat meningkatkan respons aparat dalam menutup panti ilegal; selanjutnya, studi komparatif mengenai dampak pelatihan koordinasi lintas‑instansi antara Kementerian Sosial, kepolisian, dan Dinas Sosial terhadap penurunan kasus kekerasan seksual di panti asuhan ilegal dapat memberikan insight tentang mekanisme sinergi yang paling efektif; terakhir, penelitian longitudinal terhadap korban kekerasan seksual yang telah menjalani proses restorative justice dapat menilai perubahan psikososial jangka panjang, termasuk tingkat PTSD, reintegrasi sosial, dan kepuasan terhadap kompensasi, sehingga kebijakan rehabilitasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata para korban.

  1. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PIDANA ADAT DI ACEH SELATAN (Studi Terhadap... doi.org/10.22373/equality.v4i1.4481PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PIDANA ADAT DI ACEH SELATAN Studi Terhadap doi 10 22373 equality v4i1 4481
  2. Jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. protection women children perspective pluralism... jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/22203Jurnal Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam protection women children perspective pluralism jurnal ar raniry ac index php samarah article view 22203
  3. Jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. protecting child labor rights maqasid sharia framework... jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/24559Jurnal Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam protecting child labor rights maqasid sharia framework jurnal ar raniry ac index php samarah article view 24559
  4. A Contemporary Socio-Legal Evaluation of Indonesia's Post-Reformation Child Marriage Policies |... e-journal.metrouniv.ac.id/milrev/article/view/10322A Contemporary Socio Legal Evaluation of Indonesias Post Reformation Child Marriage Policies e journal metrouniv ac milrev article view 10322
Read online
File size394.43 KB
Pages15
DMCAReport

Related /

ads-block-test