UIN ANTASARIUIN ANTASARI
Syariah: Jurnal Hukum dan PemikiranSyariah: Jurnal Hukum dan PemikiranIndustri pariwisata halal di Indonesia memiliki potensi pasar yang besar, dan untuk memastikan keberlanjutan serta perlindungan bagi konsumen dan pelaku usaha, regulasi yang kuat dan berbasis hukum sangat diperlukan. Prinsip konstitusionalisme dan Rechtsstaat (negara hukum) memainkan peran yang krusial dalam menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam sektor pariwisata halal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kedua prinsip tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pariwisata Halal, serta Pergub Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan wawancara dengan berbagai stakeholder, penelitian ini menemukan bahwa penerapan prinsip konstitusionalisme dan Rechtsstaat memberikan landasan hukum yang kokoh, yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mendukung pertumbuhan industri pariwisata halal. Data terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2024, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah produk halal terbanyak, yakni 694.684 produk halal, yang menjadi bukti bahwa regulasi yang kuat memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi halal. Temuan ini menegaskan bahwa dengan regulasi yang jelas dan didasarkan pada hukum yang kuat, Indonesia, khususnya Provinsi Jawa Barat, dapat memperkuat daya saing di pasar pariwisata halal global, sambil tetap konsisten dengan nilai-nilai konstitusional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan pariwisata halal yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Studi ini mengonfirmasi bahwa prinsip konstitusionalisme dan Rechtsstaat sangat penting dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum, serta menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan industri pariwisata halal di Indonesia.Penerapan prinsip-prinsip ini dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 telah menyediakan kerangka hukum yang stabil, yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi pelaku bisnis dan konsumen.Bukti lapangan menunjukkan dampak positif dari regulasi ini pada sektor pariwisata halal, dengan Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah produk halal terbanyak pada tahun 2024, yaitu 694.684 produk halal, yang menunjukkan kesuksesan kebijakan ini dalam meningkatkan daya saing Indonesia di pasar pariwisata halal global.Selain itu, kerangka hukum ini telah memperkuat hak-hak konsumen dan mendukung pertumbuhan bisnis pariwisata halal dengan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.Namun, penelitian ini juga mengakui adanya keterbatasan, terutama dalam cakupan geografis, karena fokus utamanya adalah di wilayah Jawa Barat.Penelitian masa depan dapat memperluas cakupan ke provinsi lain untuk menilai penerapan dan dampak yang lebih luas dari regulasi ini di seluruh Indonesia.Selain itu, diperlukan lebih banyak eksplorasi tentang dinamika usaha kecil dan menengah (UKM) dalam sektor pariwisata halal, karena mereka menghadapi tantangan khusus dalam mematuhi regulasi ini.
Berdasarkan temuan penelitian ini, kami merekomendasikan pembentukan tim tugas khusus untuk pariwisata halal. Tim tugas ini harus mencakup perwakilan dari akademisi, asosiasi industri, dan lembaga pemerintah untuk memastikan pengawasan yang terkoordinasi dan mendorong inovasi berkelanjutan dalam sektor pariwisata halal. Selain itu, perlu ada program pelatihan dan bimbingan yang lebih terarah untuk UKM untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan mereka terhadap regulasi. Dengan menerapkan rekomendasi ini, kebijakan masa depan dapat lebih selaras dengan kebutuhan industri pariwisata halal yang berkembang, menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan kompetitif yang menguntungkan semua pihak, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip konstitusional dan hukum.
- Contemporary Legal Problems of Sharia Insurance Regulation in Indonesia | Journal of Law and Sustainable... ojs.journalsdg.org/jlss/article/view/3147Contemporary Legal Problems of Sharia Insurance Regulation in Indonesia Journal of Law and Sustainable ojs journalsdg jlss article view 3147
- Halal Certification of the Indonesian Ulema Council on Electronic and Non-Consumer Products from the... doi.org/10.24260/jil.v1i2.45Halal Certification of the Indonesian Ulema Council on Electronic and Non Consumer Products from the doi 10 24260 jil v1i2 45
- Halal tourism regulations in Indonesia: trends and dynamics in the digital era | Santoso | Ijtihad :... doi.org/10.18326/ijtihad.v22i1.73-94Halal tourism regulations in Indonesia trends and dynamics in the digital era Santoso Ijtihad doi 10 18326 ijtihad v22i1 73 94
- Legal Foundations for Inclusive Halal Tourism in West Java: Between Constitutional Principles and Practical... doi.org/10.18592/sjhp.v24i2.15513Legal Foundations for Inclusive Halal Tourism in West Java Between Constitutional Principles and Practical doi 10 18592 sjhp v24i2 15513
| File size | 990.36 KB |
| Pages | 27 |
| DMCA | Report |
Related /
ASIAASIA Hasil penelitian ini berdasarkan COSO yang menunjukan bahwa 1) tidak terdapat struktur organisasi sehingga tidak terdapat pemisahan tugas dan wewenangHasil penelitian ini berdasarkan COSO yang menunjukan bahwa 1) tidak terdapat struktur organisasi sehingga tidak terdapat pemisahan tugas dan wewenang
ASIAASIA Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi transfer pricing pada perusahaan manufaktur di BEI antara lain adalahBerdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi transfer pricing pada perusahaan manufaktur di BEI antara lain adalah
ASIAASIA Komite audit yang menjalankan fungsinya secara optimal mampu meningkatkan pengawasan sistem pengendalian internal, sedangkan komite yang tidak efektifKomite audit yang menjalankan fungsinya secara optimal mampu meningkatkan pengawasan sistem pengendalian internal, sedangkan komite yang tidak efektif
ASIAASIA Selain itu, ukuran perusahaan (firm size) terbukti berpengaruh positif dan substansial pada kinerja finansial, yang mengindikasikan perusahaan besar umumnyaSelain itu, ukuran perusahaan (firm size) terbukti berpengaruh positif dan substansial pada kinerja finansial, yang mengindikasikan perusahaan besar umumnya
ASIAASIA Proses transisi ini memerlukan penyesuaian sistem informasi akuntansi, peningkatan kompetensi SDM, dan potensi keterlibatan konsultan eksternal, yang dimanaProses transisi ini memerlukan penyesuaian sistem informasi akuntansi, peningkatan kompetensi SDM, dan potensi keterlibatan konsultan eksternal, yang dimana
ASIAASIA Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data diperoleh melalui observasi dan dokumentasi. Cost driver yang digunakan dalamPenelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data diperoleh melalui observasi dan dokumentasi. Cost driver yang digunakan dalam
ASIAASIA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahanPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan
ASIAASIA Selain itu, kurangnya literasi, keterbatasan waktu, dan tidak adanya pelatihan terkait Akuntansi Syariah juga menjadi faktor yang harus diperhatikan. DariSelain itu, kurangnya literasi, keterbatasan waktu, dan tidak adanya pelatihan terkait Akuntansi Syariah juga menjadi faktor yang harus diperhatikan. Dari
Useful /
JURNALUGNJURNALUGN Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar biaya, waktu pelaksanaan serta selisih biaya pekerjaan kusen Aluminium dengan kusen kayu.Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar biaya, waktu pelaksanaan serta selisih biaya pekerjaan kusen Aluminium dengan kusen kayu.
JURNALUGNJURNALUGN 8 850. Setelah melakukan penelitian pada ruas jalan Raja Inal Siregar sta. Lokasi rawan kecelakaan pada ruas jalan Raja Inal Siregar sta. 8 596,15 dengan8 850. Setelah melakukan penelitian pada ruas jalan Raja Inal Siregar sta. Lokasi rawan kecelakaan pada ruas jalan Raja Inal Siregar sta. 8 596,15 dengan
ASIAASIA 6 Tahun 2022 sesuai dengan arahan Dinas Kesehatan. Kesimpulan penelitian ini adalah Puskesmas Bajulmati sudah menerapkan PSAP No. 13 Tahun 2015 dengan6 Tahun 2022 sesuai dengan arahan Dinas Kesehatan. Kesimpulan penelitian ini adalah Puskesmas Bajulmati sudah menerapkan PSAP No. 13 Tahun 2015 dengan
JURNALUGNJURNALUGN Hasil pengujian kuat tekan ini mengindikasikan bahwa pembuatan paving block dengan penambahan limbah abu sekam padi variasi 10%, 20%, dan 30% memenuhiHasil pengujian kuat tekan ini mengindikasikan bahwa pembuatan paving block dengan penambahan limbah abu sekam padi variasi 10%, 20%, dan 30% memenuhi