Publisher

UJBUJB

Journal Jurnal Kajian HukumJurnal Kajian Hukum Abstract

Pembangunan hukum adalah salah satu kegiatan vital dalam suatu negara, tak terkecuali negara kita, karena hal ini tidak pernah lepas dari roda pembangunan semesta yang saat ini sedang digalakkan pada semua unsur civitas pembangunan. Dalam konteks pembangunan hukum di Indonesia maka masalah yang menonjol adalah masalah bahan atau materialnya yang akan dipergunakan dalam merumuskan hukum nasional, karena kita sadar bahwa negara kita, seperti juga negara-negara lain yang bercorak pluralistik dalam bidang hukum, menghadapi kenyataan pada berbagai sumber bahan hukum yang tersedia. Di negara kita yang menganut faham pluralistik, kebijakan yang ditempuh dalam menghadapi beragamnya sumber hukum ini bersifat terbuka. Hal ini tidak lain merupakan konsekuensi logis dari Sumber Tertib hukum Pancasila itu sendiri yang lebih merupakan ideologi terbuka. Sehingga karenanya sumber-sumber hukum yang ada di Indonesia akan diterima dan dimanfaatkan sejauh bahan tersebut sesuai dengan kebutuhan hukum rakyat Indonesia.

Conclusion

Eksplanasi di atas menunjukkan bahwa paling tidak di Indonesia terdapat tiga teori tentang ahli waris pengganti ini.Masing-masing teori tampaknya didasari pada basic quasi-hukum sendiri-sendiri.Figh Mawaris Klasik jelas lebih logis dari keumuman aturan dalam pasal 185 KHI di atas.BW di sisi lain dilatarbelakangi oleh norma-norma hukum Eropa khususnya Belanda, sedang KHI banyak dipengaruhi oleh pikiran-pikiran hukum yang tampak hidup dalam masyarakat Indonesia.Hal ini paling menarik untuk dilihat adalah teori penggantian ahli waris ini yang dimunculkan oleh KHI.Bila dikaji dan diperbandingkan antara ketiga teori di atas maka akan Nampak sekali bahwa sesungguhnya selama rentang waktu hukum waris Islam di Indonesia telah mengalami pergeseran, dan salah satu puncaknya muncul dalam KHI tersebut.KHI yang oleh beberapa ahli di Indonesia dipandang sebagai salah satu bentuk puncak perjuangan kaum muslimin Indonesia untuk merealisasikan Syariah dalam bentuk kode hukum formal dan sesuai dengan situasi kekinian, atau paling tidak dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka perumusan hukum nasional di bidang kekeluargaan – hukum waris – harusnya diakui benar-benar telah mewujudkan terobosan baru yang cukup krusial khususnya menyangkut pasal 185 tersebut.Bisa dikatakan demikian bila kita mengingat bahwa dalam ketentuan figh klasik sendiri sebenarnya masalah pewarisan pengganti belumlah established, minimal bila dilihat dari sedikitnya ulama figh yang mengakui keberadaan teori ini dalam pewarisan Islam.Terobosan baru yang ditempuh oleh KHI ini tampaknya lebih didasarkan pada kehendak untuk merevitalisasikan nilai-nilai keadilan yang muncul dalam masyarakat Indonesia.Hal ini nampak dengan jelas dilihat dari pasalnya tentanng ahli waris pengganti yang dalam banyak hal bersesuaian dengan nafas fikiran Hazairin dan KUH Perdata (BW).Di sini jelas terlihat bahwa KHI – pasal 185 – tersebut telah berusaha untuk menampung semua aspirasi-aspirasi hukum yang hidup di Indonesia, entah itu dari figh Islam, KUH Perdata maupun teori Hazairin, sebagai suatu teori hukum waris Islam yang muncul belakangan.Kalau ini benar maka sesungguhnya di sini terbukti proposisi dari Martha Mundi tentang hubungan saling keterpengaruhan antara hukum Islam dan masyarakat Islam bahwa “melalui masyarakat Islam tentang seseorang dapat memahami hukum Islam. (through the societies of Muslim one can understand Islamic law.) Dalam prakteknya pemahaman terhadap pasal 185 di atas dapat dicapai ketika aspirasi-aspirasi nilai keadilan dalam masyarakat muslim Indonesia terpenuhi.Secara teoritis, pergeseran hukum waris Islam di Indonesia merupakan suatu hal yang dapat dipahami mengingat fakta bahwa komunitas muslim di Indonesia tak dapat dihindari untuk senantiasa berinteraksi dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat majemuk.Sebagai suatu konsekuensinya adalah form dari syariah banyak dipengaruhi oleh interaksi sosial antar kelompok tersebut, sehingga tak lepas dari spirit nilai-nilai figh yang lama dan sejalan dengan perubahan sosial yang ada.

Future Research

Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan studi komparatif yang menyeluruh tentang sistem hukum waris di Indonesia, dengan membandingkan berbagai sumber hukum yang ada, termasuk hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat. Studi ini dapat mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara sistem-sistem hukum tersebut, serta menganalisis bagaimana setiap sistem hukum menangani masalah pewarisan, terutama dalam hal ahli waris pengganti. Selain itu, penelitian juga dapat mengeksplorasi bagaimana interaksi sosial antar kelompok dalam masyarakat majemuk mempengaruhi perkembangan hukum waris di Indonesia, dan bagaimana nilai-nilai keadilan dalam masyarakat muslim Indonesia dapat diwujudkan dalam sistem hukum waris yang ada. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika hukum waris di Indonesia dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum waris yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Metadata

File size	241.19 KB
Pages	11
DMCA	Report