SHARIAJOURNALS UINJAMBISHARIAJOURNALS UINJAMBI
NALAR FIQH: Jurnal Hukum IslamNALAR FIQH: Jurnal Hukum IslamThe notarial profession in Indonesia occupies a strategic position as a public official authorized to create authentic deeds with complete evidentiary force; however, the phenomenon of notarial involvement in criminal acts has experienced a significant increase that threatens professional integrity and public trust in the notarial institution. At least 137 notaries have been implicated in criminal cases, with the majority involving document forgery, fraud, and embezzlement, while the regulation of criminal sanctions in Law Number 2 of 2014 concerning Notarial Positions remains limitative and creates legal uncertainty. This research aims to comprehensively analyze the legal implications of imposing sanctions on notaries who commit criminal acts by integrating perspectives from positive law and Islamic law, identifying juridical and non-juridical factors causing notaries to receive criminal sanctions, analyzing the harmonization of supervision systems and sanction imposition mechanisms, and examining the concept of jarimah takzir as an educative and rehabilitative alternative to punishment. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, analyzing primary legal materials consisting of legislation and court decisions, secondary legal materials comprising scholarly literature, and tertiary legal materials, through library research techniques and qualitative data analysis using descriptive-analytical methods and deductive reasoning. The research findings indicate that juridical factors in the form of normative vacuums in criminal sanctions and non-juridical factors in the form of moral integrity degradation constitute the primary determinants; the supervision system necessitates coherent harmonization among administrative, civil, ethical code, and criminal sanctions by applying the principle of ultimum remedium, while the Islamic law perspective through the concept of jarimah takzir offers a philosophical alternative emphasizing educative and rehabilitative dimensions by classifying deed forgery as a manifestation of falsehood and breach of trust that contradicts Islamic principles of justice. This research contributes theoretically to strengthening the theory of criminal liability for legislative positions and practically recommends official reformulation to fill legal vacuums and strengthen a supervision system that is rigorous yet just in order to maintain the integrity of the notarial profession and the legitimacy of public trust in the notarial institution within the framework of Indonesias national legal system.
Penelitian ini menegaskan bahwa implikasi hukum sanksi pidana terhadap notaris menunjukkan kompleksitas harmonisasi sistem hukum Indonesia yang mengintegrasikan hukum positif dan Islam, dengan faktor penentu berupa kekosongan normatif dalam UUJN serta degradasi integritas moral.Sistem pengawasan dan mekanisme penjatuhan sanksi memerlukan harmonisasi koheren antara sanksi administratif, perdata, etik, dan pidana, di mana sanksi pidana berkedudukan sebagai *ultimum remedium* namun memerlukan reformulasi legislatif untuk mengisi kekosongan hukum yang ada.Perspektif hukum Islam melalui konsep *jarimah takzir* menawarkan alternatif filosofis yang edukatif dan rehabilitatif, mengklasifikasikan pemalsuan akta sebagai *kidzb* dan *khiyanah al-amanah*, dengan penentuan sanksi diserahkan kepada *ulil amri* untuk menjaga integritas profesi dan kepercayaan publik.
Melihat kompleksitas penjatuhan sanksi terhadap notaris dan pentingnya menjaga integritas profesi, terdapat beberapa arah penelitian lanjutan yang krusial. Pertama, perlu adanya studi mendalam mengenai bagaimana formulasi norma sanksi pidana yang eksplisit dan proporsional bagi notaris dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang baru atau revisi. Penelitian ini dapat mengkaji berbagai model perumusan pasal pidana, dengan mempertimbangkan prinsip *ultimum remedium* secara kontekstual, serta menganalisis tipologi tindak pidana yang paling sering menjerat notaris untuk memastikan kepastian hukum yang adil dan tegas, tidak hanya bagi notaris tetapi juga bagi masyarakat pengguna jasa. Kedua, penting untuk mengevaluasi secara empiris efektivitas implementasi sistem sanksi berlapis yang telah ada, yaitu sanksi administratif, perdata, kode etik, dan pidana, dalam mencegah pelanggaran dan memberikan efek jera. Penelitian selanjutnya dapat melibatkan survei terhadap notaris dan masyarakat untuk memahami persepsi mereka tentang keadilan, transparansi, dan daya cegah sanksi yang berlaku, sehingga dapat diidentifikasi celah dan rekomendasi untuk penguatan mekanisme pengawasan yang lebih optimal. Terakhir, mengingat potensi filosofis konsep *jarimah takzir* yang edukatif dan rehabilitatif dalam hukum Islam, studi komparatif atau eksploratif dapat mengembangkan model praktis adaptasi prinsip-prinsip *takzir* ke dalam sistem peradilan pidana notaris di Indonesia. Hal ini bisa mencakup pengembangan bentuk sanksi alternatif seperti mediasi penal atau restitusi yang sejalan dengan semangat keadilan restoratif dan nilai-nilai Islam, sekaligus mengkaji keselarasan penerapannya dalam bingkai hukum positif nasional. Melalui pendekatan multidimensional ini, diharapkan sistem penegakan hukum bagi notaris dapat menjadi lebih komprehensif, responsif, dan mampu memulihkan kepercayaan publik.
- Login | NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam. nalar fiqh jurnal islam journal editorial team history indexing... shariajournals-uinjambi.ac.id/index.php/nalarfiqh/issue/view/133Login NALAR FIQH Jurnal Hukum Islam nalar fiqh jurnal islam journal editorial team history indexing shariajournals uinjambi ac index php nalarfiqh issue view 133
- PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DALAM TINDAK PIDANA MEMBANTU MENYURUH MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU... ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/514PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DALAM TINDAK PIDANA MEMBANTU MENYURUH MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU ejurnal iblam ac IRL index php ILR article view 514
- The concept and features of the legal system of society as a dynamic and non-linearly developing structure... namvd.editorum.ru/en/nauka/article/89334/viewThe concept and features of the legal system of society as a dynamic and non linearly developing structure namvd editorum ru en nauka article 89334 view
- Analisis Sanksi Pidana dalam Hukum Islam Pendekatan Teoritis dan Pustaka | MAQASIDI: Jurnal Syariah dan... ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi/article/view/3524Analisis Sanksi Pidana dalam Hukum Islam Pendekatan Teoritis dan Pustaka MAQASIDI Jurnal Syariah dan ejournal staindirundeng ac index php maqasidi article view 3524
- Legal Protection Of The Notary In The Production Of A Notarial Deed | Jurnal Indonesia Sosial Sains.... doi.org/10.59141/jiss.v5i1.940Legal Protection Of The Notary In The Production Of A Notarial Deed Jurnal Indonesia Sosial Sains doi 10 59141 jiss v5i1 940
| File size | 545.5 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
STAIN TDMSTAIN TDM Berdasarkan studi, pengawasan digital pada anak adalah aktualisasi hadhanah modern yang sangat relevan dengan prinsip hukum keluarga Islam, memperluasBerdasarkan studi, pengawasan digital pada anak adalah aktualisasi hadhanah modern yang sangat relevan dengan prinsip hukum keluarga Islam, memperluas
UNIPASBYUNIPASBY Berdasarkan hasil survei, data dikumpulkan. Dengan menggunakan metode uji validitas product moment dilakukan pengujian keabsahan data. Analisis Chi-kuadratBerdasarkan hasil survei, data dikumpulkan. Dengan menggunakan metode uji validitas product moment dilakukan pengujian keabsahan data. Analisis Chi-kuadrat
IAINSORONGIAINSORONG This research provides academic and practical recommendations to strengthen an inclusive national legal system, and encourages further research on theThis research provides academic and practical recommendations to strengthen an inclusive national legal system, and encourages further research on the
DINASTIREVDINASTIREV Pengawasan internal dan eksternal oleh lembaga seperti DJSN dan OJK diperlukan untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi. Namun, tantangan seperti koordinasiPengawasan internal dan eksternal oleh lembaga seperti DJSN dan OJK diperlukan untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi. Namun, tantangan seperti koordinasi
UNRAMUNRAM Program ini diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk membentuk kelompok-kelompok usaha pembuatan pupuk organik, yang secara langsung dapat meningkatkanProgram ini diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk membentuk kelompok-kelompok usaha pembuatan pupuk organik, yang secara langsung dapat meningkatkan
IAIN MADURAIAIN MADURA Peran keluarga dan pemimpin agama sangat penting dalam memberikan dukungan, tetapi masih perlu ditingkatkan untuk mengurangi stigma dan memfasilitasi pengobatan.Peran keluarga dan pemimpin agama sangat penting dalam memberikan dukungan, tetapi masih perlu ditingkatkan untuk mengurangi stigma dan memfasilitasi pengobatan.
FIKES UMWFIKES UMW Dengan nilai p-value 0,057, variabel fisik dianggap tidak penting. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah ada hubungan antara profesionalisme dan keterampilan,Dengan nilai p-value 0,057, variabel fisik dianggap tidak penting. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah ada hubungan antara profesionalisme dan keterampilan,
INSCHOOLINSCHOOL Sebagian besar ibu pascapersalinan mengklaim mengalami masalah kelancaran menyusui pada minggu pertama setelah melahirkan. Hal ini membuat ibu khawatirSebagian besar ibu pascapersalinan mengklaim mengalami masalah kelancaran menyusui pada minggu pertama setelah melahirkan. Hal ini membuat ibu khawatir
Useful /
STAIN TDMSTAIN TDM Penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena ketidakhadiran ayah bukan semata‑masalah sosial, melainkan isu hukum dan syariah yang memiliki implikasi seriusPenelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena ketidakhadiran ayah bukan semata‑masalah sosial, melainkan isu hukum dan syariah yang memiliki implikasi serius
STAIN TDMSTAIN TDM 3 Tahun 2024 menetapkan masa jabatan delapan tahun untuk meningkatkan stabilitas pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan, sedangkan Undang‑Undang3 Tahun 2024 menetapkan masa jabatan delapan tahun untuk meningkatkan stabilitas pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan, sedangkan Undang‑Undang
STAIN TDMSTAIN TDM Fenomena “Marriage is Scary yang muncul di media sosial memengaruhi perspektif dan kesiapan menikah Generasi Z, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum KeluargaFenomena “Marriage is Scary yang muncul di media sosial memengaruhi perspektif dan kesiapan menikah Generasi Z, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Keluarga
INSCHOOLINSCHOOL Pembuangan sampah ke sungai, penyakit infeksi, dan asupan gizi buruk ibu-anak menjadi faktor risiko utama stunting di rumah apung Sungai Kahayan. BalitaPembuangan sampah ke sungai, penyakit infeksi, dan asupan gizi buruk ibu-anak menjadi faktor risiko utama stunting di rumah apung Sungai Kahayan. Balita