SHARIAJOURNALS UINJAMBISHARIAJOURNALS UINJAMBI
NALAR FIQH: Jurnal Hukum IslamNALAR FIQH: Jurnal Hukum IslamThe notarial profession in Indonesia occupies a strategic position as a public official authorized to create authentic deeds with complete evidentiary force; however, the phenomenon of notarial involvement in criminal acts has experienced a significant increase that threatens professional integrity and public trust in the notarial institution. At least 137 notaries have been implicated in criminal cases, with the majority involving document forgery, fraud, and embezzlement, while the regulation of criminal sanctions in Law Number 2 of 2014 concerning Notarial Positions remains limitative and creates legal uncertainty. This research aims to comprehensively analyze the legal implications of imposing sanctions on notaries who commit criminal acts by integrating perspectives from positive law and Islamic law, identifying juridical and non-juridical factors causing notaries to receive criminal sanctions, analyzing the harmonization of supervision systems and sanction imposition mechanisms, and examining the concept of jarimah takzir as an educative and rehabilitative alternative to punishment. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, analyzing primary legal materials consisting of legislation and court decisions, secondary legal materials comprising scholarly literature, and tertiary legal materials, through library research techniques and qualitative data analysis using descriptive-analytical methods and deductive reasoning. The research findings indicate that juridical factors in the form of normative vacuums in criminal sanctions and non-juridical factors in the form of moral integrity degradation constitute the primary determinants; the supervision system necessitates coherent harmonization among administrative, civil, ethical code, and criminal sanctions by applying the principle of ultimum remedium, while the Islamic law perspective through the concept of jarimah takzir offers a philosophical alternative emphasizing educative and rehabilitative dimensions by classifying deed forgery as a manifestation of falsehood and breach of trust that contradicts Islamic principles of justice. This research contributes theoretically to strengthening the theory of criminal liability for legislative positions and practically recommends official reformulation to fill legal vacuums and strengthen a supervision system that is rigorous yet just in order to maintain the integrity of the notarial profession and the legitimacy of public trust in the notarial institution within the framework of Indonesias national legal system.
Penelitian ini menegaskan bahwa implikasi hukum sanksi pidana terhadap notaris menunjukkan kompleksitas harmonisasi sistem hukum Indonesia yang mengintegrasikan hukum positif dan Islam, dengan faktor penentu berupa kekosongan normatif dalam UUJN serta degradasi integritas moral.Sistem pengawasan dan mekanisme penjatuhan sanksi memerlukan harmonisasi koheren antara sanksi administratif, perdata, etik, dan pidana, di mana sanksi pidana berkedudukan sebagai *ultimum remedium* namun memerlukan reformulasi legislatif untuk mengisi kekosongan hukum yang ada.Perspektif hukum Islam melalui konsep *jarimah takzir* menawarkan alternatif filosofis yang edukatif dan rehabilitatif, mengklasifikasikan pemalsuan akta sebagai *kidzb* dan *khiyanah al-amanah*, dengan penentuan sanksi diserahkan kepada *ulil amri* untuk menjaga integritas profesi dan kepercayaan publik.
Melihat kompleksitas penjatuhan sanksi terhadap notaris dan pentingnya menjaga integritas profesi, terdapat beberapa arah penelitian lanjutan yang krusial. Pertama, perlu adanya studi mendalam mengenai bagaimana formulasi norma sanksi pidana yang eksplisit dan proporsional bagi notaris dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang baru atau revisi. Penelitian ini dapat mengkaji berbagai model perumusan pasal pidana, dengan mempertimbangkan prinsip *ultimum remedium* secara kontekstual, serta menganalisis tipologi tindak pidana yang paling sering menjerat notaris untuk memastikan kepastian hukum yang adil dan tegas, tidak hanya bagi notaris tetapi juga bagi masyarakat pengguna jasa. Kedua, penting untuk mengevaluasi secara empiris efektivitas implementasi sistem sanksi berlapis yang telah ada, yaitu sanksi administratif, perdata, kode etik, dan pidana, dalam mencegah pelanggaran dan memberikan efek jera. Penelitian selanjutnya dapat melibatkan survei terhadap notaris dan masyarakat untuk memahami persepsi mereka tentang keadilan, transparansi, dan daya cegah sanksi yang berlaku, sehingga dapat diidentifikasi celah dan rekomendasi untuk penguatan mekanisme pengawasan yang lebih optimal. Terakhir, mengingat potensi filosofis konsep *jarimah takzir* yang edukatif dan rehabilitatif dalam hukum Islam, studi komparatif atau eksploratif dapat mengembangkan model praktis adaptasi prinsip-prinsip *takzir* ke dalam sistem peradilan pidana notaris di Indonesia. Hal ini bisa mencakup pengembangan bentuk sanksi alternatif seperti mediasi penal atau restitusi yang sejalan dengan semangat keadilan restoratif dan nilai-nilai Islam, sekaligus mengkaji keselarasan penerapannya dalam bingkai hukum positif nasional. Melalui pendekatan multidimensional ini, diharapkan sistem penegakan hukum bagi notaris dapat menjadi lebih komprehensif, responsif, dan mampu memulihkan kepercayaan publik.
- Login | NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam. nalar fiqh jurnal islam journal editorial team history indexing... shariajournals-uinjambi.ac.id/index.php/nalarfiqh/issue/view/133Login NALAR FIQH Jurnal Hukum Islam nalar fiqh jurnal islam journal editorial team history indexing shariajournals uinjambi ac index php nalarfiqh issue view 133
- PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DALAM TINDAK PIDANA MEMBANTU MENYURUH MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU... ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/514PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DALAM TINDAK PIDANA MEMBANTU MENYURUH MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU ejurnal iblam ac IRL index php ILR article view 514
- The concept and features of the legal system of society as a dynamic and non-linearly developing structure... namvd.editorum.ru/en/nauka/article/89334/viewThe concept and features of the legal system of society as a dynamic and non linearly developing structure namvd editorum ru en nauka article 89334 view
- Analisis Sanksi Pidana dalam Hukum Islam Pendekatan Teoritis dan Pustaka | MAQASIDI: Jurnal Syariah dan... ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi/article/view/3524Analisis Sanksi Pidana dalam Hukum Islam Pendekatan Teoritis dan Pustaka MAQASIDI Jurnal Syariah dan ejournal staindirundeng ac index php maqasidi article view 3524
- Legal Protection Of The Notary In The Production Of A Notarial Deed | Jurnal Indonesia Sosial Sains.... doi.org/10.59141/jiss.v5i1.940Legal Protection Of The Notary In The Production Of A Notarial Deed Jurnal Indonesia Sosial Sains doi 10 59141 jiss v5i1 940
| File size | 545.5 KB |
| Pages | 18 |
| Short Link | https://juris.id/p-2Fi |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
UINSAIZUUINSAIZU Oleh karena itu, diperlukan standardisasi konsep halal melalui institusi resmi, evaluasi dampak program secara sistematis, serta peningkatan edukasi publikOleh karena itu, diperlukan standardisasi konsep halal melalui institusi resmi, evaluasi dampak program secara sistematis, serta peningkatan edukasi publik
IAIN MADURAIAIN MADURA Mapalus, a communal tradition rooted in the Christian-majority Minahasan society, has been adopted by the Muslim minority by applying Maqāṣid SyarīahMapalus, a communal tradition rooted in the Christian-majority Minahasan society, has been adopted by the Muslim minority by applying Maqāṣid Syarīah
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Beberapa tema yang dilacak adalah wali nikah (pasal 22), saksi nikah (pasal 25), dan poligami (pasal 57). Kajian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakanBeberapa tema yang dilacak adalah wali nikah (pasal 22), saksi nikah (pasal 25), dan poligami (pasal 57). Kajian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan
UINUIN Sistem hukum yang tidak monolitik ini mengakibatkan ketegangan dan konflik. Konflik muncul dari perbedaan antara sistem hukum dan di dalam satu sistemSistem hukum yang tidak monolitik ini mengakibatkan ketegangan dan konflik. Konflik muncul dari perbedaan antara sistem hukum dan di dalam satu sistem
IAIN CURUPIAIN CURUP Slk yang disidangkan di Pengadilan Agama Kota Solok, Sumatera Barat, yang melibatkan sengketa hibah properti komunal. Metodologi penelitian yang digunakanSlk yang disidangkan di Pengadilan Agama Kota Solok, Sumatera Barat, yang melibatkan sengketa hibah properti komunal. Metodologi penelitian yang digunakan
ITKAITKA Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih kuat, termasuk pengesahan undang‑undang jaminan produk halal, untuk memperluas cakupan sertifikasi danOleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih kuat, termasuk pengesahan undang‑undang jaminan produk halal, untuk memperluas cakupan sertifikasi dan
UINSAIZUUINSAIZU Qati menunjukkan makna yang pasti dan tidak tersangkal, sedangkan zanni menunjukkan makna yang bersifat probabilistik dan terbuka bagi berbagai interpretasi.Qati menunjukkan makna yang pasti dan tidak tersangkal, sedangkan zanni menunjukkan makna yang bersifat probabilistik dan terbuka bagi berbagai interpretasi.
UINUIN Namun penafsiran yang bias patriarki terhadap teks-teks Alquran dan Sunah menyebabkan perempuan sulit mengakses hak-hak ekonominya secara setara denganNamun penafsiran yang bias patriarki terhadap teks-teks Alquran dan Sunah menyebabkan perempuan sulit mengakses hak-hak ekonominya secara setara dengan
Useful /
BCRECBCREC Selain itu, metode sintesis katalis baru seperti penguapan amonia, hidrotérmal, dan pertukaran ion telah menunjukkan peningkatan stabilitas dan kemampuanSelain itu, metode sintesis katalis baru seperti penguapan amonia, hidrotérmal, dan pertukaran ion telah menunjukkan peningkatan stabilitas dan kemampuan
BCRECBCREC Nanopartikel MgFe2O4 yang disintesis dengan ekstrak biji labu memiliki ukuran kristal 3,87 nm, struktur spinel kubik, ukuran partikel rata-rata 29 nm,Nanopartikel MgFe2O4 yang disintesis dengan ekstrak biji labu memiliki ukuran kristal 3,87 nm, struktur spinel kubik, ukuran partikel rata-rata 29 nm,
UINSAIZUUINSAIZU Namun, penegakannya masih lemah karena toleransi budaya, celah hukum, serta minimnya mekanisme pencegahan dan edukasi. Integrasi pendekatan maqāṣidNamun, penegakannya masih lemah karena toleransi budaya, celah hukum, serta minimnya mekanisme pencegahan dan edukasi. Integrasi pendekatan maqāṣid
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Dewasa ini banyak temuan kasus anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya karena hasil perzinahan. Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, anak yangDewasa ini banyak temuan kasus anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya karena hasil perzinahan. Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, anak yang