APMDAPMD

GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya disfungsi asas pengakuan (rekognisi) dan subsidiaritas desa, khususnya di Kalurahan Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul, yang dipicu oleh penerbitan Permendes PDTT setiap tahun mengenai prioritas penggunaan dana desa serta intervensi yang semakin kuat melalui Perpres Nomor 104 Tahun 2021, khususnya Pasal 5 ayat (4). Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya fluktuasi penggunaan dana desa: pada periode 2015–2018 dana desa hanya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur; pada 2019 selain infrastruktur, dana desa juga digunakan untuk pemberdayaan masyarakat; pada 2020 pandemi Covid‑19 menyebabkan dana desa difokuskan kembali untuk penanganan pandemi; pada 2021 dana desa dipergunakan untuk mempercepat pencapaian SDG Desa; dan pada 2022 penggunaan dana desa meningkat signifikan sebagai konsekuensi intervensi melalui Perpres Nomor 104/2021. Pada kenyataannya, Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo menerapkan taktik khusus dalam penggunaan dana desa pada tahun 2022, baik untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat hasil musdes maupun untuk melaksanakan mandat Perpres tersebut.

Penggunaan dana desa mengalami banyak intervensi dari pemerintah supra‑desa melalui berbagai regulasi, sehingga otoritas desa dalam mengelola dana desa tidak sepenuhnya terwujud sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, yang pada gilirannya mengabaikan prinsip pengakuan dan subsidiaritas.Respons Pemerintah Desa Sumbermulyo terhadap Perpres No.104/2021 berupa strategi agar kegiatan yang telah direncanakan dalam musdes tetap dapat dilaksanakan meskipun harus dikemas dalam paket yang berbeda.Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meminimalkan regulasi yang membatasi desa dalam menjalankan otoritasnya sehingga prinsip pengakuan dan subsidiaritas dapat berfungsi secara optimal.

Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi secara komparatif bagaimana perbedaan sistem pelaporan antara Kemendagri dan Kemendes memengaruhi alokasi dan penggunaan dana desa di berbagai desa di Jawa Tengah. Penelitian tersebut dapat menggunakan pendekatan campuran kuantitatif‑kualitatif untuk mengidentifikasi hambatan teknis dan administratif yang muncul akibat ketidaksesuaian klasifikasi bidang pembangunan dalam sistem pelaporan. Selanjutnya, studi longitudinal dapat meneliti dampak jangka panjang intervensi Perpres No. 104/2021 terhadap otonomi desa dalam mengelola dana desa serta pencapaian tujuan SDG desa, dengan membandingkan desa yang mengalami defisit anggaran dan yang tidak. Penelitian ini dapat mengukur variabel‑variabel seperti tingkat partisipasi musdes, kepatuhan terhadap prioritas penggunaan dana desa, dan kualitas pelaporan keuangan. Selain itu, pengembangan model perencanaan anggaran partisipatif yang selaras dengan regulasi supra‑desa dapat menjadi fokus penelitian aksi‑riset untuk meningkatkan kesesuaian antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pusat. Model tersebut dapat diuji coba di beberapa desa pilot dengan melibatkan stakeholder desa, distrik, dan kementerian terkait, serta dievaluasi melalui indikator keberhasilan implementasi dan kepuasan pengguna. Hasil dari rangkaian penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif, memperkuat prinsip pengakuan dan subsidiaritas, serta mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk pembangunan berkelanjutan.

  1. TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TEGALREJO KECAMATAN TUGUMULYO KABUPATEN... doi.org/10.34010/agregasi.v9i2.5386TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TEGALREJO KECAMATAN TUGUMULYO KABUPATEN doi 10 34010 agregasi v9i2 5386
  2. Disfunction of Recognition and Subsidiarity: Usage of Dana Desa | GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan... 118.97.8.123/index.php/governabilitas/article/view/403Disfunction of Recognition and Subsidiarity Usage of Dana Desa GOVERNABILITAS Jurnal Ilmu Pemerintahan 118 97 8 123 index php governabilitas article view 403
  3. KOMBINASI RESIPROKAL ASAS REKOGNISI DAN SUBSIDIARITAS PEMERINTAHAN DESA DENGAN KONSEP PEMERINTAHAN BERGAYA... doi.org/10.36859/jap.v4i1.277KOMBINASI RESIPROKAL ASAS REKOGNISI DAN SUBSIDIARITAS PEMERINTAHAN DESA DENGAN KONSEP PEMERINTAHAN BERGAYA doi 10 36859 jap v4i1 277
  4. Home Page. home page foundation profit organization govern digital object identifier system behalf agencies... Doi.OrgHome Page home page foundation profit organization govern digital object identifier system behalf agencies Doi Org
Read online
File size276.51 KB
Pages18
DMCAReport

Related /

ads-block-test