Publisher

POMPOM

Journal Eruditio : Indonesia Journal of Food and Drug SafetyEruditio : Indonesia Journal of Food and Drug Safety Abstract

Tata kelola pemerintahan Indonesia mengalami big-bang decentralization pada masa reformasi dengan luaran utamanya adalah Otonomi Daerah. Salah satu tindak lanjut dari UU tersebut ialah terbentuknya sejumlah Lembaga Pemerintah Non Departemen pada tahun 2001, salah satunya adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan. BPOM hadir sebagai instansi pusat yang memiliki perangkat di 33 ibukota provinsi dan 40 kabupaten/kota. Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 menyebut bahwa Indonesia menyelenggarakan tiga paradigma administrasi publik secara paralel, mulai dari Weberian sampai dengan New Public Service. NPS hadir sebagai kritik pada Old Public Administration dan New Public Management dengan fokus utamanya adalah masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menempatkan NPS pada konteks pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia yang fungsinya dijalankan oleh BPOM. NPS terdiri dari 7 prinsip utama dan masing-masing memiliki kesesuaian dengan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia. Peredaran komoditi seperti Obat tidak dapat dipandang sebatas NPM mengingat selain BPOM sebagai pemberi layanan dan industri farmasi sebagai penerima layanan, terdapat pula masyarakat yang akan memperoleh dampak langsung pada Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Berdasarkan kesesuaian tersebut, direkomendasikan kepada BPOM untuk menekankan pentingnya paradigma NPS sebagai perspektif administrasi publik yang dianut oleh organisasi dan memuatnya pada dokumen-dokumen organisasi sehingga stakeholder memiliki pemahaman yang sama akan pola kerja BPOM berikut paradigma administrasi publik yang menyertainya.

Conclusion

Paradigma New Public Service (NPS) sesuai untuk diimplementasikan dalam pengawasan obat dan makanan karena memberikan kritik terhadap OPA dan NPM serta memenuhi kebutuhan administrasi publik.Fokus utama NPS pada masyarakat menekankan peran citizen, sehingga edukasi BPOM melalui program seperti CekKLIK dan kampanye keamanan pangan memperkuat pemberdayaan publik.Untuk meningkatkan efektivitas, BPOM perlu meningkatkan respons terhadap interaksi warga di media sosial, yang menjadi bukti nyata penerapan citizen engagement.

Future Research

Penelitian selanjutnya dapat mengkaji bagaimana platform digital untuk pemberdayaan warga seperti BPOM Mobile dan CekKLIK memengaruhi tingkat kepercayaan publik serta kepatuhan terhadap standar keamanan obat, dengan merumuskan pertanyaan penelitian: Sejauh mana penggunaan platform digital meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi obat di Indonesia? Selain itu, penting untuk menyelidiki dampak desentralisasi wewenang regulatori ke unit BPOM daerah dalam penerapan prinsip-prinsip NPS, sehingga pertanyaan berikut dapat dijadikan fokus: Apakah desentralisasi otoritas regulatori meningkatkan efektivitas implementasi NPS pada tingkat daerah dibandingkan dengan model terpusat? Selanjutnya, analisis komparatif antara pendekatan berbasis NPS dan pendekatan tradisional New Public Management (NPM) dalam penanganan Emergency Use Authorization selama pandemi dapat memberikan wawasan kritis, dengan pertanyaan: Bagaimana kinerja BPOM dalam mengelola EUA menggunakan kerangka NPS dibandingkan dengan kerangka NPM, khususnya dalam hal kecepatan, transparansi, dan kepuasan stakeholder? Kombinasi ketiga studi ini akan memperluas pemahaman tentang optimalisasi paradigma administrasi publik dalam konteks regulasi obat dan makanan, serta memberikan dasar empiris bagi kebijakan yang lebih responsif dan berbasis warga.

References

1. Tantangan Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan dalam Mendukung Peningkatan Daya Saing, Ekonomi dan Bisnis... doi.org/10.54384/eruditio.v1i2.79Tantangan Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan dalam Mendukung Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Bisnis doi 10 54384 eruditio v1i2 79
2. Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Pengawasan Obat di Apotek | University Of Bengkulu Law Journal.... ejournal.unib.ac.id/index.php/ubelaj/article/view/7939Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Pengawasan Obat di Apotek University Of Bengkulu Law Journal ejournal unib ac index php ubelaj article view 7939
3. The Future of Drug Safety: Promoting and Protecting the Health of the Public | The National Academies... nationalacademies.org/publications/11750The Future of Drug Safety Promoting and Protecting the Health of the Public The National Academies nationalacademies publications 11750
4. Loka Pengawas Obat dan Makanan: Transformasi New Public Service dalam Reformasi Administrasi BPOM | Administratio.... jurnaladministratio.fisip.unila.ac.id/index.php/administratio/article/view/203Loka Pengawas Obat dan Makanan Transformasi New Public Service dalam Reformasi Administrasi BPOM Administratio jurnaladministratio fisip unila ac index php administratio article view 203

Metadata

File size	455.9 KB
Pages	9
DMCA	Report