IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH

Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu HukumDeposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memegang peranan penting dalam sistem hukum, termasuk dalam konteks hukum anti terorisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip Pancasila berfungsi sebagai pilar dalam pembentukan dan penerapan hukum anti terorisme di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan kajian pustaka sebagai metode utama, yang meliputi analisis literatur akademik, dokumen hukum dan wawancara dengan ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia memberikan kerangka moral dan ideologis yang mendasari pembuatan dan pelaksanaan hukum anti terorisme di Indonesia. Pancasila memastikan bahwa upaya penanggulangan terorisme tetap sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan bangsa. Namun, tantangan seperti potensi pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan wewenang perlu diatasi untuk memastikan bahwa hukum anti terorisme tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Penelitian ini merekomendasikan penguatan penegakan hak asasi manusia, inklusivitas dalam pembuatan kebijakan, serta evaluasi dan revisi berkala terhadap kebijakan anti terorisme untuk meningkatkan efektivitas dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai dasar negara.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai pilar penting dalam sistem hukum anti-terorisme di Indonesia, dengan setiap sila memberikan kontribusi khusus untuk memastikan kebijakan yang efektif, adil, dan beradab.Meskipun terdapat tantangan dalam menjaga keseimbangan antara keamanan dan hak asasi manusia, integrasi nilai-nilai Pancasila secara mendalam dapat meningkatkan efektivitas kebijakan dan mengurangi potensi konflik.Oleh karena itu, penguatan penerapan prinsip Pancasila dalam kebijakan anti-terorisme menjadi kunci untuk menciptakan sistem hukum yang responsif dan berkeadilan.

Penelitian selanjutnya dapat menyelidiki bagaimana pelatihan hak asasi manusia yang dirancang berlandaskan nilai‑nilai Pancasila bagi aparat penegak hukum mempengaruhi frekuensi dan jenis pelanggaran hak dalam operasi anti‑terorisme, serta mengidentifikasi faktor‑faktor kunci yang meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip‑prinsip kemanusiaan. Selanjutnya, studi dapat mengevaluasi efektivitas mekanisme pembuatan kebijakan partisipatif yang melibatkan warga masyarakat dari berbagai latar belakang etnis, agama, dan sosial‑ekonomi dengan tetap berpegang pada nilai Pancasila, dalam upaya menurunkan tingkat radikalisasi pada generasi muda serta memperkuat rasa persatuan. Selain itu, penelitian dapat menilai hasil tinjauan kebijakan periodik yang bersifat interdisipliner, yang secara sistematis menyesuaikan undang‑undang anti‑terorisme dengan lima sila Pancasila, dengan fokus pada peningkatan efikasi hukum, keadilan sosial, dan kohesi nasional. Penelitian juga dapat mengeksplorasi peran teknologi informasi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan anti‑terorisme yang selaras dengan prinsip Pancasila, khususnya dalam konteks pengawasan publik dan pemantauan independen.

Read online
File size1.05 MB
Pages9
DMCAReport

Related /

ads-block-test