IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu HukumDeposisi: Jurnal Publikasi Ilmu HukumPenelitian ini mengkaji: (i) bentuk ideal pencegahan korupsi melalui sistem pendidikan terintegrasi; dan (ii) hambatan yang diproyeksikan dalam pelaksanaan model pencegahan korupsi melalui sistem pendidikan terintegrasi. Latar belakang keberadaan tindak pidana korupsi dibuktikan oleh posisi Indonesia pada peringkat 96 dari 180 negara dengan skor 38 dari 100 pada awal 2023, di bawah rata‑rata global sebesar 43. Data menunjukkan upaya pemberantasan korupsi dengan mengoptimalkan sistem hukuman belum efektif dalam menurunkan tingkat kasus korupsi, sehingga diperlukan langkah non‑hukuman, salah satunya melalui pendidikan anti‑korupsi yang menanamkan kesadaran dampak korupsi pada generasi muda. Penelitian menggunakan pendekatan konseptual yang dikombinasikan dengan materi hukum dan analisis kualitatif, menghasilkan tiga bentuk ideal pencegahan korupsi melalui sistem pendidikan terintegrasi, yaitu: (i) penyediaan pendidikan anti‑korupsi tingkat dasar; (ii) penyusunan kurikulum pendidikan anti‑korupsi; dan (iii) penyusunan skema pembelajaran pendidikan anti‑korupsi. Hambatan yang diidentifikasi meliputi: (i) belum adanya kurikulum pendidikan anti‑korupsi; (ii) belum tersedia petunjuk pelaksanaan dan teknis untuk mengimplementasikan pendidikan anti‑korupsi terintegrasi; serta (iii) sifat pendidikan anti‑korupsi yang bersifat fakultatif.
Bentuk ideal pencegahan korupsi melalui sistem pendidikan terintegrasi meliputi penyediaan pendidikan anti‑korupsi pada tingkat dasar, penyusunan kurikulum pendidikan anti‑korupsi, serta penyusunan skema pembelajaran pendidikan anti‑korupsi.Hambatan dalam implementasi model pencegahan korupsi melalui pendidikan terintegrasi antara lain belum tersedianya kurikulum pendidikan anti‑korupsi, belum ada petunjuk pelaksanaan dan teknis yang tersedia, serta sifat fakultatif pendidikan anti‑korupsi.Oleh karena itu, konsistensi dan integrasi antara upaya preventif dan represif diperlukan untuk mengoptimalkan efektivitas pendidikan anti‑korupsi di Indonesia.
Penelitian selanjutnya dapat menyelidiki bagaimana penyusunan kurikulum anti‑korupsi yang terstandarisasi untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah dapat meningkatkan pemahaman dan perilaku anti‑korupsi siswa, dengan menguji efektivitas modul‑modul yang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang ada. Selanjutnya, diperlukan kajian eksperimental yang membandingkan berbagai metode pengajaran—seperti metode inquiry, kolaboratif, dan experiential—untuk menentukan strategi paling efektif dalam menumbuhkan nilai‑nilai anti‑korupsi dan mengurangi kecenderungan korupsi di kalangan pelajar. Penelitian ketiga dapat mengevaluasi dampak penggunaan platform digital dan media sosial sebagai sarana penyuluhan anti‑korupsi terhadap peningkatan kesadaran, partisipasi, dan perubahan sikap jangka panjang pada generasi muda. Akhirnya, studi longitudinal dapat memeriksa apakah integrasi pendidikan anti‑korupsi secara berkelanjutan dalam kurikulum nasional menghasilkan penurunan signifikan tingkat korupsi di lingkungan institusi pendidikan dan masyarakat luas.
| File size | 791.1 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
APPIHIAPPIHI Kegiatan ekspor dan impor harus mengacu pada tiga prinsip dasar hukum perdagangan internasional. kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda, dan penggunaanKegiatan ekspor dan impor harus mengacu pada tiga prinsip dasar hukum perdagangan internasional. kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda, dan penggunaan
APPIHIAPPIHI BBPOM Gorontalo melaksanakan perlindungan hukum melalui dua jalur, yaitu preventif berupa sosialisasi, edukasi, dan inspeksi rutin, serta represif berupaBBPOM Gorontalo melaksanakan perlindungan hukum melalui dua jalur, yaitu preventif berupa sosialisasi, edukasi, dan inspeksi rutin, serta represif berupa
APPIHIAPPIHI Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU, tetapi kurang memperhatikan aspek keadilan yang berdampak luas terhadap pihak terkait. Direksi perseroan sebagai personal guaranteePasal 8 ayat (4) UUKPKPU, tetapi kurang memperhatikan aspek keadilan yang berdampak luas terhadap pihak terkait. Direksi perseroan sebagai personal guarantee
APPIHIAPPIHI Salah satu langkah hukum yang dilakukan kreditor adalah mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga. Persyaratan pailit di Indonesia terbilangSalah satu langkah hukum yang dilakukan kreditor adalah mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga. Persyaratan pailit di Indonesia terbilang
APPIHIAPPIHI Makna perubahan dalam konteks amandemen UUD 1945 adalah mekanisme penyesuaian norma konstitusi yang bersifat parsial dan terbatas tanpa menghilangkan identitasMakna perubahan dalam konteks amandemen UUD 1945 adalah mekanisme penyesuaian norma konstitusi yang bersifat parsial dan terbatas tanpa menghilangkan identitas
APPIHIAPPIHI Penelitian ini menegaskan bahwa penyusunan MoU yang jelas dan sesuai prinsip hukum sangat penting untuk meminimalisir sengketa dan memberikan perlindunganPenelitian ini menegaskan bahwa penyusunan MoU yang jelas dan sesuai prinsip hukum sangat penting untuk meminimalisir sengketa dan memberikan perlindungan
APPIHIAPPIHI Penelitian ini juga menekankan pentingnya penguatan kebijakan dan kolaborasi lintas lembaga untuk mengintegrasikan keadilan restoratif secara lebih efektifPenelitian ini juga menekankan pentingnya penguatan kebijakan dan kolaborasi lintas lembaga untuk mengintegrasikan keadilan restoratif secara lebih efektif
AKABAAKABA Hasilnya menunjukkan bahwa partai oposisi memiliki peranan penting dalam menjaga Check and Balances di politik hukum Indonesia dan diperlukan adanya dasarHasilnya menunjukkan bahwa partai oposisi memiliki peranan penting dalam menjaga Check and Balances di politik hukum Indonesia dan diperlukan adanya dasar
Useful /
APPIHIAPPIHI Proses legislasi yang hanya berlangsung 42 hari tidak melibatkan partisipasi publik secara bermakna, mengabaikan transparansi, dan bertentangan denganProses legislasi yang hanya berlangsung 42 hari tidak melibatkan partisipasi publik secara bermakna, mengabaikan transparansi, dan bertentangan dengan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Penelitian ini menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Addimyathi Nurul Iman memiliki peran penting dalam pengembangan literasi halal, khususnya pada produkPenelitian ini menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Addimyathi Nurul Iman memiliki peran penting dalam pengembangan literasi halal, khususnya pada produk
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kendala seperti penegakan hukum yang inconsistent dan kurangnya kesadaran debitur mengenai hak-hak kreditur mempengaruhi efektivitas perlindungan tersebut.Kendala seperti penegakan hukum yang inconsistent dan kurangnya kesadaran debitur mengenai hak-hak kreditur mempengaruhi efektivitas perlindungan tersebut.
STKIP PERSADASTKIP PERSADA Hasil analisis menunjukkan NPV Rp.4. 563.694,26. > 0, IRR 9,02% > DR 6 %, PI sebesar 1,84. Usaha DAM secara ekonomi menjanjikan keuntungan, dan pengembalianHasil analisis menunjukkan NPV Rp.4. 563.694,26. > 0, IRR 9,02% > DR 6 %, PI sebesar 1,84. Usaha DAM secara ekonomi menjanjikan keuntungan, dan pengembalian