UNSIKAUNSIKA
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah HukumJurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah HukumMeningkatnya peluang transaksi perdagangan barang dan jasa dalam lingkup global di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ini harus direspon dengan kemampuan negara memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia yang terlibat dalam pasar bebas MEA. Notaris diharapkan mampu memberikan pelayanan akan jasanya tidak hanya di tingkat regional tetapi juga nasional bahkan global. Hal tersebut melahirkan gagasan tentang optimalisasi peranan Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas permasalahan hukum yang ada. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menganalisis tentang landasan politis, filosofis dan sosiologis dalam gagasan perluasan wilayah jabatan notaris serta konsep globalisasi pelaksanaan tugas jabatan notaris dalam yurisdiksi ekstrateritorial.
Pembaharuan hukum yang mengusulkan perluasan wilayah jabatan notaris ke dalam yurisdiksi ekstrateritorial Indonesia didasarkan pada nilai politis, filosofis, dan sosiologis, selaras dengan agenda pemerintah untuk mengundang investasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Implementasinya meliputi pelaksanaan tugas notaris di wilayah teritorial maupun ekstrateritorial, dengan penandatanganan akta di kedutaan besar Indonesia serta penggunaan hukum Indonesia.Dengan demikian, reformasi ini bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi transaksi internasional.
Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi model yurisdiksi notaris di negara-negara ASEAN lain untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia, sehingga keseimbangan antara kedaulatan nasional dan kebutuhan ekstrateritorial dapat terjaga. Selain itu, studi tentang pengembangan platform notaris digital lintas batas dapat menilai dampaknya terhadap kepastian hukum dan efisiensi prosedural dalam perdagangan antarnegara di MEA, serta mengidentifikasi tantangan teknis dan regulasi yang harus diatasi. Penelitian juga perlu mengkaji persepsi dan tingkat kepercayaan pelaku bisnis Indonesia terhadap jaminan hukum setelah penerapan kewenangan notaris yang diperluas, dengan merancang mekanisme monitoring dan evaluasi yang dapat meningkatkan rasa aman dalam transaksi internasional.
| File size | 302.72 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
ASRITANIASRITANI Selain itu, praktik-praktik yang terdokumentasi ini berpotensi memberikan kontribusi bagi studi etnobotani, produksi ternak berkelanjutan, dan penelitianSelain itu, praktik-praktik yang terdokumentasi ini berpotensi memberikan kontribusi bagi studi etnobotani, produksi ternak berkelanjutan, dan penelitian
UBLUBL Rekonstruksi semacam itu diperlukan untuk mengurangi celah hukum dan memperkuat perlindungan bagi korban cyberbullying lintas negara. Penegakan hukum terhadapRekonstruksi semacam itu diperlukan untuk mengurangi celah hukum dan memperkuat perlindungan bagi korban cyberbullying lintas negara. Penegakan hukum terhadap
UINUIN Namun, kajian ekokritik dalam sastra anak digital yang mengangkat tema kerusakan laut masih minim. Penelitian ini berfokus pada analisis representasi kerusakanNamun, kajian ekokritik dalam sastra anak digital yang mengangkat tema kerusakan laut masih minim. Penelitian ini berfokus pada analisis representasi kerusakan
UINSIUINSI Oleh karena itu, dilihat dari sudut pandang hukum internasional, Indonesia tetap terikat untuk memainkan peran dalam melindungi pengungsi di dalam batas-batasnyaOleh karena itu, dilihat dari sudut pandang hukum internasional, Indonesia tetap terikat untuk memainkan peran dalam melindungi pengungsi di dalam batas-batasnya
WYMWYM Penelitian menunjukkan bahwa profitability (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap firm value (Y) pada perusahaan infrastruktur. Leverage (X2)Penelitian menunjukkan bahwa profitability (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap firm value (Y) pada perusahaan infrastruktur. Leverage (X2)
WYMWYM Analisis yang digunakan adalah analisis titik impas (BEP), analisis margin kontribusi, analisis Margin Of Safety (MOS), dan analisis perencanaan laba.Analisis yang digunakan adalah analisis titik impas (BEP), analisis margin kontribusi, analisis Margin Of Safety (MOS), dan analisis perencanaan laba.
UMIUMI Manfaat yang diperoleh peserta dari kegiatan PPM ini antara lain membina masyarakat ekonomi lemah. Program pembinaan melalui ceramah diselenggarakan denganManfaat yang diperoleh peserta dari kegiatan PPM ini antara lain membina masyarakat ekonomi lemah. Program pembinaan melalui ceramah diselenggarakan dengan
UM SURABAYAUM SURABAYA Sebagai bentuk pelaksanaan THPA, pada tahun 2016 Singapura menangkap warga Indonesia yang diduga membakar hutan dan lahan pada tahun 2015. Penelitian iniSebagai bentuk pelaksanaan THPA, pada tahun 2016 Singapura menangkap warga Indonesia yang diduga membakar hutan dan lahan pada tahun 2015. Penelitian ini
Useful /
UNSIKAUNSIKA Di Indonesia, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terus terjadi terutama di Sumatera, Riau, dan Kalimantan. Karhutla hebat pernah terjadi di RiauDi Indonesia, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terus terjadi terutama di Sumatera, Riau, dan Kalimantan. Karhutla hebat pernah terjadi di Riau
UNSIKAUNSIKA Hasil penelitian ini menegaskan keberlakuan hukum Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tidak sesuai dengan asas hukum karenaHasil penelitian ini menegaskan keberlakuan hukum Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tidak sesuai dengan asas hukum karena
SASTRA UNESSASTRA UNES Hal ini mendorong perlunya menggali peran filsafat pendidikan dalam membentuk karakter siswa. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menggali peran filsafatHal ini mendorong perlunya menggali peran filsafat pendidikan dalam membentuk karakter siswa. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menggali peran filsafat
UMIUMI Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa yaitu. setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disahkan, baru kegiatan belanja desaBerdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa yaitu. setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disahkan, baru kegiatan belanja desa