UM SURABAYAUM SURABAYA
Justitia Jurnal HukumJustitia Jurnal HukumPengulangan polusi kabut asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah menimbulkan rasa frustrasi di pihak Singapura, yang kemudian mendorong pemerintah Singapura untuk menetapkan aturan yang mencakup yurisdiksi ekstrateritorial dalam ketentuannya. Aturan tersebut dikenal sebagai Undang-Undang Transboundary Haze Pollution tahun 2014. Berdasarkan regulasi tersebut, Singapura memiliki yurisdiksi untuk menuntut pelaku kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Sebagai bentuk pelaksanaan THPA, pada tahun 2016 Singapura menangkap warga Indonesia yang diduga membakar hutan dan lahan pada tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kompetensi Singapura dalam menangkap warga Indonesia yang dicurigai melakukan pembakaran hutan dan lahan yang menyebabkan polusi kabut asap lintas batas menurut hukum internasional.
Secara umum, suatu negara tidak dapat menerapkan yurisdiksinya di luar wilayahnya karena akan bertentangan dengan kedaulatan negara lain.Meskipun hukum internasional tidak melarang aturan ekstrateritorial, pelaksanaannya harus didasarkan pada kerja sama timbal balik dengan negara yang terdampak dan menghindari tindakan yang merugikan negara lain.Singapura tidak memiliki kompetensi untuk menangkap warga Indonesia yang dicurigai melakukan pembakaran hutan karena kurangnya koordinasi dengan pemerintah Indonesia, yang merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan teritorial Indonesia.
Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi bagaimana Perjanjian ASEAN tentang Polusi Kabut Lintas Batas (AATHP) dapat diperkuat dengan menambahkan mekanisme sanksi yang dapat ditegakkan, melalui analisis komparatif dengan perjanjian lingkungan regional lainnya. Selanjutnya, studi kasus tentang operasi penangkapan oleh Singapura dapat diadakan untuk mengidentifikasi hambatan praktis dalam kerjasama bilateral antara pemerintah Singapura dan Indonesia, dengan melibatkan wawancara para pemangku kepentingan terkait. Selain itu, diperlukan pengembangan model hukum yang mengintegrasikan prinsip yurisdiksi ekstrateritorial dengan perlindungan kedaulatan negara, yang diuji coba pada konteks kebijakan lingkungan di negara‑negara Asia Tenggara lainnya. Penelitian tersebut juga dapat meneliti efek kebijakan ekstrateritorial terhadap persepsi kedaulatan nasional melalui survei publik di Indonesia dan Singapura. Akhirnya, analisis dampak ekonomi dari kebijakan penegakan THPA terhadap sektor perkebunan dan industri dapat memberikan wawasan tentang keberlanjutan kebijakan tersebut. Semua penelitian ini diharapkan memberikan dasar empiris untuk memperbaiki koordinasi regional dan memperkuat kerangka hukum internasional dalam menangani polusi kabut lintas batas.
| File size | 720.58 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
PELITABANGSAPELITABANGSA Namun, proses peminjaman dan pengembalian buku yang masih dilakukan secara manual sering menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesalahan pencatatanNamun, proses peminjaman dan pengembalian buku yang masih dilakukan secara manual sering menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesalahan pencatatan
PELITABANGSAPELITABANGSA Hasil konsep rancangan berupa orientasi bangunan mengarah ke laut untuk memaksimalkan kualitas udara dan kenyamanan termal alami. Resort ini diharapkanHasil konsep rancangan berupa orientasi bangunan mengarah ke laut untuk memaksimalkan kualitas udara dan kenyamanan termal alami. Resort ini diharapkan
UNUBLITARUNUBLITAR Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dipadukan dengan pendekatan yuridis normatif-empiris. Data dikumpulkanPenelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dipadukan dengan pendekatan yuridis normatif-empiris. Data dikumpulkan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASEAN memiliki kapasitas sebagai mediator dan platform dialog yang efektif, meskipun dihadapkan pada tantangan dariHasil penelitian menunjukkan bahwa ASEAN memiliki kapasitas sebagai mediator dan platform dialog yang efektif, meskipun dihadapkan pada tantangan dari
ARIPAFIARIPAFI Perlu adanya pengembangan bahan ajar yang lebih komprehensif, aplikatif, dan relevan dengan konteks sosial siswa. Dengan demikian, pembelajaran PABP dapatPerlu adanya pengembangan bahan ajar yang lebih komprehensif, aplikatif, dan relevan dengan konteks sosial siswa. Dengan demikian, pembelajaran PABP dapat
UNDHIRA BALIUNDHIRA BALI Kebakaran hutan menyebabkan kerugian yang signifikan dalam bentuk kerusakan habitat, emisi gas rumah kaca, hilangnya kehidupan satwa liar, dan bahkan hilangnyaKebakaran hutan menyebabkan kerugian yang signifikan dalam bentuk kerusakan habitat, emisi gas rumah kaca, hilangnya kehidupan satwa liar, dan bahkan hilangnya
UNDHIRA BALIUNDHIRA BALI Dalam penentuan lokasi prakerin, sering terjadi ketidaksesuaian antara kemampuan siswa dengan industri tempat prakerin dilaksanakan. Oleh karena itu, untukDalam penentuan lokasi prakerin, sering terjadi ketidaksesuaian antara kemampuan siswa dengan industri tempat prakerin dilaksanakan. Oleh karena itu, untuk
JQWHJQWH Stunting merupakan permasalahan kesehatan karena berhubungan dengan risiko terjadinya kesakitan dan kematian, perkembangan otak suboptimal, sehingga perkembanganStunting merupakan permasalahan kesehatan karena berhubungan dengan risiko terjadinya kesakitan dan kematian, perkembangan otak suboptimal, sehingga perkembangan
Useful /
PELITABANGSAPELITABANGSA Penerapan algoritma AES-256 pada sistem ini terbukti dalam menjaga kerahasiaan data pencatatan. Selain itu, sistem ini tidak hanya memberikan kemudahanPenerapan algoritma AES-256 pada sistem ini terbukti dalam menjaga kerahasiaan data pencatatan. Selain itu, sistem ini tidak hanya memberikan kemudahan
ISTNISTN Perancangan sistem dilakukan melalui tahapan penyusunan Software Requirement Specification (SRS), pembuatan Fishbone Diagram, Use-Case, dan pembuatan prototypePerancangan sistem dilakukan melalui tahapan penyusunan Software Requirement Specification (SRS), pembuatan Fishbone Diagram, Use-Case, dan pembuatan prototype
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Ketiga lembaga ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan negara, seperti menjaga stabilitas politik, menegakkan keadilan hukum,Ketiga lembaga ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan negara, seperti menjaga stabilitas politik, menegakkan keadilan hukum,
AMORFATIAMORFATI Riset menunjukkan bahwa kesetaraan pendidikan sekunder memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan persimpangan gender, disabilitas, dan etnis.Riset menunjukkan bahwa kesetaraan pendidikan sekunder memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan persimpangan gender, disabilitas, dan etnis.