UBLUBL
Progressive Law ReviewProgressive Law ReviewCyberbullying lintas batas adalah masalah hukum kontemporer yang muncul dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat, yang semakin memudarkan batas-batas teritorial kedaulatan negara. Berbeda dengan bullying konvensional, cyberbullying mungkin dilakukan secara anonim, disebarkan secara instan, disimpan secara permanen melalui jejak digital, dan ditujukan kepada korban yang berada di yurisdiksi yang berbeda. Artikel ini mengkaji masalah penegakan hukum pidana terhadap pelaku cyberbullying lintas batas dan mengevaluasi kecukupan instrumen Cyber Law nasional dan internasional dalam merespons perilaku tersebut. Penelitian ini menerapkan penelitian hukum juridikal normatif melalui pendekatan statuta, komparatif, dan konseptual. Analisis menunjukkan bahwa penegakan hukum terhambat oleh setidaknya empat masalah yang saling terkait: konflik antara kedaulatan negara dan yurisdiksi ekstrateritorial, perbedaan standar kriminalisasi di antara negara-negara, lambatnya operasi mekanisme Bantuan Hukum Timbal Balik dan ekstradisi yang bersifat formalistik, serta ketergantungan pada penyedia platform digital global untuk mengakses bukti elektronik. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa sifat tanpa batas dari cyberspace tetap sulit untuk diselaraskan dengan hukum pidana teritorial konvensional. Artikel ini berpendapat bahwa Cyber Law memerlukan orientasi yurisdiksi yang lebih fungsional dan berbasis efek, didukung oleh prinsip kewajaran, harmonisasi regulasi internasional, kapasitas forensik digital yang lebih kuat, dan mekanisme kerjasama yang lebih responsif. Rekonstruksi semacam itu diperlukan untuk mengurangi celah hukum dan memperkuat perlindungan bagi korban cyberbullying lintas negara.
Penegakan hukum terhadap pelaku cyberbullying lintas batas dari perspektif Cyber Law masih menghadapi hambatan struktural dan konseptual yang kompleks.Karakter tanpa batas dari cyberspace bertentangan dengan konsep konvensional kedaulatan negara yang didasarkan pada batas-batas geografis fisik.Hambatan utama berasal dari kemampuan terbatas untuk menerapkan yurisdiksi penegakan hukum di luar wilayah nasional, perbedaan standar hukum pidana substansial di antara negara-negara, lambatnya operasi mekanisme Bantuan Hukum Timbal Balik, dan ketergantungan penyidik pada penyedia platform global untuk mengakses bukti elektronik.Temuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana teritorial konvensional tidak cukup untuk merespons kerusakan digital yang bersifat lintas negara, anonim, dan tersebar dengan cepat.Cyber Law di masa depan, oleh karena itu, memerlukan reorientasi dari kedaulatan fisik yang kaku menuju kedaulatan digital yang fungsional.Yurisdiksi tidak seharusnya ditentukan hanya oleh tempat fisik di mana pelaku memulai transmisi data, tetapi juga oleh yurisdiksi di mana kerusakan yang substansial dan disengaja terjadi.Orientasi ini harus didukung oleh prinsip kewajaran sehingga klaim yurisdiksi tetap sah di bawah hukum internasional.
Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, Indonesia perlu mempercepat ratifikasi Konvensi Budapest tentang Cybercrime atau setidaknya mendirikan perjanjian kerjasama bilateral yang spesifik terhadap cyber dengan negara-negara yang menjadi tuan rumah platform digital utama. Pemerintah juga harus membangun kerjasama formal dengan penyedia platform Over-the-Top untuk mempercepat akses hukum terhadap data dalam kasus cyberbullying yang parah. Selain itu, pihak penegak hukum harus memperkuat dakwaan melalui teori ubiquity dan Doktrin Efek yang dapat diukur yang didukung oleh bukti forensik digital. Negara juga harus berinvestasi dalam kapasitas teknis penyidik cyber sehingga bukti elektronik yang dikumpulkan dalam kasus lintas batas dapat memenuhi standar internasional tentang penerimaan bukti.
| File size | 248.85 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UBLUBL Artikel ini membangun argumen bahwa konsolidasi Hukum Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen di Indonesia menjadi satu badan terintegrasi adalah kebutuhanArtikel ini membangun argumen bahwa konsolidasi Hukum Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen di Indonesia menjadi satu badan terintegrasi adalah kebutuhan
INSANINSAN Literasi keuangan syariah tidak hanya berkaitan dengan pemahaman konsep keuangan, tetapi juga dengan kemampuan anggota koperasi dalam mengelola dana sesuaiLiterasi keuangan syariah tidak hanya berkaitan dengan pemahaman konsep keuangan, tetapi juga dengan kemampuan anggota koperasi dalam mengelola dana sesuai
INSANINSAN Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip amanah dan transparansi dalam layanan perbankan syariah pada Bank Syariah Indonesia KCPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip amanah dan transparansi dalam layanan perbankan syariah pada Bank Syariah Indonesia KC
HUSADA KARYAJAYAHUSADA KARYAJAYA Latar Belakang: Fraktur atau patah tulang yang biasanya terjadi akibat adanya tekanan yang berlebihan dibandingkan kemampuan tulang dalam menahan tekanan.Latar Belakang: Fraktur atau patah tulang yang biasanya terjadi akibat adanya tekanan yang berlebihan dibandingkan kemampuan tulang dalam menahan tekanan.
ALPTKPTMALPTKPTM Anak memperlihatkan perkembangan signifikan dalam penguasaan kosakata, kelancaran bertutur, kemampuan memahami bacaan, serta keberanian bercerita. SelainAnak memperlihatkan perkembangan signifikan dalam penguasaan kosakata, kelancaran bertutur, kemampuan memahami bacaan, serta keberanian bercerita. Selain
HK PUBLISHINGHK PUBLISHING Krisis pengungsi Rohingya yang melanda Bangladesh sejak 1978 hingga kini telah menciptakan tekanan multidimensional terhadap negara tuan rumah, terutamaKrisis pengungsi Rohingya yang melanda Bangladesh sejak 1978 hingga kini telah menciptakan tekanan multidimensional terhadap negara tuan rumah, terutama
STPMATARAMSTPMATARAM Krisis tingkat pandemi di luar itu, protes politik lebih baik ditanggapi dengan menunjukkan ketahanan melalui kontinuitas. Oleh karena itu, pembuat kebijakanKrisis tingkat pandemi di luar itu, protes politik lebih baik ditanggapi dengan menunjukkan ketahanan melalui kontinuitas. Oleh karena itu, pembuat kebijakan
UBLUBL The research methods used in this paper are juridical normative, and empirical approaches. The data used is secondary data and primary data. Data analysisThe research methods used in this paper are juridical normative, and empirical approaches. The data used is secondary data and primary data. Data analysis
Useful /
UBLUBL Kemajuan teknologi digital telah memungkinkan publik mendokumentasikan dan mempublikasikan insiden yang terjadi di ruang publik, biasanya dengan tujuanKemajuan teknologi digital telah memungkinkan publik mendokumentasikan dan mempublikasikan insiden yang terjadi di ruang publik, biasanya dengan tujuan
UBHARAUBHARA Makalah ini mempresentasikan kerangka kerja LogBERT‑style transformer untuk deteksi anomali sesi log dan melaporkan evaluasi eksperimental lengkap danMakalah ini mempresentasikan kerangka kerja LogBERT‑style transformer untuk deteksi anomali sesi log dan melaporkan evaluasi eksperimental lengkap dan
UBHARAUBHARA Metode ini menghasilkan daftar peringkat bersama dengan bukti ekstraktif yang terdiri dari istilah aspek bersama dan kalimat ulasan pendukung. PenelitianMetode ini menghasilkan daftar peringkat bersama dengan bukti ekstraktif yang terdiri dari istilah aspek bersama dan kalimat ulasan pendukung. Penelitian
BSIBSI Konsep creative organic telah disosialisasikan ke anak-anak didik siswa Tsanawiyah, dan telah berjalan pelatihan pembudidayaan tanaman secara hidroponikKonsep creative organic telah disosialisasikan ke anak-anak didik siswa Tsanawiyah, dan telah berjalan pelatihan pembudidayaan tanaman secara hidroponik