UNSIKAUNSIKA

Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah HukumJurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum

Peraturan Menteri merupakan peraturan yang terbentuk berdasarkan atas kewenangan maupun aturan yang kedudukannya berada di atasnya. Materi muatan peraturan menteri hendaknya selaras dengan semua peraturan terutama dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi. Mengingat adanya asas hukum peraturan yang lebih tinggi dapat mengesampingkan peraturan di bawah “Lex Superior Derogat Legi Inferior. Faktanya terdapat Peraturan Menteri yang materi muatannya tidak selaras dengan peraturan di atas, salah satunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Diharapkan tujuan dari penelitian ini Peraturan Menteri selaras dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan pada peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini data sekunder dipergunakan sebagai sumber data penelitian. Hasil penelitian ini menegaskan keberlakuan hukum Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tidak sesuai dengan asas hukum karena tidak selaras dengan peraturan di atas yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Isi Peraturan Menteri harus disesuaikan dengan mekanisme pembentukannya, yaitu selaras dengan peraturan yang sudah ada atau atas dasar kewenangan urusan pemerintahan tertentu pada Menteri terkait.Keberlakuan hukum Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 dapat menimbulkan permasalahan.Apabila ditinjau berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tidak selaras dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 karena keikutsertaan perancang dalam pembentukan peraturan daerah dimaknai secara khusus menjadi “mengharmonisasikan serta pengharmonisasian dilakukan secara inklusif oleh Kemenkumham.

Berdasarkan analisis, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tidak selaras dengan peraturan di atasnya, yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan panjangnya birokrasi pembinaan dan pengawasan dalam pembentukan perundang-undangan di daerah. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan optimalisasi kewenangan pembinaan dan pengawasan yang diberikan kepada Menteri Dalam Negeri berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, sebagai pedoman pembentukan peraturan daerah, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 yang mengatur mekanisme dan tata cara pembentukan peraturan daerah secara komprehensif. Dengan demikian, dapat tercipta harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di daerah, serta terjaminnya kepastian hukum dan efisiensi birokrasi dalam proses pembentukan peraturan.

Read online
File size356.87 KB
Pages17
DMCAReport

Related /

JURIS Perjanjian Arbitrase Sebagai Pilihan Penyelesaian Sengketa Perdata Perspektif Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 2026More at 2026

UNSURIUNSURI Karena yang akan ditangani oleh perjanjian arbitrase adalah mengenai “perselisihan yang timbul dari perjanjian pokok, bagaimana mungkin mengadakan ikatanKarena yang akan ditangani oleh perjanjian arbitrase adalah mengenai “perselisihan yang timbul dari perjanjian pokok, bagaimana mungkin mengadakan ikatan

JURIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPADA PELAKU PENGEDARAN OBAT SIRUP ANAK YANG MENGAKIBATKAN ACUTE KIDNEY INJURY AKI 2026More at 2026

UNSURIUNSURI Dalam hal ini, pemerintah sebagai pengawas dan penjamin obat dan makanan melalui BPOM juga disoroti terkait kinerja pengawasannya, karena obat yang didugaDalam hal ini, pemerintah sebagai pengawas dan penjamin obat dan makanan melalui BPOM juga disoroti terkait kinerja pengawasannya, karena obat yang diduga

JURIS Konsolidasi Hukum Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen di Indonesia Studi Normatif Berbasis Teori Hukum Murni Hans Kelsen 2026More at 2026

UBLUBL Pertama, dari perspektif teori hukum murni menurut Kelsen, pemisahan KPPU dan BPKN kurang memiliki dasar akademik dan konstitusional yang kuat. Kedua undang-undangPertama, dari perspektif teori hukum murni menurut Kelsen, pemisahan KPPU dan BPKN kurang memiliki dasar akademik dan konstitusional yang kuat. Kedua undang-undang

JURIS Development of Madrasah Diniyah Boarding School and Diniyyah Education Change of Nomenclature of Madrasah Diniyah to Formal Elementary Diniyah Education 2026More at 2026

UIJUIJ Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui metode perpustakaan, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitianPenelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui metode perpustakaan, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian

JURIS Tinjauan Yuridis POJK Nomor 65 POJK 03 2016 tentang Mitigasi Risiko Perbankan Syariah Analisis Yuridis terhadap Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum Syariah di Indonesia 2026More at 2026

STISHUSNULKHOTIMAHSTISHUSNULKHOTIMAH 03/2016. Pembahasan mencakup tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sepuluh jenis risiko yang wajib dikelola oleh03/2016. Pembahasan mencakup tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sepuluh jenis risiko yang wajib dikelola oleh

JURIS Digital Reputation as a Protected Economic Interest under Indonesian Criminal Law 2026More at 2026

UNNARUNNAR Perilaku tersebut jatuh tepat dalam teks legislatif yang ada. Namun, kurangnya pengakuan statutif eksplisit tentang reputasi digital sebagai kepentinganPerilaku tersebut jatuh tepat dalam teks legislatif yang ada. Namun, kurangnya pengakuan statutif eksplisit tentang reputasi digital sebagai kepentingan

JURIS Disfungsi Pengawasan dalam Eksekusi Putusan Pidana dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum 2025More at 2025

UNTAG SMDUNTAG SMD Keadaan tersebut menyebabkan hukum tampak selektif dan diskriminatif, yang secara substansial mengikis rasa keadilan. Penegakan hukum yang tidak merataKeadaan tersebut menyebabkan hukum tampak selektif dan diskriminatif, yang secara substansial mengikis rasa keadilan. Penegakan hukum yang tidak merata

JURIS Implementasi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Terhadap Pengadaan Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Samarinda 2024More at 2024

UNTAG SMDUNTAG SMD Salah satu gejala masalah yang menjadi sorotan adalah adanya keraguan terkait penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 di Pengadilan Negeri Samarinda,Salah satu gejala masalah yang menjadi sorotan adalah adanya keraguan terkait penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 di Pengadilan Negeri Samarinda,

Useful /

JURIS Implementation of Tahfidz Program Using Baghdadiyah Method in Forming Students Character 2026More at 2026

UIJUIJ Penelitian ini membahas penerapan metode Baghdadiyah dalam program tahfidz di SDIT Al‑Azhar. Pada kenyataannya, sebagian besar siswa cenderung hanyaPenelitian ini membahas penerapan metode Baghdadiyah dalam program tahfidz di SDIT Al‑Azhar. Pada kenyataannya, sebagian besar siswa cenderung hanya

JURIS Penerapan Algoritma K Nearest Neighbors Untuk Rekomendasi Produk Pada Penjualan Handphone Berbasis Web 2026More at 2026

UKIPUKIP Data penelitian berupa spesifikasi handphone yang diperoleh dari Toko Jakarta Cell, sedangkan subjek penelitian adalah pengguna sistem. Algoritma KNN diterapkanData penelitian berupa spesifikasi handphone yang diperoleh dari Toko Jakarta Cell, sedangkan subjek penelitian adalah pengguna sistem. Algoritma KNN diterapkan

JURIS Menggali Peran Filsafat Pendidikan Dalam Membentuk Karakter Peserta Didik Pada Kurikulum Merdeka Tahun 2024 2025More at 2025

SASTRA UNESSASTRA UNES Dengan mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam pembelajaran, pendidikan dapat membantu siswa menjadi individu yang berakhlak mulia, bertanggung jawab,Dengan mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam pembelajaran, pendidikan dapat membantu siswa menjadi individu yang berakhlak mulia, bertanggung jawab,

JURIS Review on the Impacts of the Samalas Eruption 1257 CE to the Hydrogeological Conditions of Mataram Lombok Indonesia 2024More at 2024

ESDMESDM Menggunakan data resistivitas, lapisan akifer di area studi diklasifik guns sebagai akifer tak tertutup, aquitard, dan semi‑tak tertutup. Tujuh sampelMenggunakan data resistivitas, lapisan akifer di area studi diklasifik guns sebagai akifer tak tertutup, aquitard, dan semi‑tak tertutup. Tujuh sampel

ads-block-test