Publisher

UGMUGM

Journal Jurnal Studi PemudaJurnal Studi Pemuda Abstract

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 menegaskan hak konstitusional mereka, pemenuhan akses pendidikan bagi pemuda penghayat kepercayaan asli masih menjadi isu krusial di Indonesia. Hambatan utamanya meliputi diskriminasi administratif, ketiadaan kurikulum yang relevan, dan stigma sosial yang membatasi pendidikan inklusif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan sosio-legal, historis, dan perundang-undangan, memanfaatkan Hukum Progresif dan Teori Pengakuan sebagai kerangka analisis. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan orang tua dan pejabat pendidikan di Sumba, di samping analisis bahan hukum primer dan sekunder. Temuan mengungkapkan kesenjangan tajam antara legitimasi yuridis dan implementasi di lapangan, di mana pemuda Marapu menghadapi diskriminasi struktural dan misrecognition sosial. Formalisme birokrasi memaksa koersi identitas, sementara kurikulum eksklusif mengasingkan siswa. Akibatnya, penelitian ini merekomendasikan transformasi hukum progresif melalui terobosan kebijakan dan penguatan pengakuan sosio-kultural untuk mencapai pendidikan inklusif yang substantif.

Conclusion

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi pemuda penghayat kepercayaan Marapu di Sumba mengalami asimetri kebijakan, di mana kemajuan administrasi kependudukan kontras dengan stagnasi di sektor pendidikan akibat formalisme birokrasi.Ketiadaan integrasi data antara sistem kependudukan dan pendidikan memaksa siswa melakukan kompromi identitas untuk bersekolah, menunjukkan diskriminasi struktural dan kultural yang mencederai amanat konstitusi.Hal ini, dalam perspektif hukum progresif dan teori pengakuan, merusak integritas personal pemuda Marapu melalui pengingkaran dukungan afektif, status hukum setara, dan solidaritas sosial.

Future Research

Penelitian lanjutan yang dapat dilakukan adalah mendalami bagaimana kebijakan teknis dan integrasi sistem data antarlembaga, seperti sinkronisasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), secara efektif memengaruhi praktik koersi identitas di sekolah. Ini termasuk meneliti dampak langsung dari penyediaan opsi Kepercayaan Terhadap Tuhan YME di formulir pendaftaran terhadap pilihan identitas siswa dan kesejahteraan psikologis mereka, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempercepat atau menghambat implementasi penuh kebijakan tersebut di berbagai wilayah. Selanjutnya, penting untuk mengeksplorasi model pengembangan kurikulum pendidikan kepercayaan berbasis kearifan lokal yang tidak hanya mengakomodasi tradisi lisan dan ritus budaya, tetapi juga secara inovatif mengintegrasikan pedagogi yang relevan dengan karakteristik penghayat. Kajian ini dapat mencakup evaluasi mendalam terhadap efektivitas program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi para tetua adat atau Rato sebagai tenaga pengajar formal, termasuk menganalisis tantangan dan peluang dalam standarisasi kualifikasi mereka tanpa mengorbankan kekayaan pengetahuan tradisional. Terakhir, studi masa depan perlu menyelidiki strategi paling efektif untuk mengubah persepsi sosial dan mengurangi stigma terhadap pemuda penghayat kepercayaan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Ini bisa dilakukan melalui analisis komparatif program pendidikan multikultural, dampak pelatihan guru tentang sensitivitas budaya, serta efektivitas platform partisipatif bagi siswa penghayat dalam membangun rasa memiliki, solidaritas, dan mengurangi marginalisasi sosial secara substansif.

References

1. Mahkamah Konstitusi sebagai Benteng Hak Asasi dalam Sistem Pendididkan Nasional | Jembatan Hukum : Kajian... doi.org/10.62383/Jembatan.V2i2.1773Mahkamah Konstitusi sebagai Benteng Hak Asasi dalam Sistem Pendididkan Nasional Jembatan Hukum Kajian doi 10 62383 Jembatan V2i2 1773
2. Inclusive education, the dilemma of identity and the common good - Franziska Felder, 2019. inclusive... journals.sagepub.com/doi/10.1177/1477878519871429Inclusive education the dilemma of identity and the common good Franziska Felder 2019 inclusive journals sagepub doi 10 1177 1477878519871429
3. Archives | Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. archives jurnal quia iustum quick jump page content main navigation... doi.org/10.20885/iustumArchives Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM archives jurnal quia iustum quick jump page content main navigation doi 10 20885 iustum

Metadata

File size	382.83 KB
Pages	17
DMCA	Report