Publisher

MAYADANIMAYADANI

Journal Masyarakat Berdaya dan InovasiMasyarakat Berdaya dan Inovasi Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 memberikan arah baru terhadap sistem pengupahan di Indonesia melalui penguatan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi hukum kepada para pemangku kepentingan ketenagakerjaan di Kota Surakarta mengenai implikasi yuridis dan praktis dari putusan tersebut. Kegiatan dilaksanakan melalui kolaborasi antara Group Riset Hukum Administrasi dan Energi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Dinas Ketenagakerjaan Kota Surakarta, dan Dewan Pengupahan Kota Surakarta. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif melalui ceramah ilmiah, diskusi kelompok, dan penyampaian materi hukum. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi ini meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya peran Dewan Pengupahan, mekanisme penetapan UMSK, serta urgensi peran aktif pemerintah daerah dalam melindungi hak-hak pekerja. Kegiatan ini juga menjadi sarana advokasi untuk mendorong desentralisasi kebijakan pengupahan secara lebih adil, demokratis, dan berbasis sektor.

Conclusion

Kegiatan pengabdian masyarakat ini secara signifikan menunjukkan pentingnya sosialisasi hukum pasca Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023, yang memberikan kewenangan baru kepada kepala daerah untuk menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan.Sosialisasi ini berhasil menjembatani kesenjangan pemahaman antara norma hukum dan implementasinya, sekaligus memperkuat peran Dewan Pengupahan sebagai forum tripartit untuk menciptakan kebijakan pengupahan yang inklusif, adil, dan berbasis realitas sektoral.Ke depan, diperlukan upaya berkelanjutan seperti sosialisasi lanjutan, pelatihan teknis, dan penguatan kapasitas kelembagaan bagi pemerintah daerah dan Dewan Pengupahan guna memastikan rekomendasi kebijakan pengupahan didasari data kuat dan responsif terhadap dinamika ketenagakerjaan, demi keadilan sosial dan perlindungan hak pekerja.

Future Research

Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi secara mendalam efektivitas jangka panjang dari kegiatan sosialisasi hukum dan edukasi sejenis dalam mengubah praktik ketenagakerjaan di tingkat lokal. Penting untuk mengukur tidak hanya peningkatan pemahaman, tetapi juga bagaimana hal tersebut benar-benar memengaruhi kepatuhan pengusaha terhadap regulasi pengupahan yang adil dan perlindungan hak-hak pekerja pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, studi dapat berfokus pada analisis dampak ekonomi dan sosial riil dari penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di Surakarta, mengidentifikasi sektor mana yang paling terpengaruh, serta bagaimana kebijakan ini memengaruhi iklim investasi, penyerapan tenaga kerja, dan kesejahteraan buruh secara keseluruhan. Pemahaman mendalam tentang dampak ini akan membantu pemerintah daerah merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Terakhir, mengingat tantangan terkait ketersediaan data dan kapasitas analisis, perlu dilakukan penelitian untuk mengembangkan model komprehensif dalam pengumpulan, validasi, dan pemanfaatan data sektoral yang akurat. Model ini harus melibatkan kolaborasi antara akademisi, pemerintah daerah, dan dunia usaha untuk menciptakan kerangka kerja yang solid bagi penentuan UMSK yang objektif dan berbasis bukti. Penekanan pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia di Dinas Ketenagakerjaan dan Dewan Pengupahan dalam menganalisis data ini juga menjadi arah studi krusial, memastikan rekomendasi kebijakan tidak hanya normatif, tetapi juga empiris dan responsif terhadap dinamika ekonomi lokal.

References

1. PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA KONTRAK DAN OUTSOURCING, SERTA PROBLEMATIKA IMPLEMENTASINYA | Refleksi... ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/3982PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA KONTRAK DAN OUTSOURCING SERTA PROBLEMATIKA IMPLEMENTASINYA Refleksi ejournal uksw edu refleksihukum article view 3982
2. Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional | Suhartoyo | Administrative... doi.org/10.14710/alj.v2i2.326-336Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional Suhartoyo Administrative doi 10 14710 alj v2i2 326 336
3. Implementation of Worker Rights Protection for Government Employees with Employment Agreements | Atlantis... atlantis-press.com/proceedings/iceep-21/125961570Implementation of Worker Rights Protection for Government Employees with Employment Agreements Atlantis atlantis press proceedings iceep 21 125961570
4. Fulfilment of the Right to an Adequate Standard of Living for Workers According to the Universal Declaration... doi.org/10.15575/qanuniya.v2i1.1043Fulfilment of the Right to an Adequate Standard of Living for Workers According to the Universal Declaration doi 10 15575 qanuniya v2i1 1043

Metadata

File size	322.66 KB
Pages	12
DMCA	Report