DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Berdasarkan Putusan PHI Nomor 216/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst, penelitian ini mengkaji persyaratan hukum bagi pekerja dalam PKWT yang tidak dipenuhi oleh perusahaan. Menggunakan metode yuridis normatif melalui penerapan peraturan dan putusan pengadilan, penelitian ini mengkaji status hubungan kerja ketika PKWT tidak dipertimbangkan serta hak pekerja. Hasil menunjukkan bahwa hubungan kerja sah sejak pekerja melaksanakan tugas di bawah perintah perusahaan meten, meskipun kontrak secara administratif belum ditandatangani. Pengadilan menyatakan PHK tidak sah dan mengabulkan kompensasi dengan total Rp130.000.000. Akibatnya, perusahaan tidak dapat menggunakan cacat administratif PKWT untuk menghindari tanggung jawab hukum, unsur pekerjaan, upah, dan perintah sebagai dasar hubungan kerja yang kuat.
Pengadilan menegaskan bahwa hubungan kerja dapat terbentuk melalui pelaksanaan pekerjaan dan perintah, walaupun kontrak PKWT tidak ditandatangani.Hukum Indonesia menempatkan keadilan substantif di atas formalitas dokumen.Pekerja berhak atas perlindungan dan kompensasi bila sudah melakukan tugas di bawah subordiasi perusahaan.
Penelitian pertama menilai dampak ketidaklengkapan PKWT pada keamanan kerja pekerja di berbagai sektor. Metodologi kuesioner longitudinal mengumpulkan data selama lima tahun. Analisis mendalam diharapkan mengidentifikasi pola risiko dan kebijakan pencegahan pemutusan hubungan kerja. Penelitian kedua membandingkan tingkat kepatuhan PKWT antara perusahaan multinasional dan UMKM. Penilaian kuantitatif bersifat cross‑sectional melacak perbedaan pelanggaran dan kompensasi. Hasil dapat memberi dasar bagi regulator memperkuat mekanisme audit internal. Penelitian ketiga merancang sistem digital otomatis untukצל memastikan PKWT ditandatangani sebelum pekerjaan dimulai. Sistem menggunakan tanda tangan digital dan blockchain untuk meminimalkan risiko administratif. Pilot diuji di tiga perusahaan dengan jumlah pekerja tinggi. Evaluasi akan menghasilkan rekom Emoji praktis bagi pengusaha dan konsultan HR.
| File size | 351.64 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Putusan ini menegaskan bahwa pengadilan dapat mengesahkan kesepakatan damai selama memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata danPutusan ini menegaskan bahwa pengadilan dapat mengesahkan kesepakatan damai selama memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata dan
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pendidik, konselor, orang tua, dan masyarakat dalam membangun ekosistem pembelajaran yang holistikPenelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pendidik, konselor, orang tua, dan masyarakat dalam membangun ekosistem pembelajaran yang holistik
DAARULHUDADAARULHUDA TAT berfungsi sebagai mekanisme utama untuk menentukan kelayakan rehabilitasi bagi pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika, serta membedakan kasusTAT berfungsi sebagai mekanisme utama untuk menentukan kelayakan rehabilitasi bagi pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika, serta membedakan kasus
DAARULHUDADAARULHUDA Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kewenangan DPD melalui pemberian hak veto untuk RUU terkait daerah serta pelibatan wajib dalam pembahasanHasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kewenangan DPD melalui pemberian hak veto untuk RUU terkait daerah serta pelibatan wajib dalam pembahasan
DAARULHUDADAARULHUDA 24 Tahun 2000 memberikan dasar hukum yang jelas mengenai jenis perjanjian yang harus diratifikasi melalui undang-undang dan yang dapat disahkan melalui24 Tahun 2000 memberikan dasar hukum yang jelas mengenai jenis perjanjian yang harus diratifikasi melalui undang-undang dan yang dapat disahkan melalui
DAARULHUDADAARULHUDA Integrasi Manajemen Sumber Daya Manusia (HRM), Pengembangan Sumber Daya Manusia (HRD), dan Hubungan Industrial (IR) membentuk fondasi strategis bagi kinerjaIntegrasi Manajemen Sumber Daya Manusia (HRM), Pengembangan Sumber Daya Manusia (HRD), dan Hubungan Industrial (IR) membentuk fondasi strategis bagi kinerja
DAARULHUDADAARULHUDA Data menjadi fondasi utama dalam memahami audiens, menentukan format konten, menyesuaikan pesan secara real-time, serta mengevaluasi dampak kampanye secaraData menjadi fondasi utama dalam memahami audiens, menentukan format konten, menyesuaikan pesan secara real-time, serta mengevaluasi dampak kampanye secara
AKRABJUARAAKRABJUARA Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadiImplementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Useful /
AKRABJUARAAKRABJUARA Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip perkawinan Islam mencakup keabsahan akad, perlindungan hak anak, serta relasi seksual berbasis persetujuan (consent).Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip perkawinan Islam mencakup keabsahan akad, perlindungan hak anak, serta relasi seksual berbasis persetujuan (consent).
AKRABJUARAAKRABJUARA Penelitian ini menunjukkan bahwa penyanyi dan pelaku pertunjukan memiliki tanggung jawab hukum atas penggunaan lagu yang dilindungi Hak Cipta, sesuai denganPenelitian ini menunjukkan bahwa penyanyi dan pelaku pertunjukan memiliki tanggung jawab hukum atas penggunaan lagu yang dilindungi Hak Cipta, sesuai dengan
AKRABJUARAAKRABJUARA Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah Lain yang Sah memberikan dampak positif dan signifikan, menjadikannya elemen penting dalam meningkatkan kapasitasSementara itu, Pendapatan Asli Daerah Lain yang Sah memberikan dampak positif dan signifikan, menjadikannya elemen penting dalam meningkatkan kapasitas
AKRABJUARAAKRABJUARA Walaupun data dari pemerintah menunjukkan adanya surplus gula, izin impor masih diberikan kepada pihak swasta. Hal ini menimbulkan kecurigaan terkait penyalahgunaanWalaupun data dari pemerintah menunjukkan adanya surplus gula, izin impor masih diberikan kepada pihak swasta. Hal ini menimbulkan kecurigaan terkait penyalahgunaan