DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional merupakan isu fundamental dalam kajian hukum, terutama ketika negara melakukan perjanjian internasional. Indonesia sebagai negara berdaulat terikat pada kewajiban internasional yang muncul setelah meratifikasi suatu perjanjian, namun pada saat yang sama tetap harus menyesuaikan dengan ketentuan konstitusional dan prinsip-prinsip hukum nasional. Artikel ini menganalisis keberlakuan hukum internasional terhadap hukum nasional dalam konteks perjanjian internasional, khususnya ditinjau dari posisi hukum nasional Indonesia, teori hubungan antara hukum internasional dan nasional, serta praktik implementasi perjanjian internasional melalui mekanisme ratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kajian ini menunjukkan bahwa Indonesia menganut pendekatan campuran (mixed approach) yang tidak sepenuhnya monis ataupun dualis, melainkan menyesuaikan dengan kebutuhan politik hukum nasional. Dengan demikian, eksistensi hukum internasional terhadap hukum nasional tidak bersifat otomatis, tetapi bergantung pada proses pengesahan oleh otoritas negara. Artikel ini memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana Indonesia menyeimbangkan kedaulatan hukum nasional dengan kewajiban dalam sistem hukum internasional.
Eksistensi hukum internasional dalam hukum nasional Indonesia, khususnya dalam konteks perjanjian internasional, sangat dipengaruhi oleh mekanisme konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Indonesia tidak menganut secara tegas teori monisme maupun dualisme, tetapi menggunakan pendekatan campuran dengan kecenderungan dualistis karena pemberlakuan hukum internasional tidak bersifat otomatis, melainkan memerlukan proses ratifikasi.24 Tahun 2000 memberikan dasar hukum yang jelas mengenai jenis perjanjian yang harus diratifikasi melalui undang-undang dan yang dapat disahkan melalui peraturan presiden.Setelah diratifikasi, perjanjian internasional berlaku mengikat dan harus diimplementasikan melalui harmonisasi kebijakan dan peraturan nasional.Meskipun demikian, sejumlah tantangan masih muncul dalam proses penyesuaian antara hukum internasional dan hukum nasional, termasuk kendala politik, administratif, dan pemahaman aparat.Secara keseluruhan, menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kedaulatan negara dan komitmen global sebagai anggota masyarakat internasional.
Untuk penelitian lanjutan, dapat diusulkan beberapa arah studi. Pertama, bagaimana mekanisme konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mempengaruhi eksistensi hukum internasional dalam hukum nasional, khususnya dalam konteks perjanjian internasional. Kedua, apakah pendekatan campuran yang digunakan Indonesia dalam menyeimbangkan kedaulatan hukum nasional dengan kewajiban internasional dapat diterapkan di negara-negara lain dengan sistem hukum yang berbeda. Ketiga, bagaimana tantangan-tantangan dalam implementasi hukum internasional, seperti perbedaan sistem hukum, keterbatasan pemahaman aparat hukum, dan dinamika politik nasional, dapat diatasi agar proses penyesuaian antara hukum internasional dan hukum nasional dapat berjalan dengan lebih efektif.
| File size | 320.37 KB |
| Pages | 5 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Pilar pertama adalah rekonstruksi regulasi, terutama percepatan revisi UU Migas untuk menciptakan transparansi dan penyederhanaan tata niaga, serta transformasiPilar pertama adalah rekonstruksi regulasi, terutama percepatan revisi UU Migas untuk menciptakan transparansi dan penyederhanaan tata niaga, serta transformasi
DAARULHUDADAARULHUDA Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak luas terhadap pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuanTindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak luas terhadap pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan
DAARULHUDADAARULHUDA Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa mekanisme perlindungan hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, belum sepenuhnya memberikan kepastianTemuan penelitian ini memperlihatkan bahwa mekanisme perlindungan hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, belum sepenuhnya memberikan kepastian
DAARULHUDADAARULHUDA Kondisi ini tentunya sangat mengancam ekologi dan juga berdampak pada sosial ekonomi masyarakat. Dari beberapa peraturan perundang-undangan terkait denganKondisi ini tentunya sangat mengancam ekologi dan juga berdampak pada sosial ekonomi masyarakat. Dari beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan
DAARULHUDADAARULHUDA Posisi strategis tersebut menuntut PNS memiliki integritas, profesionalisme, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, fenomena keterlibatanPosisi strategis tersebut menuntut PNS memiliki integritas, profesionalisme, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, fenomena keterlibatan
DAARULHUDADAARULHUDA Hasil penelitian pada pembahasan pertama menunjukkan bahwa Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 secara normatif memberikan perlindungan hukum terhadapHasil penelitian pada pembahasan pertama menunjukkan bahwa Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 secara normatif memberikan perlindungan hukum terhadap
DAARULHUDADAARULHUDA Namun, penerapan Undang-Undang Kekerasan Seksual (UU TPKS) harus diperhatikan efektivitasnya terutama dalam proses perencanaan harus dipersiapkan secaraNamun, penerapan Undang-Undang Kekerasan Seksual (UU TPKS) harus diperhatikan efektivitasnya terutama dalam proses perencanaan harus dipersiapkan secara
DAARULHUDADAARULHUDA 5 Tahun 1999 melarang praktik ini, pembuktiannya sulit karena kurangnya standar biaya yang jelas. Peraturan yang ada belum cukup efektif dalam melindungi5 Tahun 1999 melarang praktik ini, pembuktiannya sulit karena kurangnya standar biaya yang jelas. Peraturan yang ada belum cukup efektif dalam melindungi
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Dalam sistem hukum Indonesia, penyalahguna narkotika tidak selalu dipandang sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai korban yang memerlukan penangananDalam sistem hukum Indonesia, penyalahguna narkotika tidak selalu dipandang sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai korban yang memerlukan penanganan
DAARULHUDADAARULHUDA Dari prinsip-prinsip dasar seperti kedaulatan dan larangan kekuatan hingga organisasi seperti PBB dan ICJ, ia terus berkembang untuk mengatasi tantanganDari prinsip-prinsip dasar seperti kedaulatan dan larangan kekuatan hingga organisasi seperti PBB dan ICJ, ia terus berkembang untuk mengatasi tantangan
DAARULHUDADAARULHUDA Namun, status kepegawaian yang berbasis perjanjian kerja menyebabkan posisi mereka kerap dianggap kurang stabil bila dibandingkan dengan pegawai tetap.Namun, status kepegawaian yang berbasis perjanjian kerja menyebabkan posisi mereka kerap dianggap kurang stabil bila dibandingkan dengan pegawai tetap.
UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA Dalem Kawedanan Bekonang memiliki peran penting dalam sejarah terbentuknya Kabupaten Sukoharjo. Revitalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten SukoharjoDalem Kawedanan Bekonang memiliki peran penting dalam sejarah terbentuknya Kabupaten Sukoharjo. Revitalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo