DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional merupakan isu fundamental dalam kajian hukum, terutama ketika negara melakukan perjanjian internasional. Indonesia sebagai negara berdaulat terikat pada kewajiban internasional yang muncul setelah meratifikasi suatu perjanjian, namun pada saat yang sama tetap harus menyesuaikan dengan ketentuan konstitusional dan prinsip-prinsip hukum nasional. Artikel ini menganalisis keberlakuan hukum internasional terhadap hukum nasional dalam konteks perjanjian internasional, khususnya ditinjau dari posisi hukum nasional Indonesia, teori hubungan antara hukum internasional dan nasional, serta praktik implementasi perjanjian internasional melalui mekanisme ratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kajian ini menunjukkan bahwa Indonesia menganut pendekatan campuran (mixed approach) yang tidak sepenuhnya monis ataupun dualis, melainkan menyesuaikan dengan kebutuhan politik hukum nasional. Dengan demikian, eksistensi hukum internasional terhadap hukum nasional tidak bersifat otomatis, tetapi bergantung pada proses pengesahan oleh otoritas negara. Artikel ini memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana Indonesia menyeimbangkan kedaulatan hukum nasional dengan kewajiban dalam sistem hukum internasional.
Eksistensi hukum internasional dalam hukum nasional Indonesia, khususnya dalam konteks perjanjian internasional, sangat dipengaruhi oleh mekanisme konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Indonesia tidak menganut secara tegas teori monisme maupun dualisme, tetapi menggunakan pendekatan campuran dengan kecenderungan dualistis karena pemberlakuan hukum internasional tidak bersifat otomatis, melainkan memerlukan proses ratifikasi.24 Tahun 2000 memberikan dasar hukum yang jelas mengenai jenis perjanjian yang harus diratifikasi melalui undang-undang dan yang dapat disahkan melalui peraturan presiden.Setelah diratifikasi, perjanjian internasional berlaku mengikat dan harus diimplementasikan melalui harmonisasi kebijakan dan peraturan nasional.Meskipun demikian, sejumlah tantangan masih muncul dalam proses penyesuaian antara hukum internasional dan hukum nasional, termasuk kendala politik, administratif, dan pemahaman aparat.Secara keseluruhan, menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kedaulatan negara dan komitmen global sebagai anggota masyarakat internasional.
Untuk penelitian lanjutan, dapat diusulkan beberapa arah studi. Pertama, bagaimana mekanisme konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mempengaruhi eksistensi hukum internasional dalam hukum nasional, khususnya dalam konteks perjanjian internasional. Kedua, apakah pendekatan campuran yang digunakan Indonesia dalam menyeimbangkan kedaulatan hukum nasional dengan kewajiban internasional dapat diterapkan di negara-negara lain dengan sistem hukum yang berbeda. Ketiga, bagaimana tantangan-tantangan dalam implementasi hukum internasional, seperti perbedaan sistem hukum, keterbatasan pemahaman aparat hukum, dan dinamika politik nasional, dapat diatasi agar proses penyesuaian antara hukum internasional dan hukum nasional dapat berjalan dengan lebih efektif.
| File size | 320.37 KB |
| Pages | 5 |
| DMCA | Report |
Related /
UBUB Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori modular parties dari Novaes (2015) dan kerangka logic of constituency representation dari KitscheltTeori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori modular parties dari Novaes (2015) dan kerangka logic of constituency representation dari Kitschelt
UM-SORONGUM-SORONG Penelitian ini mengeksplorasi keterlibatan ojek pangkalan dalam pemilihan walikota Sorong tahun 2017 dan dampaknya terhadap proses pemilihan. Dengan menggunakanPenelitian ini mengeksplorasi keterlibatan ojek pangkalan dalam pemilihan walikota Sorong tahun 2017 dan dampaknya terhadap proses pemilihan. Dengan menggunakan
IAIN MADURAIAIN MADURA Hal ini mendapatkan legitimasi dari yurisprudensi politik yang ingin dipromosikan oleh kelompok Islam. Pemerintahan Joko Widodo menggunakan Islam sebagaiHal ini mendapatkan legitimasi dari yurisprudensi politik yang ingin dipromosikan oleh kelompok Islam. Pemerintahan Joko Widodo menggunakan Islam sebagai
BINUSBINUS Editorial ini memperkenalkan koleksi artikel yang membahas dinamika politik, ekonomi, budaya, dan keamanan di Asia Tenggara, serta menyoroti tantanganEditorial ini memperkenalkan koleksi artikel yang membahas dinamika politik, ekonomi, budaya, dan keamanan di Asia Tenggara, serta menyoroti tantangan
STAIN KEPRISTAIN KEPRI Palembang sebagai salah satu pusat peradaban Islam di dunia Melayu pada abad ke-19. Manuskrip adalah salah satu bentuk peradaban Islam di Palembang yangPalembang sebagai salah satu pusat peradaban Islam di dunia Melayu pada abad ke-19. Manuskrip adalah salah satu bentuk peradaban Islam di Palembang yang
ALJAMIAHALJAMIAH Dengan metodologi penelitian sejarah dan pendekatan naratif yang dilakukan, dapat diketahui bahwa dewan jaksa itu merupakan badan penanggung jawab bidangDengan metodologi penelitian sejarah dan pendekatan naratif yang dilakukan, dapat diketahui bahwa dewan jaksa itu merupakan badan penanggung jawab bidang
JAYABAYAJAYABAYA Umumnya tingkat literasi mahasiswa pada UU ITE sangat rendah hal ini dibuktikan mereka tidak tau bahkan tidak memahami UU tersebut. Tingkat penggunaanUmumnya tingkat literasi mahasiswa pada UU ITE sangat rendah hal ini dibuktikan mereka tidak tau bahkan tidak memahami UU tersebut. Tingkat penggunaan
JAYABAYAJAYABAYA Secara umum, penelitian ini membenarkan bahwa groupthink terjadi dalam dinamika komunikasi politik legislatif di kelompok Panitia Kerja RUU KIP KomisiSecara umum, penelitian ini membenarkan bahwa groupthink terjadi dalam dinamika komunikasi politik legislatif di kelompok Panitia Kerja RUU KIP Komisi
Useful /
IAIN CURUPIAIN CURUP Peningkatan pelatihan pengadilan, hubungan institusional kuat, dan partisipasi publik menjadi kunci dalam mengurangi konflik hukum. Integrasi standar internasionalPeningkatan pelatihan pengadilan, hubungan institusional kuat, dan partisipasi publik menjadi kunci dalam mengurangi konflik hukum. Integrasi standar internasional
BINUSBINUS Namun, penerapan model ini menunjukkan perlunya perbaikan berkelanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan dan sosial. Indonesia telah berhasil menggabungkanNamun, penerapan model ini menunjukkan perlunya perbaikan berkelanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan dan sosial. Indonesia telah berhasil menggabungkan
SCITECHGRUPSCITECHGRUP Hasil penelitian menunjukkan bahwa telemedicine dapat secara signifikan memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan di daerah pedesaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa telemedicine dapat secara signifikan memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan di daerah pedesaan.
BINUSBINUS Namun, literatur di Indonesia memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara kerja suksesi. Penelitian ini memperkaya diskusi yang ada dan memberikanNamun, literatur di Indonesia memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara kerja suksesi. Penelitian ini memperkaya diskusi yang ada dan memberikan