DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional merupakan isu fundamental dalam kajian hukum, terutama ketika negara melakukan perjanjian internasional. Indonesia sebagai negara berdaulat terikat pada kewajiban internasional yang muncul setelah meratifikasi suatu perjanjian, namun pada saat yang sama tetap harus menyesuaikan dengan ketentuan konstitusional dan prinsip-prinsip hukum nasional. Artikel ini menganalisis keberlakuan hukum internasional terhadap hukum nasional dalam konteks perjanjian internasional, khususnya ditinjau dari posisi hukum nasional Indonesia, teori hubungan antara hukum internasional dan nasional, serta praktik implementasi perjanjian internasional melalui mekanisme ratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kajian ini menunjukkan bahwa Indonesia menganut pendekatan campuran (mixed approach) yang tidak sepenuhnya monis ataupun dualis, melainkan menyesuaikan dengan kebutuhan politik hukum nasional. Dengan demikian, eksistensi hukum internasional terhadap hukum nasional tidak bersifat otomatis, tetapi bergantung pada proses pengesahan oleh otoritas negara. Artikel ini memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana Indonesia menyeimbangkan kedaulatan hukum nasional dengan kewajiban dalam sistem hukum internasional.
Eksistensi hukum internasional dalam hukum nasional Indonesia, khususnya dalam konteks perjanjian internasional, sangat dipengaruhi oleh mekanisme konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Indonesia tidak menganut secara tegas teori monisme maupun dualisme, tetapi menggunakan pendekatan campuran dengan kecenderungan dualistis karena pemberlakuan hukum internasional tidak bersifat otomatis, melainkan memerlukan proses ratifikasi.24 Tahun 2000 memberikan dasar hukum yang jelas mengenai jenis perjanjian yang harus diratifikasi melalui undang-undang dan yang dapat disahkan melalui peraturan presiden.Setelah diratifikasi, perjanjian internasional berlaku mengikat dan harus diimplementasikan melalui harmonisasi kebijakan dan peraturan nasional.Meskipun demikian, sejumlah tantangan masih muncul dalam proses penyesuaian antara hukum internasional dan hukum nasional, termasuk kendala politik, administratif, dan pemahaman aparat.Secara keseluruhan, menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kedaulatan negara dan komitmen global sebagai anggota masyarakat internasional.
Untuk penelitian lanjutan, dapat diusulkan beberapa arah studi. Pertama, bagaimana mekanisme konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mempengaruhi eksistensi hukum internasional dalam hukum nasional, khususnya dalam konteks perjanjian internasional. Kedua, apakah pendekatan campuran yang digunakan Indonesia dalam menyeimbangkan kedaulatan hukum nasional dengan kewajiban internasional dapat diterapkan di negara-negara lain dengan sistem hukum yang berbeda. Ketiga, bagaimana tantangan-tantangan dalam implementasi hukum internasional, seperti perbedaan sistem hukum, keterbatasan pemahaman aparat hukum, dan dinamika politik nasional, dapat diatasi agar proses penyesuaian antara hukum internasional dan hukum nasional dapat berjalan dengan lebih efektif.
| File size | 320.37 KB |
| Pages | 5 |
| DMCA | Report |
Related /
UNTAGUNTAG Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) di kota Surabaya khususnya di wilayah Kelurahan Sidotopo terdapat e-warong yang aktif danDalam pelaksanaan penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) di kota Surabaya khususnya di wilayah Kelurahan Sidotopo terdapat e-warong yang aktif dan
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan berbasis diskursus filsafat politik dan refleksi teologi kitab suci untuk menganalisis fenomena perpolitikanPenelitian ini menggunakan metode kepustakaan berbasis diskursus filsafat politik dan refleksi teologi kitab suci untuk menganalisis fenomena perpolitikan
DAARULHUDADAARULHUDA Studi ini menyoroti pentingnya komitmen berkelanjutan dari pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga hukum untuk mewujudkan prinsip-prinsip konstitusionalStudi ini menyoroti pentingnya komitmen berkelanjutan dari pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga hukum untuk mewujudkan prinsip-prinsip konstitusional
UNBARIUNBARI Kinerja pemerintah daerah harus bisa dipertanggungjawabkan, mengingat bahwa pemerintah daerah berhak, berkewajiban dan memiliki wewenang untuk mengaturKinerja pemerintah daerah harus bisa dipertanggungjawabkan, mengingat bahwa pemerintah daerah berhak, berkewajiban dan memiliki wewenang untuk mengatur
UMMUUMMU Korupsi di birokrasi daerah disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan, gaji rendah, dan budaya organisasi yang permisif terhadap penyimpangan. Hukum transendental,Korupsi di birokrasi daerah disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan, gaji rendah, dan budaya organisasi yang permisif terhadap penyimpangan. Hukum transendental,
IDEBAHASAIDEBAHASA Novel Arus Bawah mencerminkan perjuangan kelompok subaltern terhadap kelompok penguasa yang menahan dan menghalangi kemerdekaan dan kemakmuran masyarakatNovel Arus Bawah mencerminkan perjuangan kelompok subaltern terhadap kelompok penguasa yang menahan dan menghalangi kemerdekaan dan kemakmuran masyarakat
CASSRCASSR Namun, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti money politics dan korupsi. Artikel ini menyimpulkan bahwa pilkada telah membawa perubahanNamun, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti money politics dan korupsi. Artikel ini menyimpulkan bahwa pilkada telah membawa perubahan
PROVISIPROVISI Hasil analisa menunjukkan terdapat partai yang memiliki pengaruh terbesar pada pemerintahan. Namun graph memiliki density yang cukup rendah dikarenakanHasil analisa menunjukkan terdapat partai yang memiliki pengaruh terbesar pada pemerintahan. Namun graph memiliki density yang cukup rendah dikarenakan
Useful /
UNSRATUNSRAT Hasil penelitian menunjukan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kerja inovatif dan keterlibatan kerja.Hasil penelitian menunjukan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kerja inovatif dan keterlibatan kerja.
UNSRATUNSRAT Kegiatan ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga sekolah, khususnya guru dan siswa, dalam memahami konsep dasar energi listrik, caraKegiatan ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga sekolah, khususnya guru dan siswa, dalam memahami konsep dasar energi listrik, cara
DAARULHUDADAARULHUDA Analisis komparatif menunjukkan bahwa banyak negara dengan sistem hukum sipil mengakui konsep-konsep ini, baik melalui peraturan perundang-undangan maupunAnalisis komparatif menunjukkan bahwa banyak negara dengan sistem hukum sipil mengakui konsep-konsep ini, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Data primer diperoleh secara nonprobabilitas dengan metode purposive sampling. Responden adalah konsumen yang melakukan pembelian pada dealer sepeda motorData primer diperoleh secara nonprobabilitas dengan metode purposive sampling. Responden adalah konsumen yang melakukan pembelian pada dealer sepeda motor